YLBHI Dorong Kasus Suku Anak Dalam Segera Diselesaikan

KOMPAS/ NUR HIDAYATI

Pemilang Laman (11), seorang Anak Rimba yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Provinsi Jambi, memandangi pembukaan lahan yang terus dilakukan penduduk di batas kawasan lindung itu. Pembabatan hutan membuat masyarakat suku Anak Dalam yang menyebut diri mereka "orang rimba" semakin tersingkir.

JAKARTA, KOMPAS - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendorong agar konflik agraria yang dialami masyarakat Suku Anak Dalam selama 33 tahun terakhir segera diselesaikan oleh pemerintah.

Konflik yang terkait dengan praktik liberalisasi agraria itu juga membuat ratusan perwakilan masyarakat Suku Anak Dalam dan petani Jambi melakukan aksi jalan kaki dari Jambi menuju Istana Merdeka, Jakarta sejak 28 Agustus lalu dan diperkirakan tiba di ibukota sekitar satu bulan mendatang.

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Era Purnama Sari, Jumat (30/8/2019) mengatakan bahwa hal tersebut dilatarbelakangi penguasaan lahan yang sangat luas oleh korporasi di Jambi. Penguasaan lahan ini dilakukan dengan skema Hutan Tanaman Industri maupun perkebunan.

“Suku Anak Dalam adalah orang-orang yang disingkirkan oleh investasi,” kata Era.

KOMPAS/C WAHYU HARYO PS

Presiden Joko Widodo berbincang dengan tokoh suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Soro Langun, Provinsi Jambi, Jumat (30/10/2015). Dalam pertemuan itu, Presiden menawarkan untuk merelokasi mereka ke rumah yang layak.