Presiden dan 12 Menteri Akan Hadiri Kongres Ekonomi Umat MUI

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia akan menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat. Kongres mengambil tema ”Arus Baru Ekonomi Indonesia”. Acara yang akan diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 22 April hingga 24 April 2017 ini dijadwalkan dihadiri Presiden Joko Widodo dan 12 menteri Kabinet Kerja.

”Insya Allah, kongres ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri setidaknya 12 menteri Kabinet Kerja. Kongres ini juga akan dihadiri sejumlah pengusaha nasional, seperti pemimpin dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung, pemilik Medco Group Arifin Panigoro, dan lainnya,” ujar Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat M Azrul Tanjung, di Jakarta, dalam siaran pers yang disampaikan Koordinator Humas Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 Nur Khamim Juremi, Kamis (20/4).

Kongres tersebut merupakan lanjutan dari hasil Kongres Umat Islam Indonesia VI di Yogyakarta, 5-11 Februari 2015. KEU itu diharapkan dapat menciptakan momentum penting dalam membangkitkan ekonomi umat yang dalam aksinya kelak akan menjadi arus baru ekonomi Indonesia.

KEU yang pertama kali diadakan tersebut memiliki tujuan untuk menginventarisasi dan menjawab problematika yang dihadapi ekonomi bangsa ini. Dengan demikian, diperlukan adanya koordinasi, konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi seluruh eksponen ekonomi umat demi terwujudnya kesejahteraan umat yang berkeadilan dan berperadaban.

Salah satu landasan penyelenggaraan KEU adalah UUD 1945 Pasal 33 yang telah mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan lainnya. Namun, faktanya saat ini banyak penguasaan ekonomi belum merata.

Kepemilikan modal terhadap beberapa sektor penting, terutama yang menjadi hajat hidup orang banyak, masih dikuasai oleh pihak tertentu, sementara perundangan membuka seluas-luasnya pada partisipasi seluruh bangsa.

”Penguasaan aset-aset ekonomi oleh asing dan usaha besar semakin besar, sedangkan koperasi serta usaha kecil dan menengah hanya memperoleh porsi masih di bawah 20 persen dari nilai ekonomi nasional. Dengan demikian, terjadi ketimpangan ekonomi dan pendapatan menjadi permasalahan ekonomi Indonesia,” papar Azrul yang juga Sekretaris Panitia KEU.