logo Kompas.id
RisetVisi Para Calon Pemimpin...
Iklan

Visi Para Calon Pemimpin Negara Mengantisipasi Ancaman Pandemi

Menjelang akhir tahun 2023, jumlah kasus infeksi Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah diharapkan memiliki langkah nyata dalam menghadapi ancaman pandemi yang kembali membayangi negeri ini.

Oleh
YULIUS BRAHMANTYA PRIAMBADA
· 5 menit baca
Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin kepada warga di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Selasa (19/12/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberikan vaksin dosis kelima berjenis Inavac untuk memperkecil potensi penularan SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Melalui Dinas Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta menyediakan sentra vaksinasi yang tersebar di 44 lokasi.
KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin kepada warga di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Selasa (19/12/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberikan vaksin dosis kelima berjenis Inavac untuk memperkecil potensi penularan SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Melalui Dinas Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta menyediakan sentra vaksinasi yang tersebar di 44 lokasi.

Indonesia secara ”resmi” sudah menyatakan kemenangan melawan pandemi Covid-19 pada 21 Juni 2023 lalu. Namun, wabah itu kembali mengintai seiring dengan merebaknya penularan virus tersebut pada akhir tahun ini. Para pemimpin dan pemangku kebijakan diharapkan memiliki langkah nyata dalam menghadapi ancaman pandemi yang kembali membayangi negeri ini.

Menjelang akhir tahun 2023, jumlah kasus infeksi Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Pada pekan pertama Desember, yakni pada kurun 3-9 Desember, terjadi kenaikan sebanyak 316 kasus atau 113 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

Tren kenaikan itu semakin meroket pada pekan kedua Desember, yakni pada 10-16 Desember. Pada rentang waktu itu, kasus terkonfirmasi positif naik hingga 244 persen, menjadi 1.901 kasus per minggu. Tanggal 19 Desember 2023 menjadi hari dengan jumlah kasus terkonfirmasi tertinggi, yakni menyentuh angka 453 kasus sehingga total kasus aktif per 19 Desember 2023 mencapai 2.548 kasus.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rasio penyebaran kasus mingguan tertinggi. Selama pekan kedua Desember, rasio penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 7,16 kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu. Daerah berikutnya dengan rasio kasus terkonfirmasi per 100.000 penduduk per minggu yang cukup tinggi adalah Banten (2,03), Bali (1,75), dan DI Yogyakarta (1,03).

Baca juga: Kasus Covid-19 Berpotensi Melonjak Setelah Libur Natal dan Tahun Baru

https://cdn-assetd.kompas.id/sf7kUkKRyUe_RvnxSquHoD8UDQ0=/1024x584/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F20%2F2adaa022-2415-4f34-bfe2-6803acaeb490_png.png

Di rentang waktu yang sama, DKI Jakarta menjadi daerah dengan tingkat pemeriksaan tertinggi nasional, yakni sebesar 0,47 orang per 1.000 penduduk per minggu. Dengan tingkat pemeriksaan tersebut, DKI Jakarta memiliki positivity rate tertinggi ke-3 nasional, yakni sebesar 15,31 persen.

Hal serupa juga terjadi di Banten dan Bali. Provinsi paling barat Pulau Jawa itu memiliki rasio pemeriksaan tertinggi ke-2 (0,14 orang/1.000 penduduk/minggu) dan positivity rate tertinggi ke-4 nasional (14,99 persen). Sementara itu, provinsi ”Pulau Dewata” memiliki positivity rate tertinggi ke-5 nasional (14,81 persen) dengan rasio pemeriksaan terbesar ke-3 (0,12 orang/1.000 penduduk/minggu).

Waspada

Tingkat positivity rate yang relatif tinggi di daerah dengan tingkat pemeriksaan yang intensif menjadi indikasi bahwa virus Covid-19 kembali menancapkan tajinya di tengah masyarakat. Hal ini tentu menjadi alarm bagi Kementerian Kesehatan dan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Covid-19.

Terlebih lagi, pemerintah memprediksi, akan terjadi lonjakan mobilitas masyarakat pada masa liburan akhir tahun. Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan, setidaknya 39,8 persen penduduk Indonesia atau sekitar 107,63 juta orang akan melakukan pergerakan di masa liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Apabila tidak diwaspadai, mobilitas ratusan juta orang tersebut dapat menjadi pintu gerbang penyebaran virus yang lebih masif. Apalagi, setidaknya 45,3 persen pelaku perjalanan akan menuju tempat wisata. Kepadatan di obyek-obyek wisata itu perlu dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan dasar demi menekan risiko meluasnya penyebaran Covid-19.

Baca juga: Mengapa Covid-19 Naik Lagi?

Tenaga kesehatan menunjukkan vaksin berjenis Inavac di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Selasa (19/12/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberikan vaksin dosis kelima berjenis Inavac untuk memperkecil potensi penularan SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Melalui Dinas Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta menyediakan sentra vaksinasi yang tersebar di 44 lokasi.
KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Tenaga kesehatan menunjukkan vaksin berjenis Inavac di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Selasa (19/12/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberikan vaksin dosis kelima berjenis Inavac untuk memperkecil potensi penularan SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Melalui Dinas Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta menyediakan sentra vaksinasi yang tersebar di 44 lokasi.

Iklan

Upaya preventif tersebut sangat penting mengingat bagaimana virus sekecil itu dapat membawa kerusakan yang begitu hebat terhadap sendi-sendi kehidupan di seluruh dunia. Harus diakui, pengabaian dan ketidaksiapan negara di masa awal penyebaran virus menjadi salah satu faktor utama terjadinya bencana pandemi Covid-19 dalam skala besar di Indonesia.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya para calon pemimpin republik ini memiliki visi-misi nyata terkait penanganan wabah di masa mendatang. Cara paling mudah mengidentifikasi hal itu adalah melalui dokumen visi-misi masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024.

Misi terkait pandemi

Sejauh penelusuran, hanya pasangan calon nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang menyebutkan secara eksplisit kata ”pandemi” ke dalam rancangan program kerja mereka. Mereka dengan gamblang memiliki agenda ”Kesiapan dan Daya Tahan terhadap Pandemi” yang terdapat di misi ke-5 mereka, ”Mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berakhlak, serta Berbudaya”.

Adapun agenda tersebut memiliki lima program kerja. Program kerja pertama adalah percepatan penghapusan penyakit menular prioritas, seperti TBC dan malaria. Kemudian, mereka hendak terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman pandemi.

Selain itu, Anies-Muhaimin juga tampak ingin menjadikan sistem kesehatan nasional sebagai benteng utama pertahanan pandemi. Rencana ini ditempuh melalui integrasi data dan sistem informasi fasilitas kesehatan dan pengawasan berbasis masyarakat, peningkatan kualitas dan kapasitas laboratorium, dan memperkuat rumah sakit tingkat provinsi dalam penanganan penyakit menular.

Sementara itu, di dalam dokumen visi-misi pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kata ”pandemi” hanya disebutkan di dalam penjelasan mengenai ”Tantangan Strategis Bangsa Indonesia 2024-2029”. Di dalam bagian tersebut, Prabowo-Gibran menjelaskan bahwa ancaman pandemi baru dapat muncul di masa mendatang sebagai dampak turunan pemanasan global.

Meskipun disertakan sebagai salah satu ancaman strategis bagi bangsa ini, tidak ada satu pun misi, agenda, atau pun program kerja Prabowo-Gibran yang menyertakan persoalan pandemi secara eksplisit. Bagian visi-misi mereka yang paling dekat terkait penanganan pandemi terdapat di agenda ”Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional” yang membicarakan persoalan kesehatan secara umum.

Agenda itu tersemat di misi ke-4 mereka, yakni ”Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas”.

Di dalam agenda yang memiliki 14 program kerja tersebut, pasangan calon nomor urut 02 ini tampak hendak memperkuat sistem kesehatan nasional sebagai benteng pertahanan terhadap pandemi melalui pendekatan yang menyasar langsung akar rumput masyarakat. Hal ini tampak ketika mereka ingin memperkuat program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai ujung tombak pencegahan penyakit menular (TBC, HIV, dan lain-lain) dan tidak menular (serangan jantung, stroke, dan lain-lain).

Baca juga: Covid-19 Naik Lagi, IDI Imbau Masyarakat Pakai Masker

https://cdn-assetd.kompas.id/8t0pWR_DSQxlz3KPHMldOATDdUo=/1024x576/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F20%2F33ee1769-8c9e-4fc8-932f-ac3d48e2cf82_jpg.jpg

Pendekatan ke akar rumput juga tampak dari program kerja memperkuat sistem kesehatan berbasis masyarakat, seperti revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pos kesehatan desa (poskesdes). Selain itu, juga gagasan lainnya seputar penanganan terhadap pandemi yang diusung oleh Prabowo-Gibran tampak dalam program kerja untuk memperjuangkan kemandirian dan kehalalan industri obat dan vaksin nasional.

Kemudian, dari pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dokumen visi-misi mereka pun tidak menyebutkan kata ”pandemi” secara eksplisit. Dokumen tersebut juga tidak menyebutkan kata kunci lain yang berkaitan dengan pandemi, seperti ”virus”, ”wabah”, atau ”penyakit menular”.

Ketika ditelusuri lebih jauh, gagasan pasangan calon nomor urut 03 yang paling relevan dengan persoalan pandemi terdapat di dalam agenda ”Kesehatan Jiwa dan Raga” yang membahas persoalan kesehatan secara umum. Adapun agenda ini tercantum di misi pertama mereka, ”Mempercepat Pembangunan Manusia Indonesia Unggul yang Berkualitas, Produktif, dan Berkepribadian”.

Di dalam agenda yang memiliki lima program kerja tersebut, Ganjar-Mahfud tampak memiliki rancangan penguatan sistem kesehatan yang mengutamakan perbaikan layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini tampak dalam program kerja ”Satu Desa, Satu Puskesmas, Satu Dokter/Tenaga Kesehatan”, di mana setiap desa akan disediakan setidaknya satu puskesmas. Selain itu, Ganjar-Mahfud juga menginginkan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang dilaksanakan secara door-to-door.

Meskipun tidak semua pasangan capres-cawapres tersebut secara eksplisit menyebutkan terkait pandemi ataupun wabah penyakit, hampir dapat dipastikan bahwa semua kandidat tersebut akan memiliki langkah antisipasi ketika mereka terpilih dan menjabat. Bagaimanapun, kesehatan menjadi modal yang sangat penting dalam melanjutkan estafet pembangunan nasional demi menyejahterakan bangsa. Jadi, mitigasi terhadap ancaman kesehatan akan menjadi salah satu agenda yang diprioritaskan.

Pengalaman pahit selama 2,5 tahun dilanda pandemi menjadi pembelajaran penting bagi seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Menurut catatan WHO hingga 13 Desember 2023, wabah Covid-19 telah merenggut nyawa 161.923 penduduk Indonesia. Jumlah ini harus menjadi pengingat bahwa siapa pun pasangan calon yang nantinya memenangi kontestasi Pemilu 2024 memiliki kewajiban untuk melindungi 277 juta masyarakat Indonesia dari ancaman pandemi yang senantiasa terus mengintai. (LITBANG KOMPAS)

Editor:
BUDIAWAN SIDIK ARIFIANTO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000