Purnomo Yusgiantoro, Hilirisasi sejak Masa Sulit

UU No 4/2009 tentang Minerba diharapkan bisa menjadi titik tolak berkembangnya hilirisasi pertambangan.

ARSIP PURNOMO YUSGIANTORO CENTER

Purnomo Yusgiantoro

Purnomo Yusgiantoro mengenang masa-masa ketika ia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2000-2009 dalam acara Temu Tahunan Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) dan majalah Tambang, Jumat (1/3/2024), di Bali. Di acara itu, Purnomo mendapat penghargaan Apresiasi Tokoh Jasa Pertambangan.

”Penghargaan ini kepada saya atas nama rekan-rekan seperjuangan di ESDM,” kata Purnomo yang didampingi istrinya, Lies Yusgiantoro. Ia mengenang, saat itu ia harus bisa meningkatkan investasi di bidang ESDM demi pertumbuhan ekonomi Indonesia pascakrisis 1998 dilanjut 2008 dan penurunan produksi migas.

Pemerintah melirik ke industri pertambangan dan mengeluarkan UU No 4/2009 tentang Minerba yang kemudian menjadi titik awal hilirisasi tambang. Seusai UU No 4/2009 itu terbit, Purnomo menyadari, perusahaan pertambangan membutuhkan usaha jasa pertambangan yang ada di garis depan pengelolaan dan pengolahan. Ia lalu mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No 28/2009 tentang Usaha Jasa Pertambangan.

Rupanya, regulasi ini dipandang Aspindo berhasil memberi landasan hukum yang jelas bagi industri sehingga memberikan apresiasi pada Purnomo. Dalam pidatonya, Purnomo melihat perbaikan tentang hilirisasi terus dilakukan lewat UU No 3/2020. ”Biasanya saya kalau ngajar bisa tiga jam, speech malam ini hanya 20 menit,” candanya.