JAKARTA, KOMPAS — Dengan waktu yang tersisa sekitar satu bulan, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu mesti difokuskan pada materi yang terkait langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Januari 2014. Saat itu, MK memutuskan, pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak pada 2019. Isu yang terkait dengan putusan MK itu adalah syarat pencalonan presiden/wakil presiden […]
Untuk dapat mengakses konten ini, Anda harus berlangganan salah satu paket di Gerai Kompas atau log in jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Utama selama 7 hari !