Madrid Ultimatum Catalonia
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy saat tiba di gedung parlemen di Madrid, Spanyol, Rabu (11/10).
BARCELONA, RABU — Pemerintah Spanyol mengultimatum pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, untuk menyatakan apakah Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan atau tidak. Madrid telah bersiap mengaktifkan Pasal 155 Konstitusi Spanyol yang memungkinkan pemerintah mencabut otonomi wilayah itu.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy saat berpidato di depan anggota parlemen Spanyol di Madrid, Spanyol, (11/10). Menurut Rajoy, kabinet yang dipimpinnya sepakat untuk meminta konfirmasi pemerintah Catalonia, apakah mereka mendeklarasikan kemerdekaan atau tidak.
”Kabinet telah sepakat untuk secara formal meminta konfirmasi pemerintahan Catalonia, apakah mendeklarasikan kemerdekaan atau tidak,” kata Mariano Rajoy, Perdana Menteri Spanyol, Rabu, dalam pidato di televisi, menyusul langkah Catalonia yang menangguhkan pemberlakuan deklarasi kemerdekaan.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy meninggalkan podium setelah memberikan pernyataan di kediaman resminya di Istana Moncloa, Madrid, Rabu (11/10). Menurut Rajoy, kabinet yang dipimpinnya sepakat untuk meminta konfirmasi pemerintah Catalonia, apakah mereka mendeklarasikan kemerdekaan atau tidak.
”Jawaban dari pemimpin Catalonia akan menentukan langkah selanjutnya dalam beberapa hari ke depan,” kata Rajoy sambil menambahkan bahwa Madrid akan tetap waspada.
Masa depan Catalonia menjadi tidak jelas setelah pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, Selasa (10/10) malam, menandatangani pernyataan kemerdekaan di parlemen Catalonia. Namun, kemudian dia menangguhkan masa berlaku deklarasi kemerdekaan dengan alasan ingin berdialog dengan pemerintahan Madrid dalam beberapa pekan ke depan.
Langkah Puigdemont yang antiklimaks ini mengecewakan para pendukung kemerdekaan yang memberikan suaranya dalam referendum kemerdekaan 1 Oktober dan dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung Spanyol.
Dalam pidatonya yang ditunggu banyak pihak pada Selasa malam, Puigdemont menyatakan bahwa hasil referendum 1 Oktober telah memberikan mandat populer untuk kemerdekaan.
”Saya menerima mandat bahwa Catalonia menjadi negara merdeka dalam bentuk republik,” kata Puigdemont yang disambut dengan teriakan riuh, ”Merdeka!, Merdeka!”, oleh ribuan pendukungnya yang menyaksikan secara langsung melalui layar video di halaman gedung parlemen Catalonia.
Namun, Puigdemont melanjutkan, dirinya akan meminta dialog dengan Madrid. ”Saya mengusulkan untuk menangguhkan berlakunya deklarasi kemerdekaan ini untuk melakukan dialog dalam pekan-pekan ke depan,” katanya.
Pernyataan di akhir pidatonya ini membuat para pendukungnya bingung, termasuk mitra politiknya, partai CUP, yang menyebut Puigdemont telah menyia-nyiakan ”kesempatan bersejarah”. Partai CUP memberikan waktu satu bulan bagi Puigdemont untuk mencapai solusi dengan Madrid, tetapi hal itu diragukan bisa terwujud.
”Dia menyebutkan menangguhkan deklarasi kemerdekaan karena kami akan melakukan negosiasi dan mediasi. Negosiasi dan mediasi dengan siapa? Dengan Pemerintah Spanyol yang terus menekan kami?” kata pemimpin CUP, Anna Gabriel.
Para pendukung kemerdekaan yang awalnya merayakan deklarasi tersebut dengan saling berpelukan kemudian pulang dengan wajah bingung, bahkan banyak yang menangis. ”Tak akan ada solusi jika harus mediasi dengan Spanyol. Mediasi dengan Spanyol tak berguna,” kata Eric Martinez (27) yang menangisi keputusan antiklimaks itu.
Tekanan Madrid
Pemerintahan Madrid menanggapi langkah Puigdemont dengan dingin. Rajoy kemarin melakukan sidang kabinet darurat di Istana Moncloa untuk merespons perkembangan terakhir sebelum kemudian menyampaikan pidato di parlemen.
Langkah Rajoy untuk menghadapi separatisme di Catalonia sejak awal sudah tegas. Selain membubarkan pelaksanaan referendum dengan mengerahkan belasan ribu polisi nasional, Rajoy juga menolak untuk berdialog tanpa syarat dengan Catalonia. Madrid bersedia melakukan dialog jika opsi kemerdekaan dicabut oleh Catalonia.
”Pemerintah ingin memberikan kepastian kepada rakyat Spanyol, khususnya warga Catalonia, untuk menghindari kebingungan yang diciptakan otoritas Catalonia. Jika pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, kembali menegakkan normalisasi institusi, ini akan mengakhiri instabilitas dan ketegangan,” kata Rajoy.
Permintaan konfirmasi secara formal oleh Madrid kepada Catalonia itu merupakan bagian dari proses pengaktifan Pasal 155, yang dijuluki ”opsi nuklir”. Disebutkan, pemerintah berhak mengambil alih sebagian atau seluruh kontrol wilayah jika tidak tunduk pada aturan hukum.
Pernyataan Rajoy ini langsung ditanggapi Catalonia. Juru bicara pemerintah Catalonia, Jordi Turull, menyatakan, jika Pemerintah Spanyol memutuskan untuk mengintervensi kekuasaan otonom wilayah, hal ini menunjukkan tak ada kemauan untuk berdialog. ”Dengan demikian, Catalonia akan melanjutkan komitmennya untuk merdeka,” katanya.
Secara paralel, Pemerintah Spanyol dan kubu oposisi Sosialis kemarin juga mencari opsi untuk menyelesaikan krisis Catalonia melalui reformasi konstitusi.
”Fokus kami adalah bagaimana agar Catalonia tetap bersama Spanyol, dan bukan berpisah,” kata Ketua Partai Sosialis Pedro Sanchez.
Brussels lega
Meski krisis belum berakhir, Brussels merasa lega karena untuk sementara krisis bisa diredam. Bursa saham di Spanyol kemarin langsung melejit, demikian juga mata uang euro yang dalam dua pekan terakhir melemah. Kemarin euro langsung menguat terhadap dollar AS.
Selama ini negara-negara Uni Eropa kompak dan satu kata. Di hadapan publik, mereka mendukung tegas Madrid, menolak deklarasi kemerdekaan sepihak, dan meminta penyelesaian krisis dilaksanakan dalam kerangka konstitusi Spanyol. Namun, di belakang layar, Uni Eropa meminta Rajoy untuk menahan diri tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi krisis.
Sikap Uni Eropa itu didasari kekhawatiran bahwa kemerdekaan di Catalonia akan berdampak terhadap gerakan separatisme yang terus menggerogoti sejumlah negara di Eropa, antara lain Skotlandia dan Irlandia Utara yang ingin memisahkan diri dengan Inggris; Basques dan Corsica di Perancis; Flanders di Belgia; Kepulauan Faroe di Denmark; Moravia di Ceko; Veneto, Lombardy di Italia; dan masih banyak lagi.
Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel menegaskan, konflik hanya bisa diselesaikan melalui dialog yang dilaksanakan dalam kerangka hukum dan konstitusi Spanyol. ”Deklarasi kemerdekaan sepihak adalah sikap tidak bertanggung jawab,” kata Gabriel. Imbauan senada dikeluarkan Perancis yang meminta krisis diselesaikan melalui dialog yang sesuai konstitusi. (AP/AFP/REUTERS/MYR)
