Rumah Dibongkar Hari Ini, Arti Belum Terima Kunci Rusun Marunda

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Arti (52) menunjukkan barang-barangnya yang baru saja dikeluarkan dari rumahnya di kolong jembatan Jalan Arteri Marunda, Jakarta Utara, Senin (10/7). Rumahnya dan 28 bangunan lain merupakan bangunan ilegal sehingga Senin ini dibongkar. Namun, 25 keluarga mendapatkan jatah unit di Rusunawa Marunda.

JAKARTA, KOMPAS — Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, memimpin pembongkaran 29 bangunan liar di kolong jembatan Jalan Arteri Marunda mulai tadi pagi, Senin (10/7). Pembongkaran relatif lancar, tetapi seorang warga, Arti (52), mengeluhkan pembongkaran dilakukan saat dirinya belum menerima kunci Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda.

”Ini bagaimana? Rumah sudah keburu dibongkar, tapi saya belum menerima kunci rusun,” ucap Arti saat satuan polisi pamong praja dibantu petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) membongkar bangunan, termasuk rumah yang ditempati perempuan pedagang makanan kecil tersebut. Ia tinggal di sana bersama satu anak lelakinya yang berusia 35 tahun. Petugas PPSU membantu mengeluarkan barang-barang Arti ke luar.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Sebanyak 29 bangunan liar di kolong jembatan Jalan Arteri Marunda dibongkar, Senin (10/7) pagi.

Arti mengatakan, dirinya sudah tahu tiga hari lalu bahwa pembongkaran dilakukan hari ini. Ia pun sudah mengemasi barang-barangnya, tetapi belum mengeluarkannya dari rumah karena belum menerima kunci rusun yang akan ditempatinya. ”Mau ditaruh di mana barang-barang kami jika kunci rusun saja belum ada,” ujarnya.

Camat Cilincing Purnomo menyebutkan, itu hanya masalah teknis. Menurut dia, kunci rusun bisa didapatkan Senin ini. Yang jelas, 25 keluarga berkartu tanda penduduk DKI sudah mendapatkan jatah unit di Rusunawa Marunda.

”Penertiban di kolong jembatan arteri Marunda tersebut selanjutnya untuk dibuat akses jalan tembus putar menghubungkan arteri ke Jalan Sungai Landak,” kata Purnomo. Menurut dia, lahan yang ditempati warga merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.