Upaya Kuwait Temui Jalan Buntu

REUTERS/Naseem Zeitoon

Menteri luar negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sedang memberikan keterangan pers kepada wartawan di Doha, Qatar, 8 Juni 2017.

Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khaled bin Ahmed al-Khalifah dalam wawancara dengan harian Asharq al-Awsat, Kamis (8/6), menuduh Qatar bertanggung jawab atas gagalnya misi mediasi. Menurut Sheikh Khaled, keberhasilan upaya meredam krisis yang dipimpin Emir Kuwait bergantung pada Qatar.

Wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir, melaporkan, menurut harian Al Hayat, saat bertemu Emir Kuwait di Jeddah dan Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum di Dubai, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menegaskan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) tidak ingin menggulingkan rezim di Qatar. Mereka hanya ingin Qatar mengubah kebijakan politik di kawasan.

Hal itu di antaranya mengakhiri hubungan khusus dengan Iran, menghentikan suplai dana kepada kelompok seperti Ikhwanul Muslimin (IM), Hezbollah, dan Hamas, serta menghentikan pemberitaan provokatif, terutama dari stasiun televisi Al Jazeera. Tuntutan itu sulit dipenuhi karena Qatar melihat Iran, IM, Hamas, dan Hezbollah bukan organisasi teroris. Perbedaan itulah yang memicu ketegangan di kawasan.

Pada saat mediasi belum menemukan titik terang, Qatar mulai mengantisipasi krisis yang berkepanjangan. Harian Al Hayat mengungkapkan, Qatar berunding dengan Iran dan Turki terkait suplai bahan pangan. Maskapai penerbangan Qatar Airways akan digunakan untuk mengangkut bahan pangan dari Iran dan Turki.

Qatar yang minim lahan pertanian mengimpor hampir 100 persen kebutuhan pangan dari luar, terutama Arab Saudi. Sebanyak 40 persen kebutuhan pangan dari Arab Saudi dikirim melalui jalan darat, yang kini tertutup.

Parlemen Turki, Rabu, menyetujui draf undang-undang yang mengizinkan Turki mengirim pasukan ke Qatar. Stasiun televisi Israel I24news menyebutkan, Turki akan mengirim lebih dari 3.000 anggota pasukan untuk melindungi penguasa Qatar dan menjaga perbatasan Qatar-Arab Saudi.

Sesuai kesepakatan pertahanan Qatar-Turki tahun 2014, Qatar mengizinkan Turki menempatkan pasukannya di negara itu. Kedua negara itu dikenal memiliki kebijakan serupa, mendukung gerakan islamis di Timur Tengah. Turki dan Qatar sama-sama banyak menampung tokoh IM dan Hamas.

Di Ankara, Menlu Iran Mohammad Javad Zarif bertemu Menlu Turki Mevlut Cavusoglu membahas krisis Teluk dan upaya koordinasi Turki-Iran menghadapi krisis tersebut.

Iran dianggap mendapat manfaat dari krisis itu. Qatar akan semakin tergantung kepada Iran untuk memenuhi kebutuhan pangan dan akses udara untuk jalur penerbangan Qatar Airways ke berbagai penjuru dunia. Teritori udara Iran kini jadi satu-satunya akses bagi pesawat Qatar setelah Arab Saudi, Bahrain, dan UEA menutup wilayah udaranya.

Langkah AS

Di tengah kontroversi lewat cuitannya di Twitter, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menurut stasiun televisi Al Jazeera, telah menelepon Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, menawarkan bantuan untuk menyelesaikan krisis ini. Trump juga akan mengundang para pemimpin Teluk ke Gedung Putih. Hal ini dilakukan Trump setelah menelepon Raja Salman dan memuji upaya Arab Saudi memerangi terorisme.

Negara yang mengikuti langkah Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pun bertambah. Setelah Senegal dan Mauritania, Chad pun menarik duta besar dari Qatar.

Perhatian serius

Terkait dengan perkembangan di Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri Indonesia memberi perhatian serius. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Lalu M Iqbal mengatakan, KBRI di Doha meningkatkan komunikasi dengan simpul masyarakat di Qatar. ”Sejauh ini kondisi masih aman. KBRI mengimbau WNI untuk tetap tenang,” kata Iqbal melalui pesan pendek kepada wartawan.

Dalam perjalanan dari kunjungan kerja ke Nigeria, Menlu Retno LP Marsudi menyempatkan diri bertemu dengan Basri Sidehabi, Duta Besar RI di Doha. Basri mengatakan, ketersediaan bahan makanan dan barang di pasar swalayan masih normal. KBRI Doha telah siap memberi perlindungan kepada WNI untuk mengantisipasi perkembangan di Qatar. KBRI pun telah membentuk satgas khusus. ”Saya harapkan WNI di Qatar untuk segera melakukan komunikasi dengan KBRI jika membutuhkan bantuan,” kata Retno.

Seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan untuk melaporkan hasil kunjungannya ke Nigeria dan perkembangan krisis di Teluk, Retno mengatakan, Pemerintah RI menyampaikan perhatian atas memanasnya hubungan antarnegara di Timur Tengah. Selain mendorong dialog, Indonesia juga meminta semua pihak mengutamakan ukhuwah islamiyah.

”Sejak 5 Juni, saya berkomunikasi dengan banyak mitra menteri luar negeri, terutama di wilayah Teluk. Intinya, Indonesia menyampaikan perhatian dan mengamati perkembangan yang terjadi. Kedua, kami meminta semua pihak menahan diri, mengutamakan dialog dan rekonsiliasi,” ujar Retno.

Indonesia meminta semua pihak mengutamakan ukhuwah islamiyah, persatuan umat, terutama pada bulan Ramadhan. Indonesia juga siap membantu apabila diperlukan. Negara-negara Timur Tengah mengapresiasi itikad baik indonesia. Menurut Retno, Indonesia memandang perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah sangat penting.

Pangkas

Lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) memangkas peringkat utang jangka panjang Qatar satu level menjadi AA- atau di peringkat keempat dalam klasifikasi layak investasi. Peningkatan tensi Qatar dengan sejumlah negara Arab lain dikhawatirkan dapat memengaruhi kondisi keuangan dan perekonomian Qatar secara umum. Meskipun demikian, dalam jangka pendek, peringkat surat utang Qatar tidak berubah, masih di level A-1+.

KOMPASTV

Pemutusan hubungan Negara-negara Arab terhadap Qatar, nyatanya memberikan efek tersendiri bagi Indonesia. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif di Wilayah Teluk.