Peningkatan Daya Saing Mutlak Diperlukan
JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan daya saing nasional menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur. Fokus utamanya berada pada kualitas sumber daya manusia yang proses perbaikannya butuh jangka menengah-panjang. Deregulasi melalui paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ini.Menurut Indeks Daya Saing Global 2016-2017 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia, peringkat Indonesia turun dari posisi ke-37 menjadi ke-41 walau skor tetap sama, yakni 4,52. Sejumlah negara menggeser posisi Indonesia karena perbaikan yang mereka lakukan lebih cepat daripada Indonesia. Adapun dalam peringkat kemudahan berbisnis yang dirilis oleh Bank Dunia, posisi Indonesia naik dari semula ke-106 menjadi ke-91."Kita harus punya kebijakan industri yang diutamakan. Itu yang sedang dilakukan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjawab pertanyaan Kompas, Rabu (8/2), di Jakarta.Pembahasan dengan Kementerian Perindustrian sudah dilakukan. Kementerian Perindustrian juga sedang melakukan sejumlah langkah. "Kita memang perlu industri yang pertumbuhannya tidak hanya di atas PDB, tetapi juga harus semakin tinggi. Ini diperlukan karena sektor industri punya ciri utama menyerap tenaga kerja relatif besar dibandingkan dengan sektor modern lain. Dengan demikian, kita memang perlu manufaktur," kata Darmin. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan daya saing nasional agar lebih baik lagi. Ini terutama menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). "Kuncinya, orang harus yakin dan daya saing itu ditentukan oleh SDM. Ini adalah persoalan meyakinkan investor bahwa kita punya keunggulan dan daya saing yang baik di sejumlah bidang," kata Darmin. Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, banyak hal bisa dan telah dilakukan untuk mendorong industri manufaktur dari sisi instrumen fiskal. Di antaranya adalah insentif pajak, seperti tax allowance dan tax holiday. Demikian juga dari sisi kepabeanan. Sejumlah insentif telah diberikan, seperti melalui kebijakan pembentukan pusat logistik berikat dan kawasan ekonomi khusus. Hal itu bertujuan supaya pengusaha industri manufaktur mendapat kepastian sekaligus lebih kompetitif.InfrastrukturSementara itu, dari sisi biaya, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah akan terus meningkatkan efisiensi. Hal inilah yang ditargetkan oleh kebijakan pemerintah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan deregulasi. "Kita akan lihat apa yang sudah diluncurkan pemerintah selama ini dan bagaimana efektivitasnya," kata Sri Mulyani.Industri manufaktur merupakan penyumbang utama produk domestik bruto (PDB) Indonesia sejak Orde Baru. Namun, setelah krisis keuangan pada 1997, perannya berangsur-angsur surut. Meski demikian, industri manufaktur masih menjadi penyumbang utama PDB sampai hari ini. Puncak kontribusi terbesar sektor manufaktur terjadi saat masa ledakan produksi minyak dunia pada 1973-1981. Saat itu, industri manufaktur tumbuh rata-rata 13 persen per tahun. Ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,6 persen per tahun pada periode itu.Sejalan dengan itu, struktur ekonomi pun berubah. Pada 1967, industri pengolahan hanya menyumbang 7,5 persen terhadap PDB. Pada saat yang sama, pertanian menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 53,9 persen terhadap PDB. Pada 1997, industri manufaktur menyumbang 26,8 persen dari PDB. Sementara pertanian turun menjadi 16,1 persen.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani menuturkan, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mendukung industri di Indonesia. Semangat yang sama dari seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan agar perekonomian di Indonesia bernilai tambah tinggi."Ini harus dilakukan agar kita tidak semakin tertinggal. Data investasi memang naik, tetapi secara kualitas, dampaknya terhadap kemakmuran belum signifikan karena yang masuk kebanyakan padat modal," kata Hariyadi.Iklim perekonomianPertumbuhan industri manufaktur perlu didukung oleh iklim perekonomian yang kondusif. Sejauh ini, sejumlah lembaga memproyeksikan perekonomian Indonesia pada 2017 bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi 2016 yang 5,02 persen diperkirakan bisa lebih tinggi pada 2017, sekitar 5,1 persen. Iklim perekonomian Indonesia tahun ini akan didukung oleh sektor perbankan melalui peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit. CIMB Niaga, misalnya, menargetkan pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) pada 2017 sebesar 8-10 persen, sedangkan pertumbuhan kartu kredit 10-15 persen. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, tahun ini pertumbuhan kartu kredit diharapkan masih bisa mencapai 10-15 persen. KPR diperkirakan tumbuh 8-10 persen.Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk menargetkan pertumbuhan KPR tahun ini akan meningkat 12-13 persen. Pertumbuhan kredit secara umum meningkat 10,1 persen. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, KPR diperkirakan meningkat karena sektor properti juga diperkirakan akan membaik. (LAS/AHA/CAS/WIE/JOE/ARN)
