Bersama dengan 11 lembaga swadaya masyarakat dari sejumlah ormas, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Walubi, Pemerintah Indonesia sejak akhir tahun lalu membantu warga Rakhine di sejumlah tempat pengungsian. Selain membagikan bahan makanan dan pakaian untuk para pengungsi, mereka juga membangun dua sekolah di dua komunitas warga Rakhine.
Pendekatan inklusif itu ditopang langkah lain, seperti peningkatan kemampuan aparat Myanmar dan cara diplomatik. Baik kepada Pemerintah Myanmar untuk menstabilkan keamanan maupun kepada Pemerintah Banglades untuk menangani pengungsi. Untuk itu, Retno terbang ke Naypyidaw, Myanmar, Minggu, untuk bertemu Pemerintah Myanmar.
”Perjalanan ini membawa amanah warga Indonesia yang berharap Indonesia dapat membantu menyelesaikan krisis. Selain membawa harapan komunitas internasional agar Indonesia dapat menyampaikan perhatian global, yaitu agar krisis ini dapat diselesaikan,” kata Retno.
Di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo mengatakan, Pemerintah Indonesia menyesalkan kekerasan yang terjadi di Rakhine. Indonesia juga turun tangan membantu para pengungsi. ”Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita, menyesalkan kekerasan yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Perlu aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman, dan pemerintah berkomitmen membantu dengan aksi kemanusiaan bersinergi dengan masyarakat sipil di Indonesia dan dunia internasional,” tutur Presiden.
Presiden telah menugaskan Menlu berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Ketua Komisi Penasihat Khusus untuk Rakhine, Kofi Annan. Setelah dari Myanmar, Menlu akan terbang ke Dhaka, Banglades, untuk menyiapkan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rakhine di Banglades.
Pemerintah Indonesia, kata Presiden Jokowi, juga dalam pekan ini segera mengirimkan bantuan kemanusiaan. ”Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan terbaik,” kata Presiden.
Fokus dari misi Indonesia adalah menangani krisis kemanusiaan baik di hulu hingga ke hilir. Dalam usaha itu, Indonesia pun terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Banglades.
Dukungan internasional
Terkait langkah Indonesia, Menlu Belanda Bert Koenders telah menghubungi Retno. Eropa mendukung langkah Indonesia, terutama menurunkan ketegangan situasi di Rakhine, serta pencegahan yang sedang diusahakan. Eropa mengapresiasi kepemimpinan Indonesia serta menawarkan dukungan.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Kontras Puri Kencana Putri mengatakan, dari seruan Malaysia, Turki, dan sejumlah negara, Pemerintah Myanmar justru membuka pintu bagi Indonesia.
”Akses dan keterbukaan ini harus dijaga, bahkan suara OKI pun kini tidak terlalu didengar dalam krisis ini. Prinsip utama adalah penanganan kemanusiaan terlebih dahulu. Myanmar yang baru membuka diri dan transisi politik ini memang harus dikawal soal keadilan transisional,” kata Puri.
Puri Kencana Putri mengingatkan pentingnya di masa transisi, Pemerintah Myanmar bisa mengungkapkan kebenaran, menghadirkan keadilan dan reformasi birokrasi. Kehadiran Indonesia, komunikasi Menlu, KBRI Yangon, dan pegiat kemanusiaan Indonesia diharapkan lebih aktif menjangkau Pemerintah Myanmar dalam mengupayakan jalan damai krisis Rohingya.
Seruan keprihatinan atas konflik yang terjadi di Myanmar juga disampaikan sejumlah pihak, seperti Muhammadiyah dan Human Rights Working Group.
Namun, di tengah upaya keras pemerintah itu, Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta mendapat teror. Minggu dini hari, seseorang melemparkan bom molotov ke kedutaan itu.
Berdasarkan hasil rekaman CCTV, seorang pelaku keluar dari mobil dan menunggu pemulung lewat terlebih dahulu, kemudian melemparkan bom molotov ke arah lantai dua kedubes.