Target Bauran Energi Diperkirakan Meleset
JAKARTA, KOMPAS — Target bauran energi primer dari energi terbarukan pada 2025 sebesar 23 persen diperkirakan sulit tercapai. Angka 23 persen tersebut setara dengan 45.000 megawatt. Saat ini, kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan sekitar 7.500 MW.Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan, pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia tidak bisa dibilang cepat. Ia memperkirakan, target yang dipatok pemerintah tentang bauran energi primer dari energi terbarukan sulit dipenuhi. Sebanyak 60 kontrak jual-beli tenaga listrik energi terbarukan yang ditandatangani belum tentu semuanya bisa terealisasi."Sulit rasanya mencapai target 23 persen. Meskipun banyak kontrak jual-beli ditandatangani, belum tentu semuanya terealisasi. Itu sangat bergantung pada pendanaan dari bank," kata Fabby, Selasa (19/9), di Jakarta.Dari sisi pembiayaan, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, sampai dengan 2030, pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan memerlukan Rp 1.445 triliun. Adapun untuk energi terbarukan nonlistrik, seperti bahan bakar nabati, butuh Rp 84 triliun. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target pengurangan gas rumah kaca hingga 2030.Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara konvensi serta pameran Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi 2017, pekan lalu, di Jakarta, mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin mencapai target bauran energi primer pada 2025. Pemerintah juga akan menjaga tarif listrik dari energi terbarukan terjangkau masyarakat. "Kalau ditanya, apakah bisa (mencapai target 23 persen)? Enggak mungkin ada yang berani menjamin. Tetapi, agar fair, akan berusaha mati-matian (memenuhi target) dengan harga (tarif listrik) yang terjangkau," ujarnya. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air Riza Husni mengatakan, salah satu kesulitan yang dialami investor dalam pengembangan pembangkit listrik dari energi terbarukan skala kecil, yaitu di bawah 10 MW, adalah peraturan yang mudah berubah. Kementerian ESDM dua kali merevisi peraturan tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.Dukungan politikKepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Deendarlianto menambahkan, pengembangan energi terbarukan juga perlu dukungan politik dari DPR. Salah satunya lewat dukungan pendanaan yang disebut petroleum fund atau dana yang disisihkan dari pengurasan energi fosil. Dana digunakan untuk penelitian serta pengembangan energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur."Bisa saja (petroleum fund) itu dimasukkan ke dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi," kata Deendarlianto.Sebelumnya, pada Rancangan APBN 2017, pemerintah mengusulkan subsidi untuk pengembangan energi baru terbarukan senilai Rp 1,1 triliun. Namun, usulan ini ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPR pada pembahasan Rancangan APBN 2017.Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDI-P Said Abdullah menyatakan, DPR sepakat bahwa pengembangan energi baru terbarukan sangat penting. Namun, Banggar DPR menolak usulan subsidi tersebut. "Skema subsidi tidak tepat digunakan untuk pengembangan energi baru terbarukan. Skema subsidi ditujukan untuk membantu perseorangan atau keluarga miskin. Namun, dalam hal usulan subsidi pengembangan energi baru terbarukan, subsidi ditujukan untuk industri," kata Said.Pengembangan di daerahDi sejumlah daerah, pengembangan energi terbarukan membawa sejumlah manfaat. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, lokasi yang hendak dibangun pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dengan kapasitas 75 MW, dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. Wilayah dengan pemandangan gunung, lembah, laut, dan 30 kincir angin di areal sekitar 100 hektar di Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Watang Pulu, itu menjadi modal sebagai magnet baru pariwisata di Sulsel."Sejak awal pembicaraan kami dengan pengembang ditegaskan, kawasan ini bisa dikembangkan untuk pariwisata yang akan dikelola oleh daerah," kata Bupati Sidenreng Rappang Rusdi Masse, pekan lalu.Di Surabaya, Jawa Timur, pemerintah setempat berhasil memanfaatkan sampah menjadi sumber energi pembangkit tenaga listrik berkapasitas 2 MW. Pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) dari sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo itu dikembangkan PT Sumber Organik. Setiap hari, 1.500-1.600 ton sampah masuk ke TPA seluas 37,4 hektar itu. Menurut rencana, pada 2019, kapasitas pembangkit akan ditingkatkan menjadi 11 MW. Saat ini, dari 2 MW listrik yang dihasilkan pembangkit, PT Sumber Organik menjual 1,65 MW kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Adapun sisanya digunakan untuk kebutuhan listrik di TPA Benowo.(APO/KOR/REN/SYA/ADY/LAS)
