BARCELONA, RABU — Raja Spanyol Felipe VI mengecam langkah pemimpin Catalonia yang telah menghancurkan demokrasi dengan berkeras melaksanakan referendum ilegal. Namun, pidato raja dibalas pernyataan kelompok separatis bahwa Catalonia akan segera menyatakan kemerdekaan.
Pidato Raja Felipe merupakan hal langka karena umumnya raja tidak mencampuri urusan politik dalam negeri Spanyol. Oleh karena itu, pidato raja mengisyaratkan krisis yang makin memburuk di Spanyol.
”Hari ini masyarakat Catalonia terpecah belah dalam konflik. Mereka (para pemimpin Catalonia) telah melanggar sistem hukum dengan keputusan yang menunjukkan ketidaksetiaan terhadap kekuasaan negara,” kata Felipe, Selasa (3/10).
Felipe juga menegaskan bahwa kerajaan mendukung demokrasi dan konstitusi Spanyol. Raja juga menekankan komitmennya terhadap persatuan Spanyol.
Pidato Felipe yang disiarkan langsung pada Selasa menjelang tengah malam itu berlangsung saat puluhan ribu warga Catalonia pada hari itu mogok dan berdemonstrasi memprotes kekerasan yang dilakukan polisi kala membubarkan pelaksanaan referendum, Minggu (1/10).
Beberapa jam kemudian seusai pidato raja, pemimpin gerakan separatis Catalonia, Carles Puigdemont, menyatakan kepada BBC bahwa ”kemerdekaan hanya dalam hitungan hari”.
Proklamasi, Senin
Puigdemont mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah awal pekan depan seusai penghitungan suara hasil referendum.
Parlemen Catalonia akan bersidang lengkap, Senin (9/10). Para pengamat menilai, momen itu akan digunakan partai-partai pendukung kemerdekaan untuk mendeklarasikan kemerdekaan.
Kantor berita Reuters menyebutkan, partai-partai pendukung kemerdekaan telah meminta parlemen untuk melakukan pemungutan suara, Senin. Mengutip sumber pemerintah lokal, kantor berita itu melansir, Catalonia akan memproklamasi kemerdekaannya, Senin depan.
Koalisi partai-partai prokemerdekaan memiliki jumlah kursi mayoritas di parlemen meski selisihnya tipis. Puigdemont mengatakan, tidak pernah terjadi kontak antara pemerintahan Madrid dan pemerintahan Catalonia pascareferendum.
Ketika ditanya apa yang akan dilakukannya jika Madrid mengambil alih kontrol pemerintahan Catalonia, Puigdemont menjawab, ”Itu akan menjadi kesalahan yang mengubah semua hal.”
Berdasarkan Pasal 155 Konstitusi Spanyol, pemerintahan Madrid diizinkan untuk menerapkan pemerintahan langsung di wilayah-wilayah otonom.
Seiring mengerasnya konflik Madrid-Catalonia, pengadilan tinggi Spanyol kemarin memeriksa sejumlah tokoh Catalonia atas dugaan penghasutan. Pengadilan juga menanyai kepala kepolisian Catalonia, Josep Lluis Trapero, yang dianggap ”membiarkan” demonstrasi saat polisi menggeledah rumah para tokoh separatis sebelum referendum.
Isu domestik
Sampai kemarin, Uni Eropa tegas menentang langkah kemerdekaan Catalonia dan meminta kedua pihak untuk melaksanakan dialog serta menghindari eskalasi konflik.
Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan, Spanyol harus menegakkan hukum untuk menjaga stabilitas. ”Kami sangat mengharapkan kestabilan Spanyol. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan hukum. Solusi hanya bisa ditempuh secara demokratis dan sesuai konstitusi Spanyol,” kata juru bicara Merkel, Steffen Seibert, yang menegaskan bahwa hal itu merupakan isu domestik dan Merkel tidak melihat perlunya mediator.
Pernyataan Merkel senada dengan pernyataan Komisi Eropa, Senin lalu, yang menegaskan bahwa isu Catalonia adalah isu internal Spanyol. Pernyataan itu membuat berang para pendukung kemerdekaan Catalonia. (AP/AFP/REUTERS)
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.