PALANGKARAYA, KOMPAS — Pembangunan terminal baru Bandar Udara Tjilik Riwut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mundur ke tahun 2019. Hal itu merupakan dampak dari pemotongan anggaran yang mencapai Rp 70 miliar pada tahun 2016.
Sebelumnya, pada tahun 2016 pemeritah pusat memotong anggaran pembangunan terminal baru Bandara Tjilik Riwut hingga Rp 70 miliar dari total Rp 396 miliar. Saat itu, pemerintah menargetkan akan mengoperasikan terminal baru tersebut pada tahun 2018. (Kompas, Kamis, 5 Januari 2017).
“Kami berharap tidak ada pemotongan lagi agar target 2019 bisa tercapai. Tentunya kami berharap pemerintah juga segera mengucurkan dana untuk pembangunannya ini,” ungkap Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Paryono di sela-sela kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (6/4/2017).
Paryono menjelaskan, saat ini pembangunan baru mencapai 87,2 persen dengan anggaran yang terpakai mencapai Rp 279,5 miliar. Pembangunan jalan bandara sepanjang 2 kilometer sudah mencapai 30 persen. “Prosesnya masih pada pelimpahan jalan nasional eksisting dari Kementerian PUPR ke Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Dalam kunjungan Menteri PPN Bambang Brodjonegoro di Kalimantan Tengah, pihaknya memantau perkembangan terminal baru tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan akan memberikan prioritas dan berkomitmen untuk tidak lagi memotong anggaran pembangunan terminal tersebut.
“Palangkaraya dan bandara ini merupakan pintu masuk ke Kalteng. Saya melihat progresnya masih baik jadi bisa selesai dan dipakai tahun 2019. Kami di kementerian juga akan berupaya maksimal untuk memenuhi target 2019 itu,” ujar Bambang.
Ibu kota baru
Bambang mengungkapkan, ada banyak proyek nasional di Kalimantan Tengah untuk menunjang infrastruktur. Hal itu juga merupakan bagian dari wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Tengah.
“Presiden sudah memberikan instruksi khusus jadi kami para menteri diminta untuk membuat kajian-kajian kelayakan. Tentunya itu didukung juga dengan banyaknya proyek strategis yang harus berjalan dengan baik,” ujar Bambang.
Bambang mengungkapkan, pemindahan ibu kota dianggap penting karena adanya ketimpangan perekonomian Pulau Jawa, khususnya Jakarta, dibandingkan provinsi lain di luar Jawa. Pemindahan tersebut semata-mata untuk menuju perekonomian yang merata.
“Tidak mudah tetapi harus dimulai dan harus serius. Rencananya memang akan dipindah di Palangkaraya, tetapi dari berbagai diskusi, mungkin lahan yang disiapkan juga menggunakan beberapa wilayah kabupaten lainnya di sini,” kata Bambang.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengungkapkan, selain karena alasan ekonomi, sejarah menunjukkan bahwa presiden pertama Indonesia Soekarno pernah berjanji untuk menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota. Namun, janji itu belum terwujud sampai sekarang.
“Ada tiga kabupaten yang sudah kami siapkan untuk menjadi wilayah ibu kota, yakni Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas. Namun, kajian-kajian atau studi kelayakannya masih terus berjalan,” ujar Sugianto.
