RI Jalin Komunikasi dengan Qatar
”Tadi malam saya menghubungi Emir Qatar. Saya masih mencari peluang, masalah sebenarnya. Mengapa terjadi benturan keras di sana,” ujar Presiden di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, Sabtu (10/6).
Dalam pembicaraan telepon, kedua pemimpin mendiskusikan konflik Timur Tengah yang kini memanas. Dua hari sebelumnya, Presiden Jokowi juga berbicara melalui telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Saat ini Presiden belum menyimpulkan yang sebenarnya terjadi.
Konflik di Timur Tengah memanas kembali setelah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Qatar dianggap mendukung gerakan teroris.
Indonesia ingin berperan seperti yang dilakukan saat meredakan konflik Palestina. Setelah puluhan tahun, Indonesia akhirnya bisa menempatkan perwakilan berupa Konsul Kehormatan di Tepi Barat.
Pernyataan Presiden disampaikan ketika menjawab pertanyaan alumni Pesantren Miftahul Huda asal Kuningan, Jabar. Saat di Ciamis, Jabar, Presiden juga mempertegas pernyataannya mengenai konflik di Timur Tengah. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia tak menginginkan situasi di sana memburuk.
Indonesia menginginkan negara yang berkonflik dapat berdamai. Pemerintah dalam waktu dekat akan menjalin komunikasi dengan pemimpin Bahrain dan UEA.
Tidak hanya untuk kepentingan politik, kerja sama dengan negara Timur Tengah juga penting untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Selama ini negara di Timur Tengah lebih banyak berinvestasi ke Eropa dan Amerika Serikat (AS), dan tak banyak yang mengalir ke Indonesia.
Persoalan ini terjadi karena hubungan diplomatik yang terjalin tidak terbangun lebih erat. Pemerintah mulai memperbaiki hubungan itu agar ada saling percaya antara Indonesia dan negara Timur Tengah. ”Jika terjalin dengan baik, saya yakin investasi bisa datang ke Tanah Air. Dengan datangnya investasi ke dalam negeri, akan membuka lapangan pekerjaan,” kata Presiden.
Dukungan
Negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar merasa mendapat dukungan AS setelah Presiden AS Donald J Trump mengatakan, Qatar memiliki sejarah mendukung kelompok teroris. Hal itu disampaikan Trump dalam jumpa pers seusai menerima kunjungan Presiden Romania Klaus Lohannis di Gedung Putih, Jumat.
Trump meminta Qatar menghentikan dukungan dana kepada kelompok teroris. Hal ini disambut baik oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir. Wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir, melaporkan, Pemerintah Arab Saudi, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Sabtu, menyambut baik pernyataan Trump. Memerangi teroris dan radikalisme bukan sebuah pilihan, melainkan komitmen yang harus dilaksanakan untuk memotong aliran dana kepada semua kelompok teroris.
Menurut Duta Besar UEA untuk AS Yousef al-Otaiba, Qatar harus menyadari tentang kecemasan negara tetangga dan mengevaluasi kebijakan regionalnya. Bahrain menilai, pernyataan Trump menunjukkan sikap tegas AS melawan teroris. Hal itu bisa mendorong dunia untuk bahu-membahu memerangi terorisme.
Trump juga berbicara melalui telepon dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Kantor Kepresidenan Mesir menjelaskan, Trump dan El-Sisi sepakat terus berkoordinasi untuk membangun stabilitas di Timur Tengah dan meredam terorisme.
Upaya untuk menyatukan sikap menghadapi krisis ini terus dilakukan. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir menghubungi Menlu Mesir Sameh Shoukry guna berkoordinasi menghadapi Qatar.
Sanksi tambahan terhadap Qatar dijatuhkan Bank Sentral UEA, yang melarang perbankan dan lembaga keuangan berhubungan dengan 59 orang dan 12 lembaga yang ditetapkan sebagai teroris oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir. Bank Sentral UEA membekukan rekening, deposito, ataupun investasi milik 59 orang dan 12 lembaga itu di UEA.
Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meragukan sanksi ini. Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan, pihaknya berkomitmen menghormati klasifikasi teroris yang dikeluarkan lembaga yang diakui. Dujarric mengakui PBB memiliki hubungan dengan lembaga kemanusiaan Qatar dan mempunyai proyek bersama di Suriah, Yaman, dan Irak.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan negara-negara di Teluk mencegah eskalasi dan menempuh jalur diplomasi untuk mengatasi perbedaan pendapat.
Amnesty International mengingatkan, blokade Arab Saudi, UEA, dan Bahrain terhadap Qatar akan mengganggu kehidupan ribuan warga negara Arab Teluk. Blokade bisa berdampak terhadap sisi kemanusiaan, seperti pemisahan anak dan orangtua, suami dan istri, serta banyak orang kehilangan pekerjaan. (NDY)