Tiga Negara Sepakat Perangi Terorisme

Kompas/B Josie Susilo Hardianto

Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana (kanan) bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi,  di Manila, Kamis (21/6). Mereka berdua mengadakan pembicaraan  menjelang pertemuan trilateral antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia terkait isu konflik Marawi, Filipina selatan.

MANILA, KOMPAS — Berangkat dari keprihatinan atas krisis di Marawi, Pemerintah Filipina, Indonesia, dan Malaysia sepakat memperkuat kerja sama trilateral memerangi ancaman terorisme dan radikalisme di kawasan. Hal itu tertuang dalam pernyataan bersama yang dibacakan Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano, Kamis (22/6), di Manila, Filipina, didampingi Menlu Indonesia Retno LP Marsudi dan Menlu Malaysia Sri Anifah Aman.

Wartawan Kompas, Josie Susilo Hardianto, dari Manila melaporkan, ketiga negara berkomitmen secara efektif melawan teror di kawasan. Karena itu, mereka sepakat untuk memperkuat kerja sama kontraterorisme, termasuk menangkal paham radikal pada anak-anak dan pemuda. Kesepakatan itu juga menyoroti hal lain, seperti mengkaji akar persoalan terorisme, isu kemiskinan, peredaran narkoba, dan ketidakadilan. Juga disepakati pertukaran informasi dan intelijen.

Selain ketiga menlu, pertemuan itu diikuti antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Eduardo Ano.

Seusai pertemuan, Retno mengatakan, kesepakatan itu akan diturunkan dalam rencana aksi yang dibahas dalam waktu dekat oleh pejabat tinggi dari ketiga negara. "Pertemuan pertama akan digelar paling cepat satu bulan mendatang di Jakarta," katanya.

Tito juga mengadakan pertemuan terpisah dengan Kepala Kepolisian Filipina Jenderal Ronald Delarosa. Tito mengatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama penanganan terorisme dan kejahatan lintas negara lain, seperti penyelundupan orang, senjata, dan narkoba.

Ancaman bersama

Menurut Retno krisis di Marawi bukan hanya persoalan domestik Filipina. Ancaman teroris adalah ancaman lintas batas sehingga kawasan perlu mencari solusi bersama. Kuatnya indikasi keterlibatan kombatan asing, termasuk dari Indonesia dan Malaysia di Marawi, menegaskan ancaman itu.

Retno mengatakan, inisiatif Indonesia menggelar pertemuan ini adalah bentuk dukungan sebagai negara tetangga terdekat. Mengacu pertemuan pertama di Yogyakarta, Mei 2016, ketiga negara telah mengambil langkah positif. "Peluncuran patroli maritim, Senin lalu di Tarakan, adalah langkah konkret," katanya.

Pada pembukaan pertemuan, Anifah Aman sepakat dengan langkah kerja sama. Ia menegaskan pentingnya mekanisme formal untuk menjembatani pertukaran pengalaman, informasi, dan intelijen. Adapun Cayetano mengatakan, pentingnya memperkuat kembali akar hidup beragama, yaitu kasih, untuk mengatasi kebencian, kekerasan, dan ketakutan. Ia menghargai dukungan Indonesia dan Malaysia untuk kedamaian di Mindanao.

Terkait patroli bersama, Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi di Jakarta mengatakan, tidak ada masalah terkait kerja sama ini. "Ini, kan, patroli terkoordinasi, tetap di wilayah masing-masing. Semua pakai protokol standar, tinggal diatur frekuensi bersama," katanya.

Siap masuk

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pasukan Indonesia siap masuk ke Filipina untuk membantu melawan gerakan teroris. Telah ada sinyalemen dari Filipina soal ini. "Kalau Presiden Joko Widodo boleh, Presiden Flipina juga boleh. Namun, realisasinya tidak gampang, harus ada izin dari kongres," katanya.

Hingga kemarin, belum dipastikan kapan rencana ini diwujudkan. Pada prinsipnya, tentara Indonesia tidak bisa masuk ke negara lain tanpa izin parlemen setempat.

Sementara itu, laman harian Philippine Daily Inquirer mengutip Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) Eduardo Ano yang menyebut, Omarkhayam Maute, salah satu pendiri milisi Maute yang dihadapi AFP di Marawi, diduga tewas.

Milisi Maute, bersama Fron Pembebasan Islam Bangsamoro (BIFF), adalah kelompok sempalan yang tidak setuju pada perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dan MNLF serta MILF, dua kelompok separatis di Filipina selatan. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Bhayangkara Suhardi mengatakan, kemudian terjadi aliansi antara BIFF, Maute, dan kelompok Abu Sayyaf untuk mendirikan "Negara Agama" di Mindanao.

(NDY/EDN/ONG)