PALANGKARAYA, KOMPAS — Sistem sanitasi di Kalimantan Tengah dinilai masih buruk. Masih banyak rumah tangga yang belum memiliki jamban dan belum menikmati air bersih. Pemerintah daerah diminta untuk lebih menaruh perhatian pada pembangunan akses sanitasi yang baik dalam rangka menurunkan angka stunting dan kematian ibu dan bayi.
Hal itu terungkap dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 di Palangkaraya, Kamis (6/4). Acara tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
“Keberadaan stunting di Indonesia sudah memprihatinkan, salah satu proyek nasional juga bertujuan untuk menurunkan kondisi itu,” ujar Menteri Kesehatan di sela-sela acara tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting atau gangguan pertumbuhan dan kecerdasan anak di Kalimantan Tengah mencapai 41,3 persen, prevalensinya lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 37 persen. Indeks pembangunan kesehatan masyarakat (IPKM) di Kalteng hanya 0,5053, dengan jumlah kematian ibu mencapai 73 orang dan kematian bayi mencapai 393 orang sampai tahun 2016.
“Kalteng masih nomor 24 dari 33 provinsi. Artinya memang laju pembangunan kesehatannya masih rendah, padahal secara ekonomi Kalteng masih baik,” ungkap Nila. Hal itu, kata Nila, juga karena kesadaran masyarakat akan kesehatan rendah. Minimnya jamban di rumah dan langkanya air bersih. “Kematian bayi pun masih didominasi oleh penyakit diare, ini harus menjadi perhatian yang serius bersama,” kata Nila.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menambahkan, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sanitasi yang baik. Apalagi, dana alokasi khusus (DAK) kesehatan di Kalteng tahun ini mencapai Rp 516,374 miliar.
“Tolong jangan hanya terpaku pada jalan, pembangunan pasar, atau pada hal-hal yang hebat di permukaan, tetapi di sebagian besar rumah tangga di Kalimantan Tengah masih kekurangan air bersih dan sanitasi,” ujar Bambang.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih pada akses sanitasi yang baik untuk mereka yang hidup di bantaran sungai. Dana sebesar Rp 516,374 miliar dibagi menjadi dana fisik yang mencapai Rp 376,582 miliar dan sisanya untuk non-fisik.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, pihaknya akan memasukkan hal itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun depan. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kabupaten untuk menyiapkan anggaran khusus dari APBD masing-masing untuk menanggulangi masalah stunting dan kematian ibu dan anak. “Ini masalah yang harus segera bisa diselesaikan. Saya juga sudah menyampaikannya ke bupati-bupati,” kata Sugianto.
