Apa Untungnya bagi Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB
Oleh
Andy Riza Hidayat
·2 menit baca
Setelah tiga kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia kembali mencalonkan diri. Keanggotaan ini bernilai strategis karena Indonesia dapat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan tingkat global. Hanya ada 10 anggota tidak tetap DK PBB yang bekerja dua tahun bergantian.
Lalu apa untungnya bagi Indonesia? Indonesia tidak mencari untung untuk dirinya sendiri. Indonesia ingin menjalankan amanat konstitusi, yaitu ikut memelihara perdamaian dunia dan menciptakan keamanan dunia. Peran strategis yang dimaksud, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menghadiri Sidang Umum PBB di New York, AS, tahun ini, lebih banyak bisa dimainkan lewat DK PBB.
Lembaga ini setiap tahun memutuskan bermacam-macam resolusi terhadap banyak masalah. Pada sebuah organisasi, menurut Kalla, lembaga ini dapat dipadankan dengan badan eksekutif. Pada posisi itu, Indonesia ingin menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap persoalan dunia. ”Di sanalah peran strategisnya,” kata Jusuf Kalla.
Keinginan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB bukan semata-mata untuk mengamankan kepentingan Indonesia. ”Langkah ini adalah perjuangan untuk merealisasikan amanat konstitusi,” kata Jusuf Kalla di New York.
Dalam sejarahnya, Indonesia pernah jadi anggota tidak tetap DK PBB sebanyak tiga kali, yaitu pada 1973-1974, 1995-1996, dan yang terakhir 2007-2008. Kali ini, Indonesia ingin mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB tahun 2019-2020. Pemilihan untuk itu akan digelar pada pertengahan tahun 2018.
Oleh karena itu, beralasan jika Indonesia getol berkampanye di berbagai forum PBB, termasuk saat Kalla melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Komoro Azali Assoumani. Pertemuan dengan negara di Samudra Hindia ini penting untuk saling menguatkan lobi. Komoro dan Indonesia menjalin komitmen saling menguntungkan.
”Dia meminta dukungan kita sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Kerja Sama Lingkar Samudra Hindia (IORA). Sementara kita minta dukungan sebagai anggota tidak tetap DK PBB,” kata Kalla. Dengan cara ini, kepentingan kedua negara bisa terwujud. (Andy Riza Hidayat, New York, Amerika Serikat)
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.