Indonesia Akan Angkat Isu Palestina di Majelis Umum PBB

DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan seruan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota Non-Blok di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9).

NEW YORK, KOMPAS -- Indonesia akan mengangkat--salah satunya--isu perjuangan rakyat Palestina dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (21/9) ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang memimpin delegasi Indonesia, dijadwalkan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kepada wartawan di sela-sela pertemuan dan sidang yang diikutinya dalam Sidang Umum PBB. "Dalam debat umum saat Bapak Wapres akan bicara, insya Alah, kita akan membawa isu Palestina di dalam debat umum," kata Retno, Selasa petang.

Kompas/Andy Riza Hidayat

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) memberi penjelasan tentang agenda Indonesia di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Kota New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9/2017).

Selasa kemarin, Retno menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota Gerakan Non-Blok di Markas Besar PBB. Pertemuan ini digelar khusus membahas Palestina. Dalam pertemuan itu, Retno mengatakan, ia menyampaikan komitmen kuat Indonesia dalam membantu perjuangan rakyat Palestina.

"Palestina berada di jantung politik luar negeri Indonesia. Dan setiap helaan nafas diplomasi Indonesia, di situ ada Palestina," kata Retno dalam pertemuan tersebut.

Retno menjelaskan, ada empat isu yang dia sampaikan dalam kesempatan tersebut. Pertama, soal pentingnya upaya meningkatkan status Palestina di arena internasional. Kepada para anggota Gerakan Non-Blok, ia meminta agar negara-negara yang belum mengakui Palestina, untuk segera mengakui Palestina.

"Kita harus berupaya agar status keanggotaan Palestina  di PBB segera terealisiasi,"

Saat ini, Palestina berstatus negara pemantau non-anggota di PBB. Mereka telah mengajukan status sebagai anggota PBB sejak tahun 2011. Tahun 2012, melalui pemungutan suara di Majelis Umum, Palestina mendapatkan status negara pemantau non-anggota. Tahun 2015, bendera Palestina dikibarkan di Markas Besar PBB.

Meski belum mengubah status Palestina, hal itu memperlihatkan besarnya dukungan masyarakat internasional terhadap kemerdekaan Palestina dan keanggotaan penuh mereka di PBB.

Langkah kedua, kata Retno dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota Non-Blok, yakni pentingnya upaya diplomatik pada semua tingkatan atau flora untuk menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan-tindakan ilegal Israel. "Kita meminta negara-negara Non-Blok yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, untuk juga memberikan tekanan kepada Israel," ujar Retno.

Ketiga, lanjut Retno, memperkuat kembali semua langkah dalam organisasi-organisasi internasional untuk menyuarakan penolakan yang kuat terhadap kepada Israel dan lebih mendukung perjuangan rakyat Palestina. Keempat, melakukan semua langkah yang memungkinkan untuk mendukung rakyat Palestina dalam bentuk pembangunan kapasitas.

"Mereka memerlukan pembangunan kapasitas dan Indonesia sudah melakukan kerja sama dengan Palestina dalam konteks selatan-selatan," ujar Retno. "Indonesia juga sudah memulai kerja sama dalam bentuk triangular untuk membantu pembangunan kapasitas bagi rakyat Palestina.