Misi Kemanusiaan Ditindaklanjuti

DHAKA, KOMPAS — Di tengah derasnya aliran pengungsi Rakhine ke sejumlah wilayah, misi kemanusiaan untuk mengatasi krisis di Rakhine terus berjalan. Menindaklanjuti pertemuan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dengan Perdana Menteri Banglades Sheikh Hasina, wakil Indonesia di Dhaka bertemu dengan otoritas setempat untuk membahas dukungan yang diberikan Indonesia. Pertemuan dilaksanakan pada Rabu (6/9) petang di Dhaka.Duta Besar Republik Indonesia untuk Banglades Rina P Soemarno melalui pesan pendek, Rabu malam, mengatakan, tanggapan Banglades atas tawaran Indonesia sangat baik. Otoritas Banglades merinci sejumlah kebutuhan yang diperlukan. "Tetapi daftar itu belum final karena Jumat mereka akan datang ke lokasi. Mereka akan memperbarui daftar kebutuhan setelah kunjungan itu," ucap Rina.Langkah tersebut merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia untuk menanggapi krisis di Rakhine. Tindak lanjut yang dilakukan dua negara merupakan bagian dari upaya penyelesaian hulu-hilir Indonesia atas krisis di Rakhine. Indonesia menilai perlu membantu Banglades karena negara itu menjadi tujuan utama pengungsi asal Rakhine. Misi kemanusiaanSejak serangan kelompok militan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA), 25 Agustus lalu, hingga saat ini lebih dari 164.000 warga Rakhine utara yang terdampak konflik, sebagian besar adalah warga etnis Rohingya, membanjiri perbatasan Banglades. Sebagian pengungsi ditampung di kamp yang telah padat dengan pengungsi korban konflik terdahulu.Langkah diplomasi kemanusiaan Indonesia mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Eropa, Iran, dan mitra di ASEAN. Dari Teheran dikabarkan, Bulan Sabit Merah Iran, Kamis (7/9), mengatakan, mereka telah menyiapkan paket bantuan untuk warga Rohingya di Rakhine. "Paket darurat, makanan, perawatan, dan sanitasi telah disiapkan untuk dikirim ke Myanmar," kata Morteza Salimi, Kepala Bulan Sabit Merah Iran.Menurut dia, paket bantuan itu akan dikirim jika mereka telah mendapatkan izin dari Pemerintah Myanmar. Langkah itu, menurut Salimi, merupakan mandat dari Presiden Iran Hassan Rouhani. Berat paket itu mencapai 40 ton dengan nilai lebih kurang 100.000 dollar AS atau Rp 1,3 miliar. Sebagaimana banyak pihak lain, Iran juga prihatin atas krisis di Rakhine. Mereka mengecam operasi militer besar-besaran tentara Myanmar saat merespons serangan ARSA di Maungdaw, 25 Agustus lalu. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Gholam Ali Khoshrou mengatakan, dirinya berupaya mempertemukan para menteri dan diplomat dari beberapa negara Islam untuk membahas persoalan itu."Saya memiliki banyak kontak dengan duta besar negara-negara Islam dalam beberapa hari terakhir dan diputuskan untuk membentuk sebuah kelompok di tingkat duta besar dan menteri," ujar Gholam. Dia berharap kelompok tersebut dapat bertemu di New York saat Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan minggu depan. "Setiap orang harus berusaha menghentikan krisis kemanusiaan ini," ucap Gholam.Pasar perdamaianDi Jakarta, Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) merencanakan untuk membangun pasar perdamaian di Rakhine. Salah satu dari 11 anggota AKIM ialah organisasi Muhammadiyah. Wakil Ketua Pusat Manajemen Bencana Muhammadiyah (MDMC) Rahmawati Husein mengatakan, komitmen pembangunan pasar itu merupakan bagian dari upaya pemulihan dan pemberdayaan ekonomi warga. Selain itu, pasar perdamaian dapat menjadi media untuk mengupayakan rekonsiliasi di Rakhine."Muhammadiyah akan melakukan langkah selanjutnya, yakni membangun pasar perdamaian di Rakhine," katanya. Dana pembangunan diambil dari bantuan masyarakat yang terkumpul di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (Lazis) Muhammadiyah.Rahmawati menjelaskan, pasar perdamaian dirancang setelah MDMC melihat langsung kondisi warga di Rakhine. Pasar yang ada masih sangat sederhana sehingga perlu dilakukan peningkatan secara fisik dan manajemen. Pasar perdamaian direncanakan dibangun di daerah Sittwe. Selain akan membangun perekonomian, pembangunan pasar diyakini dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kampanye perdamaian secara organik dan simbolis. "Pembangunan pasar perdamaian ini merupakan bagian dari upaya pencarian solusi multi sektor bagi Muslim Rohingya yang berlangsung baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsepnya sejalan dengan rekomendasi utusan khusus PBB Kofi Annan dan upaya Pemerintah Myanmar untuk membangun apa yang disebut sebagai friendly market atau pasar yang bersahabat," kata Rahmawati.Dalam kunjungan ke Sittwe, Januari lalu, Menlu Retno mengatakan, pasar perdamaian akan dibangun di area yang dapat dengan mudah diakses oleh semua warga Rakhine, termasuk Rohingya, Kaman, dan warga Rakhine lainnya. Pembangunan pasar ditempuh sebagai bagian penyelesaian jangka panjang dari konflik komunal di Rakhine. GangguanDi Surabaya, Jawa Timur, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, ada kelompok yang berusaha memanfaatkan krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar. Krisis tersebut dipakai guna menggalang kekuatan dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, hasil analisis dengan menggunakan perangkat lunak di media sosial terlihat bahwa berbagai komentar warganet tentang krisis kemanusiaan etnis Rohingya antara lain ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia, dan Pemerintah Myanmar. "Yang dominan ternyata dikaitkan dengan Presiden dan Pemerintah Indonesia," ujar Tito seusai menjadi pembicara dalam Konferensi Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ICOCSPA) Universitas Airlangga, Surabaya.Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Wijoyo mengatakan, perkembangan media sosial patut diwaspadai karena digunakan untuk penyebaran informasi sesat, tidak benar, bahkan memprovokasi terjadinya kekerasan. Pengawasan, menurut dia, diperlukan agar media sosial tidak menjadi sarana penyebaran kekerasan. (AP/AFP/REUTERS/DIM/JUM/BRO/JOS/NTA)