Pramono Anung
Pramono Anung dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sekretaris Kabinet pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024. Politikus senior PDI-P ini dipilih kembali untuk kedua kalinya setelah sebelumnya dinilai presiden berhasil memimpin manajerial kabinet di periode pertama, 2015–2019.
Pramono Anung adalah salah satu pembantu Presiden Jokowi yang mumpuni di bidang organisasi dan manajerial. Ia berhasil memadukan pengalaman dan ilmunya dalam mengatur segala sesuatunya dengan benar. Kemampuan manajerial itu tak bisa lepas dari pengalamannya sebagai pengusaha dan politikus.
Sebagai pengusaha, ia sukses dalam berbisnis dengan menjabat direktur dan komisaris di sejumlah perusahaan. Sebagai politikus, ia berhasil menjadi orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jabatan penting yang pernah dipegangnya yakni Sekretaris Jenderal PDIP 2005–2010. Sebagai Sekjen PDI-P, ia sukses menggerakkan partai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah dan memastikan semua mesin partai bekerja dengan benar.
Kiprah di partai mengantarkannya menduduki jabatan di legislatif atau anggota DPR. Ia menjadi anggota DPR empat periode berturut-turut. Mulai periode 1999–2004, 2004–2009, 2009–2014, dan 2014–2019. Namun, pada periode kedua, ia tak menuntaskannya karena fokus menjadi Sekjen PDIP. Sementara pada periode ketiga, ia terpilih menjadi Wakil Ketua DPR.
Pada periode terakhir, ia menjabat sebagai anggota DPR kurang dari setahun karena ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto dalam reshuffle Kabinet Kerja pada Agustus 2015. Empat tahun kemudian, ia dipercaya kembali oleh Presiden Jokowi memegang jabatan Sekretaris Kabinet pada Kabinet Indonesia Maju 2019–2024.
Putra Kediri
Pramono Anung Wibowo lahir di Kota Kediri pada 11 Juni 1963. Ia merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara pasangan R Kasbe Prajitna dan Sumarni. Sang ayah berasal dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang pindah ke Kediri, Jawa Timur sebagai guru dan pernah menjabat kepala sekolah di Kediri.
Masa kecil Pramono Anung, biasa dipanggil Pram, dihabiskan di kota kelahirannya. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Kota Kediri yakni di di SD Pawyatan Daha Kediri dan lulus tahun 1976. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di SMP Pawyatan Daha Kediri hingga lulus tahun 1979. Selanjutnya meneruskan pendidikan menengahnya di SMA 1 Kediri dan lulus tiga tahun kemudian atau tahun 1982.
Setelah lulus dari SMA 1 Kediri, ia melanjutkan kuliah ke Kota Bandung, Jawa Barat. Ia mengambil teknik pertambangan di Institut Teknologi Bandung (ITB). Selama di ITB, Pramono pernah menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Himpunan Jurusan Dewan Mahasiswa ITB yang cukup aktif mengkritik kebijakan Orde Baru.
Pram menyandang gelar sarjana teknik pertambangan ITB pada tahun 1988 dan langsung terjun ke dunia kerja dengan mempraktekkan ilmu yang dtimbanya selama enam tahun di kampus tersebut. Di sela-sela kesibukannya bekerja, ia masih sempat melanjutkan pendidikan masternya di Magister Manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan lulus tahun 1992.
Setelah terjun ke dunia politik dan menjadi anggota DPR, Pram melanjutkan pendidikan doktoral di Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran dan berhasil meraih gelar doktornya tahun 2013. Disertasinya yang berjudul “Komunikasi Politik dan Pemaknaan Anggota Legislatif Terhadap Konstituen (Studi Interpretif Pemilu 2009)” berhasil dipertahankan di Sidang Terbuka Promosi Doktor di Grha Sanusi Hardjadinata Kampus Unpad Bandung pada Januari 2013. Pramono Anung pun lulus dengan yudisium cumlaude dalam sidang tersebut.
Disertasinya itu memaparkan peran komunikasi dan konteks struktural-kultural dalam proses formulasi isu dan reaksi masyarakat dalam perspektif anggota Legislatif terhadap kampanye politik para calon anggota Legislatif. Disertasi itu juga mengulas tentang beragam motivasi seseorang maju sebagai anggota legislatif dan pola komunikasi dengan para konstituen untuk memenangi pemilu.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung
Karier
Setelah lulus dari ITB, Ia mengawali kariernya dengan menggeluti dunia bisnis di bidang pertambangan dan migas . Ia pernah menjadi direktur di PT Tanito Harum (1988–1996) dan PT Vietmindo Energitama (1988–1996). Kemudian ia menjabat Presiden Direktur PT Yudistira Haka Perkasa ( 1995–1999 ) dan selanjutnya menjabat Presiden komisaris di PT Yudhistira Haka Perkasa (1999).
Di sela-sela kesibukan bisnisnya, ia terjuan ke dunia politik dengan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di awal masa reformasi tahun 1998. Ia memulai dari bawah menjadi anggota PDI-P dan kerap mengikuti kepanitian acara partai kepala banteng ini. Tak butuh waktu lama bagi dirinya untuk bisa menduduki posisi strategis di PDI-P. Pada tahun 2000-2005, Pramono Anung menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P.
Lima tahun kemudian ia naik jabatan dan dipercaya menjadi Sekjen mendampingi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Sebagai Sekjen PDI-P, ia bertugas menggerakkan roda partai hingga ke daerah-daerah. Ia menjadi penggerak untuk memastikan semua organ partai bekerja memenangkan Megawati dalam Pemilu 2009.
Menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih menghantarkannya menjadi anggota DPR empat kali berturut-turut. Mulai periode 1999–2004, 2004–2009, 2009–2014, dan 2014–2019. Pada periode pertamanya Pram yang terpilih dari wilayah Nganjuk Jawa Timur ini menjadi anggota Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pada kiprah pertamanya sebagai anggota dewan, ia juga menjadi Anggota Badan Pekerja dari Fraksi PDIP, Anggota PAH II (Panitia Ad Hoc II), Anggota Pansus Migas, dan Anggota Sub Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral DPR RI dari Fraksi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).
Pada periode keduanya, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR dari Jawa Timur dan ditugaskan partainya duduk di Komisi VII yang membidangi energi, riset, dan teknologi. Namun, tugas itu hanya dijalaninya selama satu tahun dan ia mengundurkan diri dari anggota dewan kerena terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P mendampingi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Pada periode ketiga, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR dari Dapil VI Jatim yang wilayahnya meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Blitar. Kemudian ia ditetapkan partainya menjadi Wakil Ketua DPR pada 1 Oktober 2009 dan dilantik bersama empat pimpinan DPR lainnya yakni Ketua DPR Marzuki Alie dari Partai Demokrat, Wakil Ketua DPR lainnya adalah Priyo Budi Santoso (Golkar), Anis Matta (PKS), dan Marwono Mitrohardjono dari PAN.
Pada periode terakhir, Pram yang kembali terpilih melalui pertarungan di Dapil VI Jawa Timur (meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Blitar) itu mendulang 130.476 suara dari total suara sah di Dapil tersebut, yaitu 2.142.316 suara.
Meski demikian, ia hanya menjabat anggota DPR kurang dari setahun karena diminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto dalam reshuffle Kabinet Kerja pada Agustus 2015. Ia dipercaya kembali oleh Presiden Jokowi memegang jabatan Sekretaris Kabinet pada Kabinet Indonesia Maju 2019–2024.
Keterlibatan dalam organisasi bukan hal baru bagi Pram. Sejak mahasiswa ia sudah terlibat di kegiatan kampus. Ia menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Tambang ITB pada 1985–1986, kemudian Ketua Forum Komunikasi Himpunan Jurusan Dewan Mahasiswa ITB pada 1986–1987. Setelah aktif di politik praktis, ia terpilih menjadi Ketua Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) periode 1998–2000.
Penghargaan
Pramono Anung mendapatkan penghargaan Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama dari almamaternya yakni Institut Teknologi Bandung pada 2017. Penghargaan diberikan pada pejabat pemerintah yang telah menunjukan jasa dan pengabdian luar biasa selama menjabat.
Kemudian Desember 2017 mendapat tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri karena dianggap telah banyak berjasa mendukung kemajuan Polri. Selain itu, pada September 2020, Ia juga mendapatkan penghargaan dari Almamaternya Fikom Universitas Padjadjaran sebagai Alumni Peduli.
Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menko Polhukam Mahfud MD, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala BNPB Doni Munardo mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Presiden berharap seluruh pihak bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia pada musim kemarau nanti.
Sekretariat Kabinet
Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dijelaskan bahwa Sekretariat Kabinet adalah Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sejumlah fungsi yang diselenggarakan Sekretariat Kabinet antara lain pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
Selain itu, lembaga tersebut juga menyelenggarakan fungsi penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan; serta Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet memberikan kewenangan Setkab untuk lebih dalam memahami, mengetahui tentang Peraturan-peraturan Menteri, sekaligus mempersiapkan sesuai dengan arah kebijakan Presiden yang telah diputuskan di dalam Sidang-sidang Kabinet (Sekretariat Kabinet, 12/6/2020).
Selain itu, Pramono Anung menegaskan bahwa Sekretariat Kabinet harus betul-betul mampu memberi solusi persoalan pemerintahan. “Kalau ada permasalahan Setkab lah yang membantu untuk memecahkan itu, jangan kemudian menjadi birokrasi baru. Karena apa pun yang menjadi permasalahan kita salah satu faktornya adalah birokrasi pemerintahan”.
Pramono Anung menyampaikan bahwa di era pandemi Covid-19 Setkab yang bertanggung jawab untuk manajerial kabinet, tidak boleh menurunkan kinerjanya, bahkan harus bisa meningkatkan dengan teknologi yang dimiliki untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Presiden dan Wakil Presiden serta Kabinet Indonesia Maju. Dengan itu, Seskab Pramono Anung menyampaikan tentu akan ada penambahan tugas, terutama untuk me-review, menguatkan, memperjelas arah kebijakan Presiden, Wakil Presiden yang dijabarkan oleh Peraturan-peraturan Menteri.
