JAKARTA, KOMPAS — Hingga kurang dari 1,5 tahun penyelenggaraan Asian Games 2018, tuan rumah Indonesia masih berkutat dengan persoalan pendanaan dan penyediaan sejumlah arena. Perlu usaha yang lebih keras dan serius untuk mengatasi persoalan yang ada, mengingat ajang ini menjadi pertaruhan nama Indonesia di dunia internasional.
Persoalan pendanaan dan penyediaan sejumlah arena itu menjadi fokus pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (2/3), di Kantor Presiden, Jakarta.
Untuk persoalan pendanaan, disampaikan bahwa penyelenggaraan Asian Games 2018 membutuhkan biaya Rp 8,7 triliun. Dari jumlah itu, Rp 2,3 triliun harus tersedia awal 2017. Sementara Panitia Penyelenggara Indonesia untuk Asian Games (Inasgoc) masih menggantungkan semua pembiayaan itu pada pemerintah. ”Untuk tahun 2017, kami baru mempersiapkan sekitar Rp 500 miliar. Kekurangan anggarannya akan kami review dulu,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi seusai rapat.
Imam mengatakan belum mengetahui dari mana kekurangan anggaran itu akan dipenuhi. Ia berharap, tidak semua biaya Asian Games ditanggung pemerintah, tetapi juga ada yang didanai swasta. Selain itu, pihaknya serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan mengkaji kembali secara detail kebutuhan Rp 8,7 triliun yang diajukan Inasgoc.
Kendati anggaran belum jelas, Imam optimistis seluruh kebutuhan anggaran bisa terpenuhi sebelum perhelatan Asian Games dilaksanakan pada Agustus 2018. ”Masih banyak waktu. Saya yakin pasti selesai. Semoga nanti di APBN Perubahan 2017 sudah ada progres,” ujarnya.
Dua keputusan penting
Rapat terbatas kemarin menghasilkan dua keputusan penting, yakni perubahan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 serta penetapan arena untuk sembilan cabang olahraga. Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo menjelaskan, Keppres No 22/2016 diubah karena Presiden Jokowi menyerahkan posisi Ketua Panitia Pengarah Asian Games kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu, ada satu nama yang dikeluarkan dari kepanitiaan karena terjerat kasus hukum.
Adapun arena pertandingan untuk sembilan cabang olahraga yang diputuskan meliputi selancar di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat; BMX di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; kriket dan rugbi di Kuningan, Jawa Barat; bola basket di Palembang, Sumatera Selatan; serta jet ski, layar, dan kabaddi di Jakarta. Sementara untuk pertandingan bisbol diputuskan dilaksanakan di Palembang, tetapi ada kemungkinan digeser kembali ke Jakarta.
”Anggaran untuk percepatan penyiapan venue (arena) itu semua diambil dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kecuali untuk surfing (selancar) yang kemungkinan dibiayai APBD Provinsi Jabar,” kata Imam.
Keputusan tentang penetapan arena sembilan cabang itu menjadi jawaban atas persoalan ketiadaan arena yang sebelumnya sempat mengemuka. Meski demikian, realisasi dari sembilan arena itu tetap dinantikan.
Saat membuka rapat terbatas, Presiden mengingatkan, persiapan harus dilakukan secara rinci. Ia akan mengontrol perkembangan persiapan Asian Games setiap bulan. ”Saya ingin memastikan semua persiapan terlaksana dengan baik dan akan saya pantau setiap bulan,” katanya.
Secara terpisah, juru bicara Inasgoc, Harry Warganegara, menyatakan, Inasgoc harus segera membayar uang muka sejumlah barang dan jasa pihak ketiga. Pembayaran itu di antaranya uang muka jasa teknologi sistem informasi Asian Games senilai Rp 546,26 miliar, uang muka infrastruktur media center dan penyiaran Rp 284,29 miliar, dan uang muka jasa upacara pembukaan dan penutupan Rp 252,65 miliar. Ada juga kebutuhan penyelenggaraan uji coba pertandingan atau test event senilai Rp 409,5 miliar.
Dalam rilisnya, Kementerian PUPR meyakini pembangunan dan renovasi arena serta pembangunan wisma atlet di Kemayoran selesai tepat waktu pada Oktober 2017. Untuk pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan dapat selesai pada akhir Maret ini.
Pantauan Kompas di Palembang, sejumlah arena seperti lapangan tembak, dayung, panjat tebing, dan boling masih dibenahi. Pembangunan arena voli pantai masih terbentur masalah administrasi. Arena tenis juga belum dikerjakan.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN, Nani Rahayu Basuki, mengingatkan pemerintah agar lebih serius mempersiapkan Asian Games dan segera mengatasi kendala yang ada. ”Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa,” katanya. (NTA/ROW/NAD/RAM)
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.