KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dua dari kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad (kiri ke kanan) memberikan penjelasan terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/5). Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan.

Kebijakan Presiden Joko Widodo, yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, masih menarik perhatian masyarakat. Hal ini terungkap dengan masih banyaknya surat kabar yang menempatkan pemberitaan terkait Peppu yang memungkinkan aparatur perpajakan untuk melihat rekening nasabah bank yang dicurigai.

Sejumlah kalangan mengawatirkan kebijakan itu bakalan membuat sebagian warga menarik tabungannya di perbankan nasional dan memidahkannya ke luar negeri atau mengubahnya menjadi benda investasi lain. Selain itu, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kewenangan aparatur perpajakan itu diselewengkan, sehingga data nasabah bocor dan terjadi kejahatan, khususnya pemerasan, seperti yang dituliskan Koran Tempo dalam berita utamanya, dengan judul “Aturan Keterbukaan Informasi Keuangan: Data Nasabah Rawan Bocor”.

Koran lain yang menempatkan berita tentang akses informasi keuangan itu sebagai headline edisi Jumat (19/5), adalah surat kabar bisnis dan investasi Kontan, Bisnis Indonesia, dan Koran Sindo. Kompas dan Kedaulatan Rakyat, surat kabar regional yang terbit di Yogyakarta, juga menurunkan berita tentang akses informasi keuangan itu di halaman satu, tetapi bukan menjadi berita utama.

Kompas masih melanjutkan pembahasan pernyataan Presiden Jokowi, yang akan mengebuk siapapun yang mengancam persatuan bangsa dan melakukan tindakan inkonstitusional, termasuk jika komunisme muncul kembali. Judul headline yang diangkat Kompas, adalah “Rakyat Tunggu Langkah Nyata, Ketegasan Presiden Diapresiasi”.

Berita utama yang senada juga dipilih oleh koran nasional, Media Indonesia dan Republika. Keduanya menurunkan headline, dengan masing-masing judul “Perintah Presiden sudah Jelas”dan “Gebuk Harus Berdasarkan Hukum”. Koran sore Suara Pembaruan menurunkan berita yang mirip pula, dengan judul “Menegakkan Konstitusi, Rakyat Dukung Langkah Presiden”.

Tiga surat kabar yang terbit di daerah yang berbeda, Indopos (Jakarta), Jawa Pos (Surabaya), dan Suara Merdeka (Semarang) menurunkan berita utama yang sama, yakni kematian taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Muhammad Adam. Taruna tingkat II Akpol itu diduga tewas, karena dianiaya kakak tingkatnya. Kasus ini menambah panjang deretan kasus kekerasan di lembaga pendidikan yang menimbulkan korban jiwa.

Warta Kota, surat kabar yang terbit di Jakarta, juga menampilkan headline terkait kekerasan yang korbannya pelajar. Berita dengan judul “Pelajar Tewas di Pelukan Ibu”itu mengisahkan Raul (17), pelajar yang tinggal di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Korban dan ibunya, Ivo (50) diduga dianiaya seseorang yang berujung pada kematian Raul.

Sementara Koran Jakarta dan Pikiran Rakyat, surat kabar yang terbit di Bandung, Jawa Barat edisi Jumat (19/5) mengangkat berita utama yang sama, dari Rapat Kerja Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta. Judul yang diturunkan, adalah “Laporan Penyelewengan Dana Desa Meningkat”dan “Tingkatkan Etos Kerja”.

Rakyat Merdeka, koran politik dari Jakarta, masih tertarik menurunkan berita terkait hasil pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dan polemik mengenai kelanjutan reklamasi teluk Jakarta. Judul yang diangkat, adalah “Reklamasi Mau Dihentikan: Apa Aguan Berani Melawan Anies?” Berita politik juga diturunkan menjadi headline surat kabar berbahasa Inggris, The Jakarta Post, yakni “House May Drop Tobacco Bill”.

Koran ekonomi yang berada dalam kelompok usaha Lippo, Investor Daily menurunkan berita utama berjudul “Emiten Harus Antisipasi Disruptive Technology”. (tra)