Ketua Umum Partai PSI Grace Natalie, saat menjadi pembicara dalam diskusi dan pemutaran film Imam and Pastor yang diselenggarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja sama dengan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Paramadina dan Yayasan TIFA di kantor Dewan Pimpinan Pusat PSI di Jakarta. Jakarta, Jumat (18/8)
JAKARTA, KOMPAS — Cara pandang masyarakat yang melihat agama sebagai sumber kekerasan dalam konflik yang disebabkan oleh tindakan intoleran harus diubah. Agama harus dipandang sebagai sumber kedamaian sehingga dapat menyelesaikan masalah, bukan memperkeruh masalah.
Pesan itu disampaikan dalam acara diskusi dan pemutaran film Imam and Pastor yang diselenggarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja sama dengan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Paramadina dan yayasan TIFA di kantor Dewan Pimpinan Pusat PSI di Jakarta, Jumat (18/8).
Hadir sebagai pembicara, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Direktur PUSAD Paramadina Ihsan Ali-Fauzi, dan mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid Wimar Witoelar. Acara dihadiri oleh sekitar 100 peserta.
”Salah apabila melihat agama sebagai sumber kekerasan. Kita harus melihat agama sebagai sumber perdamaian. Pengalaman di Nigeria yang dilakukan oleh Pastor James dan Imam Ashafa menjadi contoh,” kata Ihsan.
Film tersebut bercerita tentang pengalaman penyelesaian konflik sektarian antara agama Kristen dan Islam di Nigeria. Konflik antaragama terjadi bertahun-tahun di beberapa daerah di Nigeria pada era 90-an yang memakan ratusan korban jiwa. Kedua pemimpin agama, yaitu Pastor James dan Imam Ashafa, yang sebelumnya memobilisasi masa untuk saling berperang, akhirnya menyadari bahwa sebenarnya agama mengajarkan kedamaian bukan kekerasan.
Sementara itu, Grace Natalie mengatakan, kasus-kasus intoleransi di masyarakat termasuk persekusi, oleh masyarakat dianggap tidak terlalu menakutkan apabila dibandingkan dengan kasus terorisme. Akan tetapi, menurut dia, tindakan-tindakan intoleransi tidak bisa dibiarkan karena dapat mengancam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur.
”Negara juga harus hadir dalam melawan intoleransi. Hukum harus ditegakkan walaupun harus berhadapan dengan kaum yang mayoritas. Kalau tidak, tindakan intoleransi akan terus berulang dan tidak akan ada efek jera. Bahkan, tidak sedikit isu intoleransi yang dimanfaatkan oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu,” kata Grace.
Adapun Wilmar menceritakan pengalamannya bersama dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengajarkan bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi perbedaan. ”Beberapa minggu setelah saya diangkat menjadi juru bicara, beliau baru menanyakan agama saya,” Kata Wilmar. (DD14)
