Posisi Tawar Program Pemerintahan Menguat

Mendekati babak akhir kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Amin, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan kian meningkat. Implikasinya, posisi tawar keberlanjutan program pemerintahan saat ini menguat.

Pada periode penilaian kali ini, kabinet pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin layak berbangga. Sebab, berdasarkan hasil survei periodik Kompas, tiga perempat bagian (74,3 persen) publik mengungkapkan rasa puas mereka terhadap upaya kabinet menyelesaikan beragam persoalan di negeri ini. Hanya seperempat bagian responden yang merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintahan.

Menjadi lebih istimewa, apresiasi publik kali ini jadi yang tertinggi sepanjang penilaian periode kedua pemerintahan. Jika dibandingkan periode survei sebelumnya, belum pernah kepuasan publik diekspresikan lebih dari tiga perempat responden. Pada Mei 2023, misalnya, kendati tergolong tinggi, kepuasan publik masih tercatat 70,1 persen. Begitu pula pada periode-periode sebelumnya.

Jika ditelusuri, derajat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tampak pada sebagian besar bidang persoalan. Di mata publik, pemerintah dinilai telah responsif mengatasi problem-problem bangsa yang memengaruhi keseharian masyarakat. Dari 20 indikator penilaian persoalan bangsa yang terangkum pada bidang politik keamanan, penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, paling tidak, 17 indikator penilaian meningkat, dengan besaran beragam. Sisanya, tiga indikator, menurun.

Penurunan apresiasi publik terjadi pada persoalan di bidang kesejahteraan sosial. Dibandingkan dengan periode penilaian sebelumnya, tiga indikator persoalan yang relatif turun terkait program pemberian bantuan langsung bagi masyarakat, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Hanya saja, sekalipun agak turun, ketiganya relatif belum jadi batu sandungan kinerja pemerintahan lantaran semua indikator itu masih dinilai dalam batas kepuasan masyarakat.

Pada survei kali ini, peningkatan kepuasan paling signifikan terjadi pada segenap upaya pemerintah di bidang politik dan keamanan. Upaya pemerintah menjamin kebebasan berpendapat, pemberian ruang kesempatan mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan, meningkat hingga di atas 5 persen. Persoalan pemberian jaminan rasa aman kepada masyarakat juga mendapat apresiasi yang terbilang tinggi.

Menariknya, dua bidang persoalan yang sebelumnya tergolong paling dikhawatirkan, yaitu ekonomi dan penegakan hukum, dinilai membaik. Pada bidang ekonomi, misalnya, apabila di periode sebelumnya gerak roda perekonomian cenderung lambat, dua periode survei terakhir meningkat. Hasil survei kali ini mengungkapkan, 61,5 persen responden menyatakan puas pada kinerja pemerintah mengatasi gejolak perekonomian. Padahal, di beberapa periode sebelumnya hanya separuh bagian responden yang menyatakan rasa puas.

Peningkatan apresiasi di bidang ekonomi terbesar terjadi pada upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah dan keberpihakan kepada petani dan nelayan. Pada kedua bidang persoalan itu, kinerja pemerintahan Jokowi dinilai positif. Adapun upaya pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa serta persoalan pengangguran tetap menjadi persoalan perekonomian terbesar dalam survei kali ini.

Ekspresi kepuasan ke arah yang lebih positif juga tampak pada bidang persoalan penegakan hukum. Bidang persoalan yang pada beberapa periode sebelumnya menuai sorotan terbesar publik kali ini makin baik. Tidak kurang dari 61,9 persen responden mengungkapkan rasa puas. Respons penanganan berbagai kasus hukum yang terjadi enam bulan terakhir tampaknya berkontribusi terhadap perubahan kepuasan publik.

Kinerja penegakan hukum dalam memberikan jaminan penegakan hukum yang sama kepada setiap warga negara, misalnya, mendapat peningkatan terbesar. Sekitar 57,9 persen responden memberikan apresiasi. Pada beberapa periode sebelumnya, kinerja aparat penegakan hukum yang mendapatkan sorotan tinggi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Panitia Pemungutan Suara menghitung ulang surat suara Pemilu 2019 untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara setiap tempat pemungutan suara di kantor Kecamatan Menteng, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Kinerja aparat dalam penuntasan kasus-kasus hukum, seperti perampokan, pembunuhan, narkoba, dan terorisme, juga mendapat apresiasi. Gencarnya penanganan berbagai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan telah menguak harapan baru publik pada kesungguhan pemerintah menegakkan hukum di negeri ini. Namun, upaya pemberantasan suap ataupun jual beli kasus hukum masih menjadi problem terbesar yang dikeluhkan publik.

Implikasi politik

Segenap apresiasi yang terlontarkan dalam survei kali ini menjadi dukungan modal politik yang cukup kuat bagi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dalam menuntaskan berbagai program kerja yang tersisa dalam masa kepemimpinannya. Modal politik yang dimaksud berupa kepercayaan publik kepada pemerintah yang kian besar. Dalam survei kali ini, makin besar kalangan masyarakat yang meyakini pemerintah mampu mengatasi beragam persoalan bangsa.

Akumulasi modal kepercayaan publik kepada pemerintah tampak sejalan dengan kian terkikisnya jurang perbedaan pandangan di setiap kelompok masyarakat. Hasil survei menunjukkan peningkatan apresiasi terhadap kinerja pemerintah hampir terjadi pada semua latar belakang identitas sosial responden. Dari sisi demografi, misalnya, mereka yang bermukim di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa menyatakan rasa puas yang relatif sama.

Baca juga: Ketertinggalan Pendidikan, Adakah Solusi?

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, disambut pendukungnya saat menghadiri ulang tahun Garda Pemuda Nasdem ke-12 bertajuk "Penggerak Suara Perubahan" di Jakarta, Jumat (14/7/2023). Anies mengingatkan bahwa anak muda memiliki peran besar pada masa sekarang dan mendatang.

Dari sisi pendidikan, kalangan berpendidikan tinggi yang terbiasa kritis terhadap penilaian kepada pemerintah kali ini hampir dua pertiga bagian menyatakan puas. Hal yang tidak berbeda jauh dengan derajat kepuasan yang diungkapkan kalangan berstatus sosial ekonomi menengah hingga atas.

Di sisi lain, kecenderungan semakin meningkatnya kepuasan publik terjadi pula di kalangan yang berlatar belakang identitas politik selain pemilih pasangan Jokowi-Amin dalam Pemilu 2019. Apabila survei sebelumnya masih menunjukkan lebarnya jurang pemilahan identitas politik semacam itu, kali ini mengecil.

Meningkatnya apresiasi publik terhadap pemerintahan tidak hanya mempertebal derajat kepercayaan publik kepada kepemimpinan Presiden Jokowi. Di sisi lain, peningkatan apresiasi publik juga makin memperkuat posisi tawar politik dalam mempertahankan keberlanjutan program-program kerja kabinet pada masa pergantian kepemimpinan mendatang.

Sebagaimana ditunjukkan dari hasil survei, sisi keberlanjutan program-program kerja pemerintah turut menjadi agenda publik yang memengaruhi besar kecilnya dukungan mereka bagi siapa pun calon presiden yang bersaing. Hasil simulasi yang dilakukan terhadap ketiga sosok bakal calon presiden papan atas rujukan survei, baik terhadap sosok Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, maupun Anies Baswedan, menunjukkan semakin besar peluang penambahan dukungan publik jika keberlanjutan program kerja pemerintahan Presiden Jokowi turut menjadi agenda politik setiap bakal calon presiden itu.