Vietnam Desak ASEAN Bersikap terhadap China

MANILA, SABTU — Vietnam mendesak anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mengambil sikap lebih tegas terhadap China terkait sikap dan aktivitas negara itu di Laut China Selatan. Desakan Vietnam itu muncul di tengah pernyataan keprihatinan ASEAN atas dinamika di Semenanjung Korea dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (AMM) Ke-50 di Manila, Filipina, Sabtu (5/8). Menjelang pelaksanaan AMM, khususnya pada Jumat malam lalu, dalam pertemuan informal dan tidak diagendakan resmi terkait forum itu, Vietnam meminta desakan sikap tegas ASEAN atas China dimasukkan dalam pernyataan bersama menteri luar negeri negara-negara ASEAN. Hal itu diharapkan menjadi perhatian para pihak yang hadir dalam Forum Regional ASEAN (ARF) yang juga digelar di tempat yang sama, Senin besok. Forum itu akan dihadiri perwakilan 10 anggota ASEAN, plus 17 perwakilan negara lain, di antaranya China, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara (Korut), dan Australia. Sejumlah pertemuan bilateral di antara para pihak dalam ARF dimungkinkan digelar pada Minggu ini dengan topik utama perihal keamanan kawasan ASEAN dan Asia Pasifik.Merujuk pada draf yang diajukan Vietnam, pemerintah negeri itu melobi ASEAN untuk mengekspresikan keprihatinan mendalam atas aktivitas pembangunan pulau di Laut China Selatan (LCS) yang dilakukan China. Sebagaimana diketahui, China dalam beberapa waktu terakhir terus membangun pulau-pulau di kawasan perairan tersebut. Bersifat mengikatVietnam juga mendesak ASEAN agar tata perilaku di LCS yang tengah disusun dan dinegosiasikan antara ASEAN dan China bersifat mengikat. Sifat mengikat itu selama ini ditolak China. Adapun tata perilaku diharapkan dapat disepakati dalam ARF kali ini setelah proses negosiasi panjang selama 15 tahun terakhir. "Diskusi (terkait usulan Vietnam) berlangsung ramai. Vietnam bersikeras untuk bersikap dan berkata keras tentang Laut China Selatan. Adapun Kamboja dan Filipina tampaknya tidak menginginkan sikap tersebut," kata salah seorang diplomat yang ikut dalam diskusi tersebut. China, sebagai salah satu negara pengklaim di kawasan LCS, mengklaim hampir seluruh kawasan itu. Daerah-daerah perairan yang diklaim termasuk yang berdekatan dengan pantai-pantai di wilayah Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. China juga menampakkan agresivitas kehadirannya di LCS dengan membangun sejumlah pulau buatan. Beberapa analisis menyebutkan, pulau-pulau buatan ini dapat diperuntukkan bagi basis pertahanan militer negara China. Filipina selama beberapa tahun terakhir bersikap vokal terhadap aktivitas China di LCS. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, sikap Filipina melunak atas China meskipun Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2016 menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di LCS. Putusan tersebut sesuai dengan keberatan yang diajukan Filipina. China berinvestasi dan memberikan aneka bantuan kepada Filipina di bawah pemerintahan Duterte. Masih terkait LCS, China juga melobi sejumlah negara ASEAN, salah satunya Kamboja, dengan memberikan dukungan diplomatik.Semenanjung Korea Sikap lebih tegas ditunjukkan ASEAN atas dinamika di Semenanjung Korea. Dalam pernyataan bersama, ASEAN mengungkapkan keprihatinan mendalam atas peningkatan tensi di Semenanjung Korea, terutama yang ditandai dengan uji rudal jarak jauh dan pengembangan senjata nuklir oleh Korut, yang dinilai menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan secara global. Sikap yang diambil dan ditunjukkan ASEAN ini lebih keras daripada AMM sebelumnya. Tidak sekadar menyatakan keprihatinan mendalam, ASEAN juga meminta Korut patuh terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Seiring dengan hal itu, Korut diminta pula memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan. Sikap ASEAN ini dikeluarkan secara terpisah dengan pernyataan bersama yang dikeluarkan di bagian akhir forum AMM.Terkait senjata nuklir, Indonesia mendorong ASEAN agar meningkatkan intensitas komunikasi kepada negara-negara pemilik senjata nuklir guna mengatasi hambatan untuk aksesi kepada Protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ). Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN telah memiliki matriks yang memuat berbagai posisi ASEAN dan kesulitan negara pemilik senjata nuklir untuk melakukan aksesi. "Bagi Indonesia, aksesi SEANWFZ negara-negara pemilik senjata nuklir adalah suatu keharusan," kata Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi. (AFP/REUTERS/BEN)