DKI Mulai Mendata Pendatang

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Sejumlah remaja duduk di jembatan di depan rumah susun sederhana Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 29 Juni 2017. Pasca Lebaran, pendatang di DKI Jakarta tahun ini diperkirakan mencapai 65.000 orang.

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun tidak memiliki program khusus, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mendata warga yang datang ke Jakarta bersamaan dengan arus balik Lebaran. Mereka yang bermukim di lokasi yang bukan untuk tempat tinggal akan dikembalikan ke daerah asal.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sabtu (1/7), mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak membuat kebijakan khusus terkait urbanisasi. Hanya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI melakukan bina kependudukan setiap tahun.

Prayogi Dwi Sulistyo

Suasana rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, 29 Juni 2017. Rusunawa ini hanya boleh ditinggali oleh penghuni yang sudah berkeluarga.

Melalui bina kependudukan, Disdukcapil akan membuat surat edaran bahwa siapa pun yang datang ke Jakarta harus didata.

”Saya juga perintahkan kepada anggota staf untuk mengidentifikasi siapa pun yang datang ke Jakarta, lalu tinggal di pinggir-pinggir jalan, di kolong jembatan, untuk ditertibkan dan dipulangkan ke daerahnya atau kami akan bawa mereka ke panti-panti sosial untuk dilakukan pembinaan,” kata Djarot di sela-sela kunjungannya ke Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.

Pengecekan, pemantauan, dan pendataan itu dimulai sejak arus balik hingga H+20 Lebaran.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Edison Sianturi memprediksi, pertambahan penduduk tahun ini sekitar 65.000 orang. Jumlah itu menurun dibandingkan dengan jumlah pendatang baru pada 2015, yakni 70.504 orang, dan 68.763 orang pada tahun 2016.

Camat Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Abdullah mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan para lurah agar memerintahkan pengurus RT dan RW mendata ulang warga. ”Saya berharap, pekan depan pemutakhiran data kependudukan sudah bisa saya terima dari para lurah guna mengambil langkah menertibkan penghuni,” ujarnya.

Kota Bogor

Di Kota Bogor, pemda setempat juga mendata penduduk nonpermanen di 68 kelurahan.

”Kepada mereka, yakni yang ingin berdomisili di sini, tetapi tidak akan menjadi penduduk tetap, atau pindah KTP, kami beri surat keterangan penduduk nonpermanen. Biasanya mereka datang karena kerja atau sekolah,” kata Kepala Disdukcapil Kota Bogor Dody Ahdiyat.

Tahun lalu tercatat 3.600 orang diberi surat keterangan penduduk nonpermanen. Namun, pendataan tahun lalu baru dilakukan di enam kelurahan yang ditengarai jadi wilayah paling banyak ditinggali pendatang baru. (RTS/HLN/DEA/WIN/D08)