JAKARTA, KOMPAS — Kesenjangan ekonomi masyarakat serta ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan besar yang dihadapi semua negara, tak terkecuali Indonesia. Untuk itulah, pemerintah terus mematangkan rancangan kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan sebagai salah satu upaya mengentaskan wilayah dari ketimpangan.
Presiden Joko Widodo, saat membuka Rapat Kerja Nasional Ke-16 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Senin (27/3), mengungkapkan, kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan itu akan segera diluncurkan. ”Sebentar lagi akan keluar kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan, sebentar lagi,” katanya di depan ratusan pengusaha dan calon pengusaha muda.
Presiden menjelaskan, kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan dikeluarkan untuk mengatasi kesenjangan yang sampai saat ini masih menjadi masalah bangsa. Kesenjangan tidak hanya terjadi antara masyarakat kaya dan miskin, tetapi juga antardaerah.
Rasio gini Indonesia tahun 2016 memang mengalami penurunan dari 0,4 menjadi 0,39. Akan tetapi, menurut Presiden Jokowi, angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan masih begitu lebar. ”Alhamdulillah, rasio gini yang sebelumnya 0,4, tahun 2016 menjadi 0,39. Ini patut disyukuri, tetapi angka seperti itu, angka lampu kuning menuju ke lampu merah,” ujarnya.
Setidaknya ada tiga sektor yang menjadi fokus kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan, yaitu redistribusi aset dan reforma agraria, akses keuangan dan permodalan, serta peningkatan sumber daya manusia.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sudah menyiapkan 12,7 juta hektar lahan untuk program redistribusi aset. Lahan tidur seluas 12,7 juta hektar itu akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok seperti koperasi, masyarakat adat, dan pondok pesantren.
Masyarakat diharapkan dapat mengelola lahan yang diberikan pemerintah selama kurun waktu tertentu. Melalui redistribusi aset itu, diharapkan akan terjadi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Secara khusus Presiden juga meminta para pengusaha muda, terutama yang tergabung dalam Hipmi, turut berperan mengatasi ketimpangan. ”Saya minta Hipmi turut berperan dalam pemerataan ekonomi, terutama dalam redistribusi aset dan reforma agraria,” katanya.
Para pengusaha muda juga punya kesempatan mendapatkan izin untuk mengelola bagian dari 12,7 juta hektar lahan. Akan tetapi, menurut Presiden, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi para pengusaha untuk dapat mengelola lahan tidur dari program redistribusi aset dan reforma agraria.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia menyambut baik paket kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan yang akan dikeluarkan pemerintah. Hipmi akan merumuskan peran yang diambil untuk membantu pemerintah menciptakan pemerataan ekonomi.
Kewirausahaan
Dalam pembukaan Rakernas Hipmi, Presiden Jokowi juga meluncurkan program Hipmi Goes to School. Bahlil mengatakan, program tersebut merupakan kelanjutan dari program Hipmi Goes to Campus. Kedua program ini bertujuan untuk mengenalkan kewirausahaan sejak dini.
Melalui program itu, diharapkan akan semakin banyak lagi masyarakat yang memulai usaha sejak usia muda. Dengan begitu, dunia usaha tidak hanya didominasi kelompok pengusaha yang sama dari masa ke masa. (NTA)
