Kajian Ibu Kota Baru Merujuk Daerah Luar Jawa

BANDUNG, KOMPAS — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan bahwa kajian mengenai perpindahan ibu kota negara merujuk pada daerah di Pulau Jawa. Namun, belum bisa dipastikan lokasi calon ibu kota tersebut.

Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan kajian soal wacana perpindahan ibu kota. Adapun pihaknya mengkaji tiga hal, yakni argumen pemindahkan ibu kota, kriteria calon ibu kota, dan skema pendanaan calon ibu kota tersebut.

”Kalau pindah itu alasannya kenapa? Kenapa harus pindah? Lalu kalau pindah, kriteria lokasi seperti apa yang cocok? Lalu juga harus kita bicarakan skema pendanaan untuk membangun ibu kota tersebut,” ujar Bambang ditemui seusai memberikan kuliah umum di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Jumat (25/8).

Ia mengatakan, pihaknya belum berbicara lokasi persis perpindahan. Namun, Bambang memastikan bahwa lokasi calon ibu kota itu berada di luar Jawa. ”Yang sudah pasti itu di luar Jawa. Orientasinya, lokasi itu harus berada di tengah-tengah Indonesia secara geografis tidak terlalu di barat dan timur," ujar Bambang.

Kompas/Cyprianus Anto Saptowalyono

Palangkaraya merupakan salah satu dari sedikit kota di Indonesia yang dibangun dari awal setelah kemerdekaan. Empat puluh sembilan tahun lalu, tahun 1957, daerah yang sekarang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini masih berwujud hutan rimba. Sekarang Palangkaraya disebut-sebut menjadi salah satu calon lokasi pemindahan ibu kota negara.

Lokasi itu dipilih di luar Jawa dengan maksud memeratakan pertumbuhan ekonomi agar tidak terpusat di Pulau Jawa saja. Berdasarkan data Bappenas, 58 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang oleh Pulau Jawa, sementara 25 persen disumbangkan Pulau Sumatera dan sisanya dari daerah lain di Indonesia.

Menurut dia, kajian itu ditargetkan bisa selesai akhir tahun ini. Wacana perpindahan ibu kota ini mengemuka usai presiden memerintahkan Bappenas untuk membuat kajian soal perpindahan ibu kota. Daya dukung Jakarta yang terus mengendur membuat kota metropolitan ini menanggung beban terlalu berat untuk menjadi ibu kota.

Jakarta adalah megapolitan multifungsi. Selain pusat pemerintahan, Jakarta juga pusat kegiatan lain, seperti keuangan dan bisnis. Ini membuat daya dukung Jakarta kian lemah. Salah satu buktinya, kemacetan dan penurunan muka tanah yang parah.

Kompas/Hendra A Setyawan

Kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, saat jam pulang kantor, 31 Oktober 2016. Data dari Study on Integrated Transportation Master Plan Phase II, studi gabungan Bappenas dan JICA, mengungkapkan, kerugian akibat kemacetan mencapai Rp 75 triliun per tahun. Kerugian itu dihitung akibat pemborosan penggunaan bahan bakar dan kerusakan kendaraan akibat kemacetan. Itu masih ditambah kerugian kesehatan dan lingkungan akibat polusi udara yang tinggi.

”Maka, perlu ada upaya mencegah konsentrasi pembangunan wilayah ini. Tidak mungkin memindahkan pusat bisnis dan keuangan, misalnya, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak pasar. Jadi, kita lakukan apa yang dapat kita kontrol, yakni pusat pemerintahan. Pemindahan ibu kota negara juga akan memicu pusat pertumbuhan ekonomi baru di tempat baru,” kata Bambang.

Wacana pemindahan ibu kota negara telah muncul pada zaman Presiden Soekarno, bahkan saat penjajahan pemerintah Kolonial Belanda. Wacana ini muncul kembali pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada era Presiden Joko Widodo, wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinof Chaniago.