SOLO, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah, TNI, dan Polri atas ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah. Kebakaran hutan dan lahan itu harus segera dipadamkan.
Presiden memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk mengundang panglima kodam, kepala kepolisian daerah, komandan korem, komandan kodim, kepala kepolisian resor, dan para kepala daerah untuk diingatkan kembali tentang ancaman kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah.
”Ingin saya ingatkan kembali bahwa kejadian kebakaran (hutan dan lahan) seperti yang lalu-lalu harus sudah stop,” kata Presiden di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8).
Wiranto seusai memimpin rapat koordinasi soal kebakaran hutan dan lahan di Jakarta, pekan lalu, mengatakan, pemerintah menyiapkan semua sumber daya yang ada, termasuk sarana pemadaman yang dimiliki, untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Kompas, 4/8).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pun terus memantau perkembangan upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah. Patroli terpadu yang melibatkan sejumlah instansi di delapan provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan terus diintensifkan.
”Tim Manggala Agni terus melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah yang rawan kebakaran,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
Cepat merespons
Dalam kunjungannya ke Kalimantan Tengah, kemarin, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan jajaran kepolisian untuk merespons cepat titik-titik api yang bermunculan sebelum kebakaran meluas. Tindakan pencegahan harus segera dilakukan dengan berkoordinasi antar-instansi.
”Kalau sudah terdeteksi titik api langsung serbu. Tim satgas, mulai dari polisi, TNI, pemerintah daerah, hingga masyarakat, ramai-ramai padamkan api,” kata Tito.
Tito juga telah meminta pihak kepolisian berkoordinasi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk membuat status Siaga di daerah rawan sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan yang masif.
”Makanya status Siaga itu diberlakukan sebelum ada kebakaran, khususnya di lahan gambut. Sebab, jika sudah terbakar, disiram pakai helikopter juga percuma, hanya hujan yang bisa,” ujarnya.
Tito mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Ia meminta pemerintah daerah melakukan pendekatan dan memberikan bantuan alat untuk para petani agar tidak membuka lahan dengan membakar.
Kemarin di Pekanbaru digelar pertemuan Tim Monitoring dan Asistensi Program VII, Kegiatan 3 Promoter Kapolri dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan Zona Sumatera.
Pertemuan dihadiri Asisten Operasi Kepala Polri Inspektur Jenderal M Iriawan, semua kepala polda di wilayah Sumatera, semua kepala polres di wilayah Riau, serta dari TNI dan Kementerian LHK.
”Hari ini kami berkumpul saling bertukar informasi, pengamanan, dan membuat cara bertindak seperti apa. Kami akan menghimpun untuk mencari solusi permasalahan,” ujar Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Putut Bayu Eko Seno.
Sinergi antarpihak terkait terbukti menurunkan kasus kebakaran lahan di Riau. ”Pada 2015, kebakaran di Riau mencapai 11.328 hektar, menurun menjadi 9.482 hektar pada 2016. Sampai Juli 2017 ini, luas lahan terbakar di Riau baru mencapai 537 hektar,” kata Kepala Polda Riau Inspektur Jenderal Zulkarnain. (rwn/ido/sah/son)
