KTP-el, Korupsi Nyaris Sempurna (Arsip Kompas)

Kasus korupsi KTP-el 2011-2012 dianggap sebagai kejahatan nyaris sempurna; karena, korupsi dimulai dari perencanaan dan melibatkan anggota legislatif, eksekutif, BUMN, dan swasta. Korupsi ini merugikan negara Rp 2,3T.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman (kiri) dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto (kedua kiri) memasuki ruang sidang. Ke duanya menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (9/3). Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut KPK, ada sejumlah nama besar yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.

Artikel berikut ini pernah terbit di Harian Kompas edisi 9 Maret 2017. Kami terbitkan kembali dalam rubrik Arsip Kompas.id untuk mendampingi perilisan Narasi Fakta Terkurasi, aset NFT perdana Harian Kompas.

JAKARTA, KOMPAS — Perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tahun 2011-2012 menjadi kejahatan yang nyaris sempurna. Korupsi terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, badan usaha milik negara, dan swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan pengusutan kasus ini tak akan berhenti pada dua terdakwa, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

”Berikutnya ada tersangka lagi. Nanti kita tunggu saja,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (9/3), di Jakarta.

Dakwaan

Dalam dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, yang kemarin dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, disebutkan ada 60 anggota DPR periode 2009-2014 yang menerima aliran dana dalam proyek KTP-el. Proyek itu juga disebut memperkaya sejumlah pejabat di Kemendagri, seperti mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan sejumlah korporasi.

Baca juga: Pengusutan Kasus KTP-el Belum Berakhir, KPK Tahan Dua Tersangka

Pada persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar, Jaksa Penuntut Umum Irene Putri, dalam dakwaannya, menyebutkan, perkara korupsi KTP-el yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini bermula dari usulan Gamawan Fauzi pada November 2009 untuk mengubah sumber pembiayaan pengadaan KTP-el dari pinjaman hibah luar negeri menjadi dari APBN.

Ketua Komisi II DPR (saat itu) Burhanuddin Napitupulu, pada Februari 2010, kemudian minta sejumlah uang untuk anggota Komisi II DPR agar usulan Gamawan itu dapat segera dilaksanakan. Kemendagri lalu menggandeng pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk memenuhi permintaan uang yang ditujukan kepada Komisi II DPR dan disetujui Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (kanan) meninggalkan ruang konferensi pers dan Juru Bicara Febri Diansyah (kiri) usai memberikan keterangan kepada wartawan, terkait penetapan tersangka baru kasus korupsi KTP Elektronik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11). KPK resmi menetapkan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik. Kompas/Alif Ichwan (AIC) 10-11-2017

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Burhanuddin, Andi pun berkoordinasi dengan Irman dan Sugiharto. Setelah itu, disepakati pertemuan lanjutan dengan Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar untuk mendapatkan kepastian dukungan anggaran proyek KTP-el.

Saat RAPBN 2011 mulai dibahas pada Juli-Agustus 2010, Andi kembali bertemu dengan Novanto yang kali ini bersama Ketua Umum Partai Demokrat (saat itu) Anas Urbaningrum dan Bendahara Umum Partai Demokrat (saat itu) M Nazaruddin. Mereka dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar sehingga mampu mendorong Komisi II DPR menyetujui anggaran proyek KTP-el.

”Melalui beberapa kali pertemuan, disepakati anggaran sebesar Rp 5,9 triliun yang proses pembahasannya akan dikawal Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar,” kata Irene.

Dari angka Rp 5,9 triliun tersebut, hanya 51 persen, sejumlah Rp 2,6 triliun, yang digunakan untuk belanja modal dan belanja riil pembiayaan proyek. Sisanya menjadi bancakan anggota DPR, pejabat Kemendagri, dan pelaksana pekerjaan yang terafiliasi dengan Andi.

Setidaknya ada 60 nama anggota DPR, baik dari Komisi II maupun Badan Anggaran, yang ikut menerima. Dari jumlah tersebut, 37 nama yang disebut menerima 556.000 dollar Amerika Serikat tidak dirinci oleh jaksa.

Jaksa menyiapkan 294 saksi untuk dihadirkan di persidangan perkara ini. Karena terbatasnya waktu sidang, jaksa memutuskan hanya mendatangkan 133 saksi yang dinilai paling relevan.

Baca juga: Belajar dari Kasus KTP-el

Mengingat banyaknya saksi yang dihadirkan, Jhon Halasan Butarbutar menyampaikan tidak menutup kemungkinan persidangan digelar dua kali dalam sepekan.

Diproses

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan, jika nama-nama yang disebutkan di dalam dakwaan ternyata turut serta dalam korupsi pengadaan KTP-el, mereka dapat diproses hukum.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Keterangan Saksi Ahli - Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Andi Agustinus atau Andi Narogong hadir dan mengikuti sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (27/11). Sidang menghadirkan enam orang saksi dalam persidangan tersebut. Kompas/Alif Ichwan (AIC) 27-11-2017

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, total ada 70 nama yang diduga ikut menerima uang dalam korupsi pengadaan KTP-el dan 37 orang di antaranya adalah anggota DPR. ”Mereka semua menerima sejumlah uang menurut porsi dan posisinya masing-masing. Nanti, di sidang, satu per satu akan dibuka terkait pihak-pihak yang terima uang,” ujar Febri.

Namun, sejumlah nama, yang disebut pada dakwaan Irman dan Sugiharto menerima uang, membantahannya. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, misalnya, membantah menerima 84.000 dollar AS.

Bantahan juga disampaikan dua gubernur dari PDI-P, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Oleh karena merasa tidak bersalah, Ganjar merasa tidak perlu melakukan upaya untuk menyikapinya. Ganjar mendukung proses hukum kasus KTP-el dan bersedia diperiksa sebagai saksi.

Selain membantah menerima uang, politisi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, juga mempertanyakan akurasi materi dakwaan.

Bantahan juga disampaikan sejumlah politisi Partai Golkar seperti Setya Novanto dan Ade Komarudin. ”Saya tidak pernah menerima uang dari terdakwa Irman dan itu sudah saya klarifikasi ke KPK,” kata Ade.

”Di pengadilan itu semua akan diuji secara terbuka,” tambah Agun Gunandjar, politisi Golkar lainnya yang disebut juga menerima uang dari kasus KTP-el.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan, kader partainya yang terbukti terlibat dalam korupsi KTP-el akan dipecat dari keanggotaan partai.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, kemarin, mengatakan, ada kekhawatiran partainya tidak solid dalam menyikapi dugaan politisi Golkar dalam kasus KTP-el.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Mantan Ketua DPR yang menjadi tersangka kasus korupsi KTP Elektronik, Setyo Novanto menyimak penjelasan dari saksi dalam sidang lanjutan kasusnya di PN Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (5/3). Sejumlah pengusaha jasa penukaran uang asing dihadirkan menjadi saksi dalam sidang itu.

Fungsionaris Golkar lainnya, Bambang Soesatyo, menuturkan, partai sudah menyiapkan beberapa rencana jika KPK menindaklanjuti dan mendalami peran Novanto di kasus KTP-el. Skenario itu antara lain menonaktifkan Novanto sebagai ketua umum.

”Namun, hal itu baru bisa terjadi jika KPK memproses nama yang disebut dalam dakwaan atau setidaknya ada keputusan menjadikannya tersangka,” kata Bambang.

(IAN/APA/MDN//SON/EGI/ZAL/IDO/NDY/AGE)

Arsip Kompas bagian dari ekshibisi “Indonesia dalam 57 Peristiwa”, 28 Juni 2022.