Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan (kanan) dan Sandiaga Salahuddin Uno.
JAKARTA, KOMPAS — Sinergi kerja sama antara pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta harus berjalan baik. Pola kerja sama ini menjadi modal penting untuk menata Ibu Kota agar dapat keluar dari persoalan-persoalan akut yang membelit. Modal dasar itu telah terjalin setidaknya pada saat acara pelantikan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (16/10).
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengharapkan sinergi itu segera dapat diwujudkan. Menurut Teten, komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta menjadi modal penting menata peliknya persoalan Ibu Kota. ”Masalah Ibu Kota tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemprov DKI. Persoalan Jakarta harus melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sekitarnya,” kata Teten seusai mengikuti acara pelantikan.
Menurut Teten, berbicara masalah Jakarta bukan lagi bicara tentang sebuah kota, melainkan bicara tentang ibu kota sebuah negara besar. Karena alasan itulah, persoalan sinergi menjadi elemen mendasar membangun Jakarta.
Pelantikan Anies-Sandi kemarin berlangsung di Istana Kepresidenan di Jakarta sejak pukul 15.30. Acara pelantikan diawali dengan penyerahan petikan surat pelantikan Presiden Joko Widodo kepada pasangan Anies-Sandiaga di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Anies-Sandiaga melakukan kirab berjalan kaki menuju tempat pelantikan di Istana Negara. Sebagaimana acara pelantikan gubernur-gubernur sebelumnya, acara kirab ini diiringi korps musik Pasukan Pengamanan Presiden.
Di Istana Negara, Presiden melantik calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2017-2022.
Acara pelantikan itulah yang kemudian mengesahkan Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur ke-19 DKI Jakarta periode 2017-2022. Dalam sumpahnya, Anies-Sandi mengatakan akan memenuhi kewajibannya sebagai gubernur dan wakil gubernur.
Selain Presiden dan Wakil Presiden, acara pelantikan ini disaksikan oleh menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, keluarga Anies dan Sandiaga, serta tamu lain yang hadir, antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta mantan calon gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono.
Selama pelantikan berlangsung, tidak tampak mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.
Kerja sama
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengharapkan adanya kerja sama yang lebih erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Kerja sama ini dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tata ruang, pangan, air, sampah, dan lalu lintas. Persoalan lalu lintas, misalnya, Pemprov Jawa Barat menginginkan jaringan transportasi massal yang dapat menembus kota-kota di Jawa Barat yang berdekatan dengan Jakarta.
Menurut Heryawan, wilayah penyangga Ibu Kota saat ini sudah menjadi satu bagian dengan Jakarta. ”Bukan lagi mungkin, tetapi jaringan transportasi massal itu harus diteruskan,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan persoalan itu, dia berharap Anies-Sandi tidak menunggu waktu terlalu lama. Selain merealisasikan janji-janji kampanyenya, pemerintahan baru Jakarta sebaiknya meneruskan program kerja yang baik untuk warganya. ”Program pemerintah saat ini sebagian pasti ada yang beririsan dengan pemerintah sebelumnya,” lanjut Heryawan.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan, pemerintah baru perlu cepat bergerak. Selain dengan pemerintah daerah sekitarnya, Pemprov DKI perlu segera menjalin kemitraan dengan DPRD. Gubernur dan wakil gubernur baru harus konsentrasi menyusun dan membahas anggaran tahun 2018. DPRD akan mengembalikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran ke pemerintah baru agar bisa dibicarakan kembali di internal pemerintah.
Jakarta milik bersama
Merespons tuntutan agar terjalin sinergi dengan pemerintah pusat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sinyal positif sudah jelas. Presiden Jokowi pada saat berbicara dengannya akan mengundang Anies ke Istana Kepresidenan pekan ini. ”Dalam satu-dua hari ini Presiden mengundang untuk bertemu. Insya Allah, kami siap untuk bertemu Presiden,” ucap Anies.
Selain berbincang masalah program kerja, Anies dan Presiden berbicara hal-hal yang ringan. Menurut Anies, materi obrolannya dengan Presiden seputar pengalaman selama ini. Selebihnya merupakan candaan ringan yang berakhir dengan tawa. Anies sebelumnya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi.
Anies diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan da Kebudayaan pada 27 Juli 2016 dan digantikan oleh Muhadjir Effendy. Pada era kampanye Pemilihan Presiden 2014, Anies menjadi juru bicara tim kampanye pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Kami siap untuk mulai bekerja. Fase kampanye telah selesai. Masa persiapan telah ditunaikan. Sekarang saatnya kami menunaikan semua janji. Oleh karena itu, kami akan serius mulai bekerja langsung. Kami akan pastikan bahwa Gubernur DKI Jakarta adalah gubernur untuk semua orang. Gubernur untuk mereka yang memilih ataupun untuk mereka yang tidak memilih, karena itu semata-mata mekanisme pengambilan keputusan siapa yang menjadi gubernur,” tutur Anies seusai pelantikan. (NTA/NDY)
