Terkendalinya inflasi komoditas inti dan deflasi pada kelompok pangan utama di DKI Jakarta tidak terlepas dari peran BUMD. Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta mencatat, inflasi September 2017 tergolong rendah, yakni 0,05 persen.
Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Doni P Joewono, Selasa (10/10), di Jakarta, menjelaskan, deflasi di kelompok pangan terbentuk karena kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta sudah bagus. TPID terdiri dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BUMD bidang pangan.
BUMD pangan itu disokong PD Dharma Jaya yang menjaga ketahanan pangan, khususnya daging sapi, dan PT Food Station Tjipinang Jaya yang terutama menguasai perdagangan beras. Di hilir, penjualan bahan pangan dipimpin PD Pasar Jaya.
Sri Haryati, Kepala Biro Perekonomian Pemprov DKI Jakarta, menambahkan, BUMD yang menjadi ujung tombak bidang pangan sudah membentuk sistem yang baik berupa informasi, suplai, dan distribusi yang profesional. ”Jadi, siapa pun nanti yang mengisi BUMD, sistem yang sudah baik harus dipertahankan,” ujarnya.
Kelanjutan program seperti kemitraan dengan daerah lain ataupun institusi lain dalam penyediaan daging sapi maupun beras perlu juga diteruskan.
Transportasi
Di sektor transportasi, Pemprov DKI melibatkan PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT Jakarta Propertindo.
Sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi dikerjakan BUMD, seperti jalur kereta massal cepat (MRT) Lebak BulusBundaran Hotel Indonesia oleh PT MRT Jakarta dan jalur kereta ringan (LRT) Kelapa Gading-Velodrom yang dikerjakan PT Jakarta Propertindo. Menurut rencana, BUMD yang membangun prasarana itu akan mengoperasikan angkutan massal di jalur yang dibangun masing-masing. Saat ini PT Transportasi Jakarta mengoperasikan 1.347 bus.
Ketua Komisi Hukum dan Humas Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen Tangkudung mengatakan, pengoptimalan BUMD merupakan langkah tepat untuk merangkul lebih banyak pengguna angkutan umum. ”Salah satu alasannya, BUMD lebih mudah mengelola anggaran ketimbang institusi seperti unit pelaksana teknis (UPT),” ujarnya.
Di pundak kepala daerah mendatang, kinerja BUMD ini perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Salah satunya dengan mengetatkan pencapaian BUMD sekaligus memastikan subsidi penumpang (PSO) digunakan sesuai tujuan. ”Tujuan 60 persen perjalanan diakomodasi dengan angkutan umum pada tahun 2029 mesti menjadi pegangan dan diteruskan. Saat ini masih di bawah 30 persen,” ujar Ellen.
Sebelumnya, Ketua Komisi Teknis Transportasi Dewan Riset Nasional Danang Parikesit mengatakan, pergerakan penumpang di simpul transit seperti Dukuh Atas mesti dikelola dengan baik. Dukuh Atas akan dilewati sejumlah moda transportasi, seperti transjakarta, MRT, kereta ringan, dan kereta bandara. (HLN/DEA/ART)