NEW YORK, KOMPAS — Empat belas menit sepuluh detik, pesan Indonesia mengumandang di ruang utama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang majelis umum ke-72. Pesan yang disarikan dalam 1.328 kata itu berisi tentang berbagai persoalan dunia. Singkatnya, Indonesia mengingatkan bahwa saat ini masih banyak masalah serius yang perlu diselesaikan.
Persoalan yang dimaksud meliputi perang, kelaparan, kemiskinan, dan buta aksara. Kesetaraan perdamaian dan kemakmuran terasa makin jauh dari kenyataan. Pesan inilah yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang memimpin delegasi Indonesia pada sidang umum ke-72 PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (21/9) sore waktu setempat atau Jumat pagi WIB.
Oleh karena itu, lanjut Kalla, perlu ada upaya serius untuk memenuhi kebutuhan warga dunia yang sebenarnya. Indonesia menyerukan agar semua negara anggota PBB dapat menjalin kerja sama menciptakan ekosistem dunia yang damai dan stabil. Berbekal pengalaman Indonesia pada Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), langkah seperti itu dapat diwujudkan.
Stabilitas dan perdamaian, bagi Indonesia, merupakan persoalan dasar dalam pembangunan ekonomi; begitu juga kesejahteraan warga. ”Indonesia percaya, membangun ekosistem global yang damai dan stabil bisa dilakukan,” kata Kalla.
Pidato Jusuf Kalla berlangsung pada hari ketiga sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB. Di kursi delegasi Indonesia, hadir Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Duta Besar RI untuk AS Budi Bowoleksono, dan Perwakilan Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani.
Pada sesi itu, Jusuf Kalla kembali menyampaikan tawaran Indonesia untuk mereformasi misi pasukan perdamaian PBB. Untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas dunia, perlu ada penguatan pasukan perdamaian. Selain dapat menjaga perdamaian, penguatan ini diharapkan membangun perdamaian.
Pada sidang kali ini, Indonesia kembali menyatakan konsistensi sikapnya mendukung perjuangan Palestina. Indonesia menentang pendudukan ilegal di wilayah Palestina. Karena itu, Indonesia tidak henti-hentinya menawarkan perlunya terobosan dan pendekatan yang berkelanjutan hingga terwujud berdirinya solusi dua negara.
Di belahan bumi lain, yakni di Myanmar, terjadi krisis kemanusiaan yang membutuhkan respons dunia. Indonesia membagi pengalamannya menangani krisis di Rakhine State, dengan menawarkan formula 4+1 kepada Myanmar. Formula ini menempatkan kebutuhan dan kesejahteraan warga menjadi titik pusat perhatian.
Pada akhir sambutannya, Jusuf Kalla meminta dukungan negara-negara anggota PBB terkait pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. ”Indonesia adalah mitra perdamaian sejati,” kata Kalla, menyitir slogan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
(Dilaporkan dari Markas Besar PBB, New York, AS)
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.