Menggunakan payung dan mantel, warga yang telah melakukan perekaman data KTP Elektronik tetap bertahan dalam antrean mengurus pencetakan KTP-El di stan Kementerian Dalam Negeri dalam Acara Nusantara Expo dan Forum 2017 di Teater Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah, saat hujan deras mengguyur kawasan itu, Jakarta, Jumat (20/10). Ribuan warga Jakarta dan sekitarnya rela antre berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan ini.
JAKARTA, KOMPAS — Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, atau KTP-el, belum dapat dilaksanakan di semua kecamatan dan kelurahan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Hanya Provinsi DKI Jakarta yang dapat melayani warga, mulai dari proses perekaman data hingga pencetakan kartu tanda penduduk elektronik di tingkat kelurahan.
"Kalau standar, alat, dan bahan membuat kartu tanda penduduk elektronik sudah sama," kata Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif dalam jumpa pers di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Minggu (22/10).
Jumpa pers juga dihadiri Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Edison Sianturi, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Tangerang Selatan Heru Sudarmanto, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil I Gede Surata.
Sekalipun seluruh standar teknis KTP-el sama, praktiknya mayoritas kelurahan dan kecamatan hanya dapat merekam data. Pencetakan KTP-el tetap di dinas dukcapil. "Kelurahan hanya bisa menunggu KTP-el tercetak, kemudian didistribusikan kepada warga," kata Lurah Tanah Tinggi, Kota Tengerang, Banten, Hadi Ismanto.
Melihat ketidakmerataan itu, Zudan mengimbau masyarakat agar mendatangi kantor dinas dukcapil di wilayah mereka. Di sana, masyarakat bisa mendapatkan cetakan KTP-el secara langsung jika data dirinya sudah dapat ditunggalkan.
Untuk memudahkan warga, pemerintah bersedia memberikan pelayanan perekaman data dengan mendatangi masyarakat secara langsung. "Warga hanya perlu mengirim surat, kami akan datang ke lokasi," ujar Zudan.
Menurut Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Suadi, pemerintah seharusnya lebih aktif dalam memberikan pelayanan KTP-el. "Seharusnya tidak perlu menunggu permintaan warga karena soal KTP-el ini kewajiban pemerintah dan hak masyarakat," ujarnya.
Suadi melanjutkan, layanan terutama harus diberikan kepada masyarakat yang jauh dari kantor pemerintah. Temuan Ombudsman, para nelayan di Maluku Utara, misalnya, harus menyeberangi perairan untuk merekam data KTP-el. Sesampainya di kantor pemerintah, mereka masih harus mengantre berjam-jam.
Antusiasme tinggi
Kemarin, hari terakhir layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di Nusantara Expo, ribuan warga masih memadati stan Ditjen Dukcapil. Mereka datang dari DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Yogyakarta, Cilacap, dan beberapa kota di luar Pulau Jawa.
Panitia menyediakan dua meja di luar area pameran untuk mengambil KTP-el yang sudah dicetak: satu untuk warga DKI Jakarta, lainnya dari luar Jakarta. Masyarakat berdesak-desakan memeriksa KTP-el baru yang sudah diletakkan sesuai abjad di atas dua meja itu.
Menurut Zudan, semua permohonan pembuatan KTP-el selama lima hari mencapai 22.000 permohonan. Hingga minggu siang, permohonan yang sedang diproses 18.994 permohonan, sedangkan 3.000 permohonan baru masuk sejak Minggu siang dan masih diproses. Sebanyak 13.000 berasal dari DKI Jakarta, sedangkan sisanya berasal dari 14 daerah dari seluruh Indonesia.
Adapun KTP-el yang dicetak Dukcapil pada acara itu sebanyak 10.000. Sisanya masih dalam proses verifikasi dan penunggalan data.
Dua hari sebelumnya, antrean warga mengular di halaman Teater Imax Keong Emas hingga sepanjang 1 kilometer. Warga tetap mengantre meskipun cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan deras.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F479861_getattachment6cc1729b-d234-4143-ba87-461b189a9946471266.jpg){kind=logo}
