Debat Cawapres dan Sederet Isu yang Paling Dinanti Publik

Mengacu jajak pendapat ”Kompas” pada 18-20 Desember 2023, sebagian besar responden mengaku tertarik menonton debat perdana cawapres, Jumat (22/12/2023).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden berfoto bersama seusai mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali menggelar debat menjelang Pemilihan Presiden 2024 yang akan dihelat pada Jumat (22/12/2023). Senada dengan debat perdana antarcalon presiden, publik tak kalah antusias menantikan debat kedua yang akan menghadirkan debat para calon wakil presiden. Topik ekonomi kerakyatan dengan tawaran riil penyediaan lapangan pekerjaan dan pengendalian harga paling dinantikan.

Antusiasme publik tersebut terekam dalam jajak pendapat Kompas pada 18-20 Desember 2023. Sebagian besar responden (78,8 persen) mengaku tertarik menonton debat kedua yang diselenggarakan di JCC, Senayan, Jakarta, tersebut.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Antusiasme itu sedikit menurun dibandingkan menjelang debat perdana. Namun, responden yang mengaku tahu dan tertarik menonton justru mengalami peningkatan. Dari proporsi tersebut, hampir separuh responden (46,5 persen) mengaku tahu dan tertarik menonton. Jumlah tersebut meningkat dari jajak pendapat jelang debat pertama (35,8 persen).

Antusiasme publik ini tak dapat dilepaskan dari topik debat yang berkaitan dengan keseharian masyarakat. Delapan bidang yang akan diangkat dalam debat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Baca juga : Isu Ekonomi Kerakyatan Paling Ditunggu di Debat Cawapres

Dalam format yang sama dengan debat pada 12 Desember lalu, debat kedua akan dibagi dalam enam segmen. Pada segmen pertama, ketiga kandidat wakil presiden akan memaparkan visi-misi sesuai tema debat. Adapun sesi kedua dan ketiga merupakan pendalaman visi-misi dengan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan para panelis. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab antarcawapres pada segmen keempat dan kelima. Acara debat akan ditutup dengan pernyataan pamungkas para cawapres pada segmen terakhir.

Dari delapan tema yang sudah ditetapkan KPU, perhatian publik terkonsentrasi pada satu tema besar, yakni ekonomi, baik kerakyatan maupun digital. Lebih dari separuh responden (58,9 persen) berharap tema ekonomi kerakyatan mendapatkan porsi besar dalam debat tersebut. Penantian itu datang dari semua lapisan responden, terutama kelompok sosial ekonomi menengah bawah.

Merujuk definisinya, ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang bertujuan mewujudkan ekonomi kedaulatan rakyat dan pemihakan yang sungguh-sungguh pada kehidupan ekonomi rakyat.

Secara lebih spesifik, publik menantikan gagasan para cawapres dalam mengupayakan penyediaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran. Seperti diketahui, hingga saat ini jumlah penganggur di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 7,85 juta orang per Agustus 2023. Jumlah tersebut masih melebihi sebelum masa pandemi yang ada di kisaran 6,9 juta orang-7,1 juta orang.

Baca juga : Panelis dan Moderator Debat Cawapres Mulai Jalani Karantina

Iklan

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Suasana rapat koordinasi persiapan debat cawapres bersama tim kampanye calon presiden-wakil presiden dan TV penyelenggara di Kantor KPU, Jakarta, Senin (18/12/2023),

Bentuk keberpihakan kepada ekonomi rakyat yang juga diharapkan menjadi pembahasan debat adalah pengendalian barang dan jasa. Pasalnya, hingga pengujung tahun ini, harga sejumlah kebutuhan pokok terus meroket dan menjadi penyumbang terbesar inflasi. Fenomena tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga tahun depan, setidaknya Februari 2024 (Kompas, 1/12/2023). Jika berlangsung terus-menerus, hal itu akan semakin menggerus daya beli masyarakat.

Melihat problem tersebut, publik berharap para calon RI 2 dapat menawarkan gagasan-gagasan riil yang dapat menyelesaikan persoalan laten tersebut dalam program dan agenda yang sudah tersusun rapi dalam draf visi-misi setiap pasangan calon.

Penguatan UMKM

Selain itu, publik menantikan ide dan gagasan para cawapres dalam upaya mewujudkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang lebih berdaya. Dalam visi-misinya, ketiga pasangan tersebut sudah menyiapkan rancangan program kerja terkait penguatan UMKM.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar, menyusun agenda khusus koperasi dan UMKM dengan sedikitnya sembilan aksi atau program kerja. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menawarkan digitalisasi UMKM serta holding pembiayaan ultramikro, seperti program PNM Mekaar. Adapun pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengusung jargon ”Mudah Berusaha” dan mengagendakan ekonomi unggul berdaya saing.

KOMPAS/HIDAYAT SALAM

Sekelompok pemuda menonton bareng debat capres di warung masakan Padang di Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (12/12/2023).

Meski demikian, rancangan program tersebut dipandang separuh responden (51,6 persen) perlu diperdalam pada momentum debat. Isu ini kian menjadi perhatian publik lantaran beberapa waktu terakhir pasar domestik terdisrupsi oleh ekonomi digital. UMKM sebagai simbol dari ekonomi kerakyatan kalah bersaing di pasaran setelah ragam e-commerce datang dengan berbagai tawaran kemudahan dan serbuan barang dengan harga murah.

Belum lagi serbuan barang impor yang membanjiri pasar dalam negeri yang banyak ditawarkan melalui kanal social commerce. Meski sempat dilarang pemerintah, social commerce tersebut kini hadir kembali, bahkan mengakuisisi salah satu lokapasar (marketplace) terbesar di Indonesia.

Hal ini cukup serius dan memerlukan langkah konkret untuk mengatasinya. Pasalnya, UMKM hingga kini masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sebanyak 97 persen. Kontribusinya pada ekonomi nasional pun tak bisa dianggap ringan, yakni 61,9 persen. Bidang usaha yang umumnya melibatkan rakyat kecil ini perlu dipastikan keberlangsungannya.

Selain kedua topik besar itu, publik menaruh perhatian pada pengelolaan APBN/APBD. Bagi publik, gagasan penyaluran dana desa cukup dipertimbangkan. Hal ini tak lepas dari tujuan penyaluran dana guna menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama di perdesaan. Di sinilah para kandidat perlu meyakinkan publik mengenai keberpihakan mereka pada rakyat sebagaimana tertuang dalam draf visi-misi mereka yang akan melanjutkan dana desa, bahkan dengan nilai nominal lebih besar.

Baca juga : Intensnya Capres-Cawapres ke Pesantren, Mengharap Restu ”Langit” dan Dukungan Suara

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketiga calon presiden (dari kanan ke kiri), yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Rencana alokasi anggaran hingga penyelesaian utang negara pun menjadi pembahasan yang dinantikan publik.

Debat kedua ini menjadi ajang ketiga cawapres beradu gagasan disaksikan seluruh masyarakat. Melihat masih besarnya minat publik untuk menyaksikannya, para kandidat diharapkan bukan sekadar adu kepiawaian beretorika, melainkan juga dapat memenuhi ketertarikan publik dengan mengupas tuntas persoalan yang dekat dengan keseharian masyarakat. Realisasi dari program yang ditawarkan lebih dinantikan demi Indonesia yang lebih berdaulat dan mandiri di bidang ekonomi.