Standardisasi Sawit Dinilai Positif

Kompas/ Ferry Santoso

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinasi Perekonomian Musdhalifah Machmud menyampaikan pemaparan dalam diskusi panel terkait upaya bersama memperbaiki produksi komoditas yang berkelanjutan di kantor PBB New York, Amerika Serikat, Rabu (6/9).

NEW YORK, KOMPAS — Sistem pengelolaan perkebunan dan industri kelapa sawit di Indonesia yang berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dinilai positif dan didukung oleh Program Pembangunan PBB atau UNDP. Diharapkan standardisasi dalam ISPO dapat terus ditingkatkan dan diimplementasikan kepada para produsen kelapa sawit.

Hal itu disampaikan Global Head of Commodity Programme UNDP Andrew Bovarnick seusai diskusi panel terkait upaya bersama memperbaiki produksi komoditas yang berkelanjutan di kantor PBB New York, Amerika Serikat, Rabu (6/9). Hadir dalam acara itu Administrator UNDP Achim Steiner dan CEO Global Environment Facility Naoko Ishii.

Dalam diskusi panel itu tampil pembicara dari sejumlah negara untuk menyampaikan sistem pengelolaan sejumlah komoditas, seperti kelapa sawit, kedelai, dan peternakan sapi.

Narasumber itu antara lain Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, Menteri Pertanian Liberia Seklau Wiles, Global Head of Environment and Social Risk Management Citibank Courtney Lowrance.

Andrew menilai sistem ISPO merupakan instrumen yang bernilai dan perlu diterapkan. Melalui ISPO diharapkan pemilik lahan perkebunan kelapa sawit, terutama pemilik lahan yang kecil, dapat memperoleh sertifikasi lahan dan meningkatkan produktivitas.

Musdhalifah menegaskan, Pemerintah Indonesia dan para pelaku usaha berkomitmen mengembangkan perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit secara berkelanjutan. Keberlanjutan dalam pengelolaan sawit sangat penting untuk masa depan Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.