Antisipasi Kebakaran, Sumsel Ajukan Penambahan Dua Helikopter

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Helikopter dari Badan Nasional Penanggulagan Bencana melakukan bom air untuk memadamkan kebakaran di Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan Senin (7/8). Dalam dua hari terakhir kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir mencapai 170 hektar. Polda Sumamtera Selatan menganggarkan Rp 2 miliar untuk penyidikan dan penyelidikan kasus kebakaran hutan.

PALEMBANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan usulan penambahan dua helikopter guna mempercepat antisipasi kebakaran hutan di wilayah Sumatera Selatan. Penambahan ini dilakukan karena potensi kebakaran di Sumatera Selatan masih tinggi terutama dalam dua bulan ke depan.

Staf Khusus Gubernur Sumatera Selatan Bidang Penanggulangan Bencana Alam, Yulizar Dinoto, Selasa (8/8), di Palembang, mengatakan, pemerintah terus fokus untuk menanggulangi kebakaran lahan di Sumsel. Karena itu, untuk mempercepat proses pemadaman api, pihaknya berencana untuk mengajukan penambahan dua helikopter lagi.

Yulizar mengatakan, surat pengajuan itu akan dibuat dalam waktu dekat karena kebutuhan helikopter tergolong sangat mendesak. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Daerah (BNPB) telah mengirimkan empat helikopter untuk penganggulangan kebakaran lahan di Sumatera Selatan. Keempat helikopter tersebut berjenis MI-8, MI-17 berkapasitas empat ton air, dan Bolkow berkapasitas 500 kg air. Keberadaan helikopter ini sangat membantu dalam proses pemadaman api lewat udara.

Pada Selasa, kebakaran lahan terjadi lagi di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara. Kebakaran seluas 2 hektar itu segera dipadamkan  tim darat Karhutla Sumsel. Beruntung, pada sore hari hujan sempat mengguyur wilayah itu sehingga api pun langsung padam. Tidak hanya di Kabupaten Ogan Ilir, di hari yang sama kebakaran lahan juga terjadi di Desa Deling, Kecamatan Pangkalan Lampam, seluas 3 hektar.

Kompas/Irma Tambunan

Petugas melakukan perawatan Heli Kamov-32 di Bandara Sultan Thaha, Jambi, sebelum beroperasi memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi, Senin (7/8). Sepanjang Januari hingga Juli 2017, kebakaran telah menghanguskan 384 hektar lahan. Dari peristiwa itu, baru 4 pelaku ditahan aparat penegak hukum.

Meski demikian, keberadaan empat helikopter belum cukup karena risiko kebakaran lahan di Sumsel cukup luas. Hal ini tergambar dari meluasnya kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir. Dalam tiga hari terakhir setidaknya 170 hektar lahan terbakar.

Melihat potensi kebakaran yang tinggi, Yulizar mengatakan, kinerja posko terpadu perlu ditingkatkan. Sinergi dinas terkait juga perlu diintensifkan. Pengawasan perlu di tingkatkan di kawasan yang terbakar berulang kali.

Kepala Seksi Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Agus Santosa mengatakan, dalam waktu dua bulan ke depan Sumsel mengalami musim kemarau normal. Bahkan  beberapa daerah, seperti Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur, berisiko mengalami permukaan tanah yang kering karena hujan bisa tidak turun dalam waktu 20 hari. ”Dengan ini, risiko kebakaran lahan cukup tinggi,” ujar Agus.

Meskipun dalam kondisi kemarau normal, kata Agus, hujan masih turun walau dengan intensitas ringan. Kemungkinan intensitas hujan akan meningkat  awal Oktober. ”Untuk itu, sebelum memasuki musim hujan, semua pihak diharapkan lebih waspada,” ujarnya.

Tersangka

Sementara itu, Polda Sumsel sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus pembakaran lahan dan hutan di Sumsel. Bahkan hasil penyidikan satu tersangka dinyatakan sudah lengkap (P21). Kepala Bagian Pembinaan, Pelatihan, dan Operasional Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Adi Herpaus mengatakan,  dari keterangan ketiga tersangka mereka mengaku bahwa melakukan pembakaran lahan di lahannya sendiri.

Mereka melakukannya untuk membuka lahan. Namun, sampai saat ini, pemeriksaan terus dilakukan karena tidak tertutup kemungkinan pembakaran juga dilakukan  perusahaan. Pemeriksan juga akan dilakukan pada pemerintah daerah yang kawasannya mengalami kebakaran hampir setiap tahun.