Tantangan Mewujudkan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Prabowo-Gibran perlu segera memetakan sejumlah tantangan untuk mewujudkan program-program baru pemerintahan mendatang.
Oleh
MAHATMA CHRYSNA
·4 menit baca
Makan siang dan minum susu gratis merupakan program ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang paling diingat masyarakat. Mewujudkannya perlu mendengarkan suara masyarakat dan meraih dukungan parlemen.
Prabowo-Gibran menjadi peraih suara terbanyak pada Pemilihan Presiden 2024 berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret 2024. Di bidang ekonomi, selain melanjutkan program Joko Widodo-Ma’ruf Amin, pasangan Prabowo-Gibran membawa sejumlah program baru yang akan diimplementasikan dalam lima tahun periode kepemimpinannya. Terdapat sekurangnya tiga tantangan untuk mewujudkannya.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Tantangan pertama adalah persoalan istilah. Jajak pendapat Litbang Kompas, 5-7 Maret 2024, menunjukkan, makan siang gratis menjadi program ekonomi baru yang paling membekas di benak masyarakat. Hampir setengah responden (48,6 persen) menyebut makan siang dan susu gratis adalah program ekonomi yang paling diingat. Program lainnya relatif kecil atau tak terlalu diingat masyarakat, seperti hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan lumbung pangan.
Meskipun paling diingat, responden menilai makan siang gratis bukan program prioritas. Dari 510 responden yang dimintai pendapat, hanya 12,3 persen yang menilai makan siang gratis perlu diprioritaskan. Peringkat pertama yang dianggap perlu diutamakan justru bantuan pemenuhan gizi bagi anak balita dan ibu hamil (34 persen). Selanjutnya, program Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk warga lansia sebesar 28 persen.
Mencermati dokumen visi-misi Prabowo-Gibran, makan siang gratis dan pemenuhan gizi bagi anak balita dan ibu hamil pada dasarnya merupakan program yang sama dalam ”8 Program Hasil Terbaik Cepat”. Keduanya masuk dalam program ”Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil”.
Meskipun terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap program ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang pemenuhan gizi dan nutrisi adalah hal yang penting. Hanya saja, cara memenuhi gizi dan nutrisi yang dianggap perlu diprioritaskan adalah pemenuhan gizi anak balita dan ibu hamil, baru kemudian pemberian makan dan susu gratis kepada anak sekolah dan pesantren.
Terkait problem peristilahan ini, eksekutor program ekonomi Prabowo-Gibran yang nanti terbentuk perlu mempertegas lagi sehingga tetap dapat melaksanakan program janji kampanye sembari menjaga ekspektasi besar dari masyarakat.
Tantangan kedua adalah alokasi anggaran untuk memenuhinya. Berdasarkan simulasi yang dibuat Litbang Kompas, diperlukan anggaran sebesar Rp 346,14 triliun per tahun untuk mewujudkan program jaminan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, dan anak usia dini.
Asumsi tersebut dibuat dengan mengalikan jumlah penerima manfaat (88.754.797), jumlah hari efektif (260 hari), dan biaya sekali makan (Rp 15.000). Apabila biaya sekali makan dinaikkan berdasarkan kebutuhan makan sehat menjadi Rp 22.126, nilai anggaran akan meningkat menjadi Rp 510,58 triliun. Dari mana anggaran sebesar ini bisa dipenuhi?
Terdapat tiga narasi yang sempat beredar terkait pemenuhan anggaran ini, yakni meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio), mengurangi subsidi yang tidak begitu diperlukan, serta dari bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi.
Akan tetapi, sebagian besar responden dalam jajak pendapat Litbang Kompas menolak narasi tersebut. Sebesar 72,5 persen masyarakat menolak pembiayaan program makan siang dan susu gratis berasal dari dana BOS. Proporsi masyarakat yang menolak bertambah menjadi 77,9 persen ketika pembiayaan berasal dari subsidi bahan bakar minyak.
Perkiraan anggaran yang sangat besar serta penolakan masyarakat terkait asal pembiayaan program tersebut akan menjadi tantangan kedua bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkannya. Di sisi lain, apabila program ini kemudian terlaksana, seberapa besar dampaknya bagi perekonomian nasional?
Dampak berganda program makan siang gratis Prabowo-Gibran
Berdasarkan simulasi dengan menggunakan analisis input output, program ini memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang besar terhadap tiga sektor perekonomian secara langsung, yakni sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, sektor industri pengolahan, serta sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Bahkan, program ini akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,15 persen.
Tantangan ketiga adalah dukungan kuat dari parlemen. Mewujudkan program baru tidak hanya membutuhkan dukungan masyarakat dan kabinet yang kuat, tetapi juga dukungan parlemen.
Pemerintahan Jokowi-Amin berhasil menguasai dukungan di parlemen sehingga menciptakan politik nasional yang stabil. Sepanjang 2019-2023, koalisi pemerintahan Jokowi-Amin menguasai 82,1 persen kursi yang berasal dari tujuh partai di parlemen.
Dengan masuknya Partai Demokrat pada 2024, penguasaan koalisi pemerintah bahkan mencapai 91,5 persen kursi di parlemen. Dukungan yang besar dari parlemen menjadi jaminan bagi mulusnya berbagai program kebijakan pemerintahan Jokowi-Amin.
Berkaca dari pemerintahan Jokowi-Amin, diperlukan minimal 80 persen dukungan di parlemen agar program pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan lancar. Mungkinkah pemerintahan Prabowo-Gibran yang nanti terbentuk mampu menjaga stabilitas politik nasional dan membentuk koalisi sebesar itu?
Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, mayoritas masyarakat (80,5 persen) yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjaga stabilitas politik nasional untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Dalam mewujudkan stabilitas politik nasional, sebagian besar (80,8 persen) masyarakat yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu membentuk koalisi besar partai-partai di DPR untuk mendukung program pembangunan pemerintah.
Keyakinan masyarakat tersebut merupakan modal dukungan bagi pemerintahan yang akan terbentuk untuk menjaga stabilitas politik nasional dan mewujudkan berbagai program yang telah dijanjikan. (LITBANG KOMPAS)