Mempertimbangkan Lingkungan demi Pembangunan

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga memindahkan air bersih dari truk tangki ke ember dan galon di Gang Bulak Cabe, RT 006 RW 009 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023). Sebanyak 8.000 liter air bersih dibagikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya kepada warga sekitar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memperluas dan mempercepat jangkauan perpipaan air minum 100 persen kepada warga pada 2030. Berdasarkan data Agustus 2023, cakupan layanan penyediaan air minum PAM Jaya mencapai 67,02 persen. Masih terdapat 32,98 persen lagi yang harus diwujudkan dalam waktu tujuh tahun ke depan.

Persoalan lingkungan menjadi masalah multidimensional yang perlu melibatkan berbagai kalangan untuk ikut mengatasinya. Setidaknya ada delapan persoalan lingkungan yang mendesak diselesaikan di Indonesia. Peranan pemangku kebijakan terkait sangat diperlukan dalam mitigasi tersebut.

Hasil survei Kompas Desember 2023 mengungkap delapan persoalan lingkungan yang paling mendesak dan membutuhkan penanganan serius secepatnya. Persoalan paling utama adalah pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Sedikitnya 57,4 persen responden yang menjawab berkaitan dengan lingkungan mengeluhkan semakin sulitnya akses terhadap kebutuhan pangan atau sembako.

Persoalan pangan di negeri ini memang sedang dihadapkan pada banyak tantangan. Tahun ini sektor pangan dilanda kemunduran cukup signifikan karena fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan turun drastis. Akibatnya, terjadi sejumlah kegagalan panen di beberapa wilayah. Gagal panen mendorong penurunan stok komoditas yang akhirnya memicu kenaikan harga.

Fenomena tersebut salah satunya dipicu kondisi anomali iklim dan kerusakan lingkungan. Akibatnya, terjadi kelangkaan pangan yang memicu inflasi bahan makanan yang berpotensi menambah penderitaan rakyat. Masyarakat yang masuk dalam kategori miskin akan semakin tertekan hidupnya dan rawan terlanda kelaparan.

Baca juga: Cegah Kelaparan di Papua Terulang, Lumbung Pangan Mandiri Jadi Solusi

GKI SINODE KINGMI PAPUA

Kondisi kampung di Distrik Amuma yang mengalami bencana kelaparan. Sejumlah warga dilaporkan meninggal akibat kelaparan yang terjadi sejak Agustus hingga Oktober 2023.

Berdasarkan analisis Badan Pangan Nasional 2022, setidaknya terdata 74 wilayah kabupaten/kota yang masuk kategori rentan mengalami kelaparan dan dampak lainnya karena rendahnya ketahanan pangan setempat. Lokus daerah rentan kelaparan berada di Pulau Papua, khususnya wilayah barat dan tengah. Wilayah lainnya adalah Kabupaten Gunung Mas dan Murung Raya di Kalimantan Tengah, serta Rokan Hulu dan Kampar di Riau.

Selain terkait suplai pangan, persoalan lingkungan kedua yang paling mendesak adalah efek negatif dari masifnya pembangunan atas dasar semangat pemerataan. Muncul banyak ketimpangan pembangunan di Indonesia, ada wilayah yang terbangun secara masif hingga melampaui daya dukung lingkungannya, seperti halnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Maraknya pembangunan infrastruktur di kota-kota besar tersebut berdampak pada turunnya daya dukung lingkungan yang berimbas buruk pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah bersangkutan.

Sampah dan air bersih

Permasalahan laten terkait lingkungan lainnya adalah sampah dan air bersih. Persoalan sampah lebih menekankan pada pengelolaan dan pengurangan sampah, khususnya sampah plastik. Persoalan air berkaitan dengan kualitas air yang terjaga dan mudah diakses masyarakat. Keduanya menjadi persoalan pelik yang perlu segera diselesaikan karena berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat luas.

Khusus sampah, Indonesia termasuk negara dengan jumlah sampah terbesar di dunia. Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, dua jenis sampah terbanyak di Indonesia adalah sampah makanan dan plastik. Timbulan sampah secara nasional sebesar 69,2 juta ton, yang 18 persen di antaranya sampah plastik. Puluhan juta ton sampah plastik belum diolah dengan maksimal sehingga menumpuk dan mencemari lingkungan. Sementara itu, estimasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa sampah makanan masyarakat Indonesia dalam setahun berkisar 23 juta ton hingga 48 juta ton.

Tingginya produksi sampah tersebut salah satunya karena minimnya fasilitas pengolahan sampah. Sarana dan prasarana terkait sampah belum terfasilitasi secara memadai. Kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan maksimal ditandai dengan minimnya infrastruktur pengelolaan, seperti bank sampah ataupun rumah produksi kompos. Hasil penelitian Litbang Kompas dengan Konsorsium Pengelolaan Sampah Net Zero November 2023 menunjukkan, 41,8 persen masyarakat mengungkapkan ketiadaan bank sampah di lingkungan tempat tinggalnya.

Baca juga: Menguatkan Pembangunan Berkelanjutan Bidang Lingkungan

Persoalan lingkungan berikutnya adalah air bersih. Meski secara kuantitas Indonesia adalah negara dengan potensi air yang sangat melimpah, ternyata masih ada ancaman krisis air bersih. Banyak wilayah diprediksi akan mengalami kelangkaan air di tahun-tahun mendatang karena buruknya pengelolaan saat ini dan perubahan ekologi yang disebabkan pemanasan global.

Secara kualitas, sumber daya air di Indonesia tergolong belum layak. Menurut indeks kualitas lingkungan hidup nasional, parameter kualitas air belum memenuhi target nasional. Target yang ditetapkan 55,3, sedangkan nilai indeks kualitas air saat ini masih 53,88. Untuk parameter lainnya, seperti kualitas udara, lahan, dan air laut, telah melampaui target nasional.

Saat ini, sekitar 18 juta penduduk Indonesia kekurangan akses terhadap air bersih dan hampir 20 juta jiwa memiliki akses terbatas untuk menjangkau sanitasi yang baik. Karena itu, perlu peningkatan urgensi bersama untuk memperbaiki penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai bagi seluruh penduduk Indonesia.

Pembangunan berkelanjutan

Persoalan lingkungan hidup memang sangat kompleks dan membutuhkan penanganan secepatnya di tengah degradasi iklim dunia. Selain pangan, pemerataan pembangunan, sampah, dan air bersih, empat masalah laten lainnya adalah kekayaan sumber daya alam, bahan bakar minyak, bencana alam, dan hasil tambang juga memerlukan langkah mitigasi yang saksama. Semua membutuhkan solusi secepatnya agar mampu memberikan jaminan kehidupan layak bagi setiap warga negara.

Sektor energi dan tambang menjadi salah satu simpul utama dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Transisi energi baru terbarukan adalah cita-cita besar negara ini untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, demikian pula di sektor pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam berupa batu bara, minyak bumi, dan energi lainnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Energi fosil ini harus segera ditransisikan menjadi energi bentuk baru yang minim emisi karbon bagi lingkungan.

Dengan demikian, potensi sumber daya alam dapat terus dioptimalkan pemanfaatannya tanpa harus mendegradasi alam secara signifikan. Di sisi lainnya, upaya pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan terus ditingkatkan demi mengakselerasi pencapaian karbon netral Indonesia 2060. Seluruh upaya transisi energi ini memerlukan kolaborasi dengan banyak pihak, baik domestik maupun asing, mengingat anggaran yang dibutuhkan demi meraih karbon netral atau net zero emission ini sangatlah besar.

Baca juga: Membangun Kepedulian Politik terhadap Pelestarian Lingkungan

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Proyek pembangunan PLTS Cirata di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023). PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara ini berkapasitas 192 MWp dan mampu memproduksi 245 juta kWh energi bersih per tahun serta melistriki lebih dari 50.000 rumah. Dengan demikian, emisi karbon dapat ditekan hingga lebih dari 200.000 ton per tahun.

Bahasan terkait aspek lingkungan juga tak lepas dari manajemen kebencanaan. Secara nasional, kejadian bencana alam terjadi sekitar 2.996 kali setiap tahunnya. Ribuan kejadian tersebut menyebabkan jutaan jiwa menderita secara finansial dan mental. Bencana alam turut menyebabkan perubahan besar terhadap ekologi tempat tinggal masyarakat, seperti banjir bandang, erupsi gunung api, hingga gempa bumi.

Ancaman bencana alam yang sangat merugikan tersebut diprediksi akan terus meningkat intensitasnya seiring dengan pemanasan global yang sulit terbendung. Jadi, kesadaran dalam upaya mitigasi terkait degradasi alam ini menjadi sebuah keharusan bagi seluruh masyarakat demi keberlangsungan generasi mendatang.

Delapan persoalan lingkungan di Indonesia tersebut membutuhkan keseriusan bagi pemimpin negara ini untuk segera diselesaikan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan sesuai poin-poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dari ke-17 poin Tujuan pembangunan Berkelanjutan, 11 poin di antaranya berkaitan erat dengan delapan persoalan lingkungan yang paling mendesak di Indonesia.

Melihat kondisi ini, upaya menyelesaikan persoalan lingkungan merupakan langkah progresif yang harus dilakukan guna menyukseskan pembangunan berkelanjutan. Para calon pemimpin pemerintahan dan para calon wakil rakyat sudah selayaknya memprioritaskan isu-isu lingkungan ini sebagai bahan utama dalam merancang program-program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan, niscaya pembangunan yang dicapai akan menurunkan impian kemakmuran di masa depan. (LITBANG KOMPAS)