Pelonggaran PSBB di Mata Warganet
Kehidupan normal baru yang digaungkan pemerintah direspons warganet secara berbeda. Pro kontra pun lahir terhadap penerapan kenormalan baru pasca-pelonggaran pembatasan sosial berskala besar.
Kehidupan normal baru yang digaungkan pemerintah direspons warganet secara berbeda. Pro kontra pun lahir terhadap penerapan kenormalan baru pasca-pelonggaran pembatasan sosial berskala besar.
Bukan itu saja, pelonggaran PSBB pun bahkan sempat dinilai sebagai langkah pemerintah menerapkan herd immunity. Terlebih, pemberlakuan pembatasan sosial tidak pernah diterapkan secara tegas sejak awal.
Sebagian warganet menilai pelonggaran ini tidak tepat lantaran tingkat penularan Covid-19 di Tanah Air masih tinggi. Hal itu terlihat dari kurva penambahan kasus harian di situs resmi pemerintah, yakni covid-19.go.id. Kasus positif Covid-19 di Indonesia per 6 Juni 2020 menjadi 30.514 jiwa.
Sementara itu, jumlah pasien yang sembuh menjadi 9.907 orang. Adapun kasus kematian 1.801 orang. Sebanyak 46.571 orang dalam pemantauan dan 13.347 pasien dalam pengawasan masih dipantau pemerintah.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut ada tiga kriteria langkah kesehatan yang harus dipenuhi jika hendak melakukan pelonggaran pembatasan sosial merujuk kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pertama, terpenuhinya kriteria epidemiologi dengan indikator angka reproduction rate (Rt) atau reproduksi efektif harus mencapai di bawah 1 selama dua pekan. Kedua, kualitas sistem kesehatan yang terlihat dari kemampuan menangani kasus baru Covid-19. Ketiga, survei mencakup kapasitas pengetesan Covid-19. Untuk melakukan penyesuaian PSBB, pemerintah harus memiliki kapasitas tes laboratorium yang cukup dan memiliki strategi tes yang jelas.
Sebagian warganet menilai pelonggaran ini tidak tepat lantaran tingkat penularan Covid-19 di Tanah Air masih tinggi.
Efektivitas pelaksanaan PSBB dikeluhkan karena dinilai tidak tegas dan tidak berhasil. Ada daerah yang mengalami penurunan kasus positif Covid-19 secara gradual, konsisten, tetapi tidak drastis. Ada juga daerah yang kasus positifnya turun, tetapi masih mengalami fluktuasi dan belum konsisten.
Selain itu, ada pula daerah yang sudah menerapkan PSBB, tetapi kasusnya tidak terpaut jauh dengan sebelum pelaksanaan PSBB. Surabaya, salah satu yang menjadi daerah episentrum Covid-19 di Jawa Timur, masuk zona hitam karena memiliki kasus tertinggi di provinsi ini.
Sementara sebagian lagi menilai pelonggaran pembatasan sosial tepat karena kondisi ekonomi semakin terpuruk jika tidak ada pelonggaran. New normal atau kenormalan baru tetap digaungkan.
Kabupaten dan kota yang nol kasus ditawarkan untuk membuka kembali wilayahnya di mana ada 87 kabupaten/kota, terdiri dari 65 daerah di wilayah daratan dan 22 daerah di wilayah kepulauan.
Suara warganet
Percakapan tentang pelonggaran PSBB mendapatkan perhatian cukup tinggi dari warganet. Analisis Drone Emprit mencatat Indonesia paling ramai membahas soal perilaku hidup new normal di Twitter. Pembicaraan dengan kata kunci ”new normal” pada 16-29 Mei 2020 mencapai 701.000 pembicaraan. Sebelum 25 Mei, total harian 21.000-28.000 pembicaraan.
Setelah itu percakapan naik menjadi 142.000 pada 27 Mei 2020. Kota paling aktif membicarakan new normal antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan London. Sementara provinsi paling ”berisik” adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
Pemerintah membantah anggapan bahwa penerapan normal baru di sejumlah wilayah disamakan dengan herd immunity, yaitu kondisi saat sebagian besar orang dalam suatu kelompok memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu.
Pemerintah menyatakan berhati-hati dalam memutuskan pelonggaran PSBB. Berbagai aspek dipertimbangkan sebelum memutuskan pelonggaran karena Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan, melainkan juga ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pelonggaran PSBB tak serta-merta membebaskan masyarakat untuk beraktivitas sesukanya, tetapi tetap wajib mematuhi protokol kesehatan.
Dinilai gagal
PSBB dinilai sebagian warganet gagal mengatasi Covid-19 akibat penerapannya sangat longgar, ditambah banyaknya warga tak disiplin karena tiada sanksi tegas.
Penegakan hukum hanya angin lalu. Pelonggaran PSBB dikhawatirkan justru menambah lonjakan kasus Covid-19. Alih-alih berencana melonggarkan, pemerintah dinilai seharusnya bertindak lebih tegas.
Hal ini terekam dari tagar #TerserahIndonesia yang sempat trending pada 18 Mei 2020. Munculnya tagar tersebut diiringi dengan keluhan dan rasa kecewa dari warganet yang menilai pemerintah belum maksimal menanggulangi wabah Covid-19. Tagar ini mencapai 43.500 twit hingga pukul 21.00 WIB pada hari tersebut.
Tagar lainnya adalah #IndonesiaAbnormal yang ramai di jagat media sosial Twitter pada 26 Mei 2020. Setidaknya ada 23.000 cuitan pada hari tersebut menggunakan tagar itu. Tagar ini dicuitkan warganet menyusul mulai dipersiapkannya rencana untuk prosedur normal baru di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota.
Salah satu akun, @PandemiQwerty, mencuit, ”Optimis positif covid19 akhir Juni tembus 50 ribu. Mampus Indons! #IndonesiaAbnormal #IndonesiaTerserah #IndonesiaTerserahPakDe”.
Akun lainnya, @anatasia184, mencuit, ”#IndonesiaAbnormal kurva pasien hingga hari ini belum menurun. Tetapi new normal sudah disiapkan mulai 1 Juni. Pola pikir pemimpin #IndonesiaAbnormal ini bagaimana sebenarnya?#RakyatSambutNewNormal”.
Muncul pula tagar #PSBBAmiesGagalTotal yang mencapai 13.000 twit pada 4 Mei 2020. Tagar ini muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap Anies Baswedan yang melakukan pelonggaran PSBB terlalu dini, padahal kasus positif di DKI Jakarta masih tinggi.
Akun @ChusnuIChotimah mencuit, ”Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI tdk melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi perekonomian Ibu Kota telah memasuki masa krisis. Ga usah kuatir ada pak Jokowi yg bisa dan biasa disalahkan. #PSBBAmiesGagalTotal”.
Selang dua hari, langsung muncul tagar #KegagalanAmiesItuNyata yang mencapai 10.000 twit pada 6 Mei 2020 pukul 21.00 WIB. Tagar ini menilai Anies gagal mengatasi Covid-19 karena buru-buru melakukan pelonggaran PSBB. Akun @7int4Putih mencuit, ”Yang bilang PSBB Amies Gagal Total adalah mereka-mereka yang cerdas dan sesuai realita dan fakta. Mereka yang bilang #KegagalanAmiesItuNyata adalah orang2 yg kritis dan tahu bahwa 4nies itu hanyalah Omong Kosong belaka. #KegagalanAmiesItuNyata”.
Ada pula akun @__RismaWidiono_ yang mencuit, ”Warga Jakarta tidak sebego itu nis, Jangan merendahkan warga Ibukota yg seolah2 tak paham arti New Normal #KegagalanAmiesItuNyata”. Demikian pula dengan akun @dwiyanaDKM mencuit, ”#KegagalanAmiesItuNyata ini buktinya! Gimana enggak, waktu Pak Jokowi bikin RS, Pak Prabowo jemput obat dari Cina, Pak Ganjar bikin APD, Bu Risma bikin bilik disinfektan, Amies yg sediain pasiennya. Pantes aja penyebaran covid di Jakarta tinggi”.
Namun, sebaliknya, tak sedikit juga warganet mendukung apa yang sudah dilakukan Gubernur Anies terkait pelonggaran PSBB. Tagar #PsbbAniesIsTheBest muncul untuk menandingi tagar sebelumnya. Pada 4 Juni akun @Masyoko mencuit, ”Haha... Bisa nekan virus corona di tengah masyarakatnya yg kompleks di bilang gagal.. Maunya yg berhasil walikota surabaya bu risma yg cuantiikk. #PsbbAniesIsTheBest #PsbbAniesIsTheBest”.
Akun lainnya, @Nadine_Oliv, mencuit, ”Padahal kelompok yg onoh udah ancang² nyiapin bahan buat nyerang kebijakan Gub DKI jika PSBB tidak diperpanjang dg indikator penambahan kasus positif hari ini, tp akhirnya zonk, saran sy cari bahan baru lg gog biar gak baper #PSBBAniesIsTheBest #PSBBAniesIsTheBest”.
Dari data ini jelas sekali perang tagar masih muncul dalam isu pelonggaran PSBB, khususnya di DKI Jakarta.
Dukung normal baru
Meski mendapatkan banyak penolakan, dukungan terhadap kebijakan pelonggaran PSBB di sejumlah wilayah tetap bergema di jagat maya. Warganet ikut menggaungkan perilaku hidup baru yang disebut-sebut sebagai new normal lewat berbagai tagar.
Normal baru sangat erat hubungannya dengan harapan pemulihan aktivitas masyarakat yang berubah di tengah pandemi Covid-19. Normal baru berarti kembali beraktivitas dengan waspada. Tagar seperti #BersiapMenujuNewNormal, #NewNormalCegahPHK, #NewNormalPulihkanEkonomi, #DisiplinKunciNewNormal, #TataKehidupanBaru, dan #DisiplinPolaHidupBaru bermunculan.
Tagar #NewNormalPulihkanEkonomi bahkan menjadi trending topic. Akun @Yusuf_dumdum mencuit, ”Alhamdulillah Indonesia masuk 10 daftar negara yang ketahanan ekonomi dan politik membaik dibandingkan banyak negara lainnya, optimis Indonesia terus membaik. Tentu hal ini butuh dukungan semua pihak dengan mentaati protokol kesehatan. #NewNormalPulihkanEkonomi”.
Senada dengan Yusuf, akun @zul_88 menyebutkan, ”Skenario New Normal perlu persiapan secara matang. Terutama, protokol kesehatan yang dilakukan harus dilakukan secara ketat. Salah-satu keuntungan masyarakat dari status yang akan diterapkan ini adalah untuk menghindari gelombang PHK. Mari kita dukung. #NewNormalPulihkanEkonomi”.
Tagar #NewNormalCegahPHK juga muncul mendukung kebijakan pelonggaran PSBB demi bergeraknya kembali usaha serta mencegah PHK. Akun Pecinta Damai bahkan mencuit, ”Sudah 3 bulan lebih usahaku di mall berhenti, karyawan libur tapi tetap digaji tanpa potongan, tetap diberikan uang makan harian full 30 hari, dan THR satu bulan gaji. Jika 1 bulan lagi belum boleh buka, terpaksa kami tutup usaha permanen. #NewNormalCegahPHK”.
Bahkan, akun Pred@tor menyebut, ”New Normal, bukti negara ada menyelamatkan kehidupan dan ekonomi. Roda pemerintahan harus jalan. Negara harus ada pemasukan agar bisa mengurus warganya. Jika tidak, negara akan BANGKRUT, PHK dimana-mana, timbul gejolak sosial ekonomi drun. Ngarti ora Drun #NewNormalCegahPHK”.
Selain digaungkan oleh akun-akun pro-pemerintah, tagar-tagar tersebut juga banyak digunakan oleh jaringan Polri. Tagar jaringan Polri banyak digunakan akun humas polres, polda, dan Polri seperti @BIDHumas_SB, @HumasPadang, @polisisumut, dan @LautHumas.
Betapapun, penerapan kenormalan baru sejatinya memerlukan upaya pencegahan menyeluruh supaya gelombang kedua pandemi tidak menyerang. Persiapan protokol kesehatan harus diikuti pengawasan dalam pelaksanaannya. Ketegasan serta edukasi terhadap masyarakat untuk terlibat dan berdaya menghadapi Covid-19 mutlak terus dilakukan. (LITBANG KOMPAS)