Pekerja menghitung dan memeriksa kartu suara Pilkada DKI putaran kedua di Kalibata, Jakarta, Sabtu (1/4). Kartu suara terebut rencananya akan digunakan pada pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua pada 19 April mendatang.Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM)
Hari Selasa, 11 April 2017 sesuai rencana, adalah saat sidang pembacaan tuntutan terhadap Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang didakwa melakukan penistaan agama. Oleh karena itu, sebagian besar surat kabar nasional menempatkan berita terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diikuti Basuki sebagai berita utama di halaman satu, seperti Media Indonesia, Koran Sindo, Rakyat Merdeka, Republika, dan koran berbahasa Inggris The Jakarta Post. Tiga koran menjadikan berita terkait Pilkada DKI Jakarta sebagai berita utama (headline), yaitu Media Indonesia, Koran Sindo, dan Rakyat Merdeka.
Media Indonesia melaporkan berita utamanya dengan judul “Hakim Merdeka Tentukan Penundaan”, yang terkait kemungkinan penundaan pembacaan tuntutan oleh jaksa yang dilakukan setelah pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Majelis hakimlah yang memiliki kewenangan. Koran Sindo mengangkat judul “Jauhkan Pilkada DKI Jakarta dari Sentimen SARA”, yang berasal dari seruan sejumlah tokoh dalam pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto di Jakarta, Senin (10/4) malam.
Masih di halaman satu, Koran Sindo juga menurunkan berita terkait Pilkada DKI Jakarta, dengan judul “Pilkada DKI: 19.621 Pemilih Tak Layak Masuk DPT”. Sedangkan Rakyat Merdeka menampilkan berita utama dengan judul “Ribet Melulu: Ahok & Non Ahok Sama-sama Bawel” dan “Mungkin Jaksanya Pilek, Soal Administratif Dituntut 6 Tahun”, yang semuanya terkait dengan rencana pembacaan tuntutan terhadap Basuki.
Kompas/Wisnu Widiantoro
Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian korban tertimbun tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (4/4). Hingga hari keempat bencana longsor, diperkirakan masih terdapat 25 warga yang belum ditemukan.
Republika dan The Jakarta Post menempatkan berita terkait Pilkada DKI Jakarta di halaman satu, tetapi bukan sebagai berita utama, dengan judul “Bawaslu: Hindari Kampanye SARA” terkait jelang pelaksanaan putaran kedua, 19 April 2017 dan “Blashemy Case: Tuesday’s Hearing Make or Break for Ahok”, yang terkait dengan kemungkinan pembacaan tuntutan terhadap Basuki. Sebagai berita utama, Republika mengangkat kelanjutan serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Suriah, dengan judul “Iran-Rusia Ancam AS”. The Jakarta Post menjadikan berita terkait terorisme sebagai berita utama, dengan judul “Neglected IS Followers Pose Threat”.
Harian Kompas “keluar” dari persoalan politik, dengan mengedepankan berita kebencanaan di halaman satu.
Dua berita ditampilkan, sebagai berita utama dan serial dengan judul “Bencana Longsor Meluas, Tanah Labil Hambat Evakuasi Korban di Nganjuk” dan “Tanah Longsor: Bencana Itu Bahasa, Bukan untuk Wisata”. Kedua berita itu, terutama menyoroti kejadian bencana tanah longsor di kaki Gunung Wilis, Jawa Timur untuk memperingatkan masyarakat agar lebih waspada terkait dengan bencana. Tampilan berita ini dikuatkan dengan grafis yang besar dan foto.
Dua surat kabar, Koran Tempo dan Indopos, menempatkan berita terkait kasus korupsi sebagai berita utamanya. Koran Tempo masih melanjutkan liputan tentang dugaan korupsi proyek pembangkit listrik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan judul “Proyek Listrik Mangkrak, Sanksi untuk Kontraktor Kian Berat”. Sedangkan Indopos mengedepankan berita terkait dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto, dengan judul “Wah Dedi Sempat Berkelit”.
Sementara tiga surat kabar ekonomi mengangkat berita utama yang beragam. Kontan masih menyoroti sengketa pemerintah dengan PT Freeport Indonesia dengan judul “Status Freeport Tetap Istimewa”. Harian Bisnis Indonesia menjadikan fasilitas tax allowance (potongan pajak) sebagai berita utama, dengan judul “Penerima Membeludak”. Sedangkan Investor Daily menempatkan dana hasil pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai berita utama, dengan judul “Berpotensi Mencapai Rp 30 Triliun: Juli, Dana Repatriasi Masuk Properti”.
