Bogor Berharap Duduk Bersama, Selesaikan Masalah Bersama
Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Nurhayanti berharap pemerintahannya dapat lebih berkesempatan duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam membahas dan memutuskan kepentingan pembangunan terintegrasi. Bukan sakadar kerjasama kemitraan untuk kepentingan warga Jakarta atau warga Bogor.
Bima dan Hurhayati, secar terpisah, mengakui pemerintahannya selama ini sudah mendapat bantuan pendanaan bagi sejumlah kegiatan atau program yang berkaitan dengan kepentingan wilayah dan warga Jakarta dan Bogor. Namun, belum signifikan untuk kepentingan bersama.
"Setiap tahun memang ada Bantuan Pemprov DKI, yang dikatitkan dengan kepentingan warga Jakarta. Menyakut lingkungan hidup, yaitu penangulangan banjir di Jakarta," ungkap Bima.
Dari tahun ke tahun, selalu yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu masalah banjir. Pemko Bogor lalu mengajukan proposalnya, semisal pembuatan kolam resistensi dan sumur serapan. Lalu asisten daerah diminta menjelaskan proposal itu, keputusan sepenuhnya nasib kelanjutan dari proposan itu, ada di tangan Pemprov DKI.
Yang kemudian terjadi, dana bantuan diberikan Provinsi DKI namun tidak sebesar yang diharapkan atau dibutuhkan Bogor untuk merealisasikan program lingkungan hidup bagi kepentingan wilayah Jakarta itu. Malah pernah terjadi, dana yang turun itu tidak terserap akibat terlambat pencairannya.
Berdasarkan pengalaman tersebut, Bima Arya berharap, ke depan ada proses duduk bersama antara Pemko dan Pemrov dalam membahas dan memutuskan program bantuan pemprov tersebut, termasuk besaran dana yang dibutuhkan. Selain itu, diharapkan juga bukan melulu persoalan banjir, tetapi masalah lingkungan hidup yang lebih besar, dalam hal ini termasuk masalah trasportasi dan mengatasi atau mengurangi polusi udara.
"Saya berharap, pertama prosesnya itu lebih melibatkan kami. Mas Sandiaga sudah ke mari, sudah kami jelaskan kebutuhan kami apa.
Karena ini, bukan semata dari kacamata berdasarkan kepentingan warga Jakarta dan Bogor. Bukan. Tetapi ini adalah pembangunan terpadu yang harus sinergi dan berkaitan satu dan lainnya," tutur Bima.
Ia menambahkan, Bogor menginginkan bantuan di bidang trasportasi dan fasilitas penunjangnya, terkait kunjungan warga Jakarta ke Kota Bogor, khususnya pada akhir pekan, yang mencapai sedikitnya 300.000 kendaraan.
Sangat diharapkan bantuan Pemprov misalnya untuk pengadaan bus wisata, dan menyelesaikan pekerjaan rumah Kota Bogor, membantu atau kerja sama dalam membangun gedung perpakiran, sebab Kota Bogor masih memiliki fasilitas tersebut. APBD Pemprov DKI sangat memungkinkan untuk itu.
"Kami ingin sebetulnya bisa bicara luas, tidak cuma dibatasi banjir. Selama ini dibatasi, hanya banjir. Seolah-olah lingkungan hidup itu hanya banjir, padahal kemcetan lalu lintas juga berkaitan dengan lingkungan hidup, berkaitan juga dengan kepentingan warga Jakarta," tuturnya.
Adapun Bupati Bogor Nurhayanti mengungkapkan, selama 2014 - 2017 Pemkab Bogor mendapat janji bantuan Pemprov sebesar Rp 87, 311 miliar untuk beberapa program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.dan wilayah Jakarta. Namun yang baru terealisir sebesar Rp 8,82 miliar pada tahun 2016.
"Saat ini, 2017, sedang dalam proses untuk realisasinya sebesar Rp 8,15 miliar. Bantuan keungan itu terutama untuk penanganan masalah banjir, sanitari masyrakat, dan persampahan," ungkap Nurhayanti.
Ia yang belum pernah berbicara dengan Gubernur dan Wakil Gunbenur DKI terpilih ini, berharap ke depan kemintraan yang terbangun dapat membantu penyelesaian krusial Jakarta yang sekaligus memberi pengaruh positif pada kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
Ini misalnya, peningkatan sinegis pembangunan dan koneksitas trasportasi Bogor - Jakarta teritegrasi, peningkatan pengelolan lingkungan hidup teritegrasi hulu-hilir, peningkatan persediaan pangan teritegrasi dengan mengoptimalkan wilayah perbatasan Bogor sebagai sentra pemasok pangan untuk Jakarta, peningatan sanitasi melalui kejasama pengolahan sampah di wilayah perbatasan, serta peningkatan kerjasama pendidikan dan kesehatan.
Kerja sama atau bantuan yang pernah diterima Kabupten Bogor antara lain di bidang perternakan. Dalam hal ini, bantuan dipergunakan untuk kewaspadaan dini dan pencegahan penyalit hewan menular seperti antraks, flu burung, rabies, dan brucellosis. Juga pada keamanan pangan asal hewan, seperti program pengawasan pemotongan hewan, peneritan surat keterangan kesehatan produk asal hewan, pemeriksaan labolatoirum untuk menditeksi kesehatan hewan, pengamanan hewan kurban, dan pengawasan bersama coldstronge daging impor yang gudangnya berada di Bogor.
Menurut Bupati, sejauh ini hasil kerja sama itu baik. Walapun jumlah bantuan yang diberikan, sangat jauh dari besar dana yang Bogor usulkan. Namun, karena pemantauan dan pengawasan penggunaan dana dari bantuan DKI juga ketat, akuntabilitas dari pekerjaan bantuan tersebut cukup baik.
Lebih lanjut Bupati Bogor Nurhayanti menegaskan, Pekab berencana membangun pasar induk atau Pusat Distribusi Agribisnis, dimana lokasinya sudah ditetapkan dalam Perda RUTR Kabupaten Bogor, yakni di Kecamatan Cigombong. Pemkab berharap Pemprov DKI kembali melanjutkan pembahasan dukungan pembangunan pasar induk tersebut.
Nurhayanti juga berharap ada pembahasan yang lebih konperhensif dan intens masalah penanganan DAS Ciliwung. Hrapannya, Pemprov DKI, melalui unit bisnisnya atau kerjasama antara BUMD Bogor dan DKI, membeli lahan-lahan kritis di Kawasan Puncak yang kemudian dijadikan agroforestry tourism. "Dengan lahan dikuasai DKI Jakarta yang dapat dijadikan tempat usaha yang prolingkungan, diharapkan degradasi lingkungan kawasan hulu bisa diatasi," katanya.
Dukungan bantuan dana DKI Jakarta juga diharapkan pada pembangunan infrastruktur terakait distribusi hasil industri dan pertambangan yang banyak menuju Jakarta. "Dukungan anggaran DKI terhadap penyelesaian infrastruktur jalan yang dilewati kendaraan tambang, perlu lebih serius," tegas Bupati. (RTS)