MRT Diberi Kewenangan Menata Kawasan TOD

KOMPAS/RIZA FATHONI

Proyek MRT melintang sepanjang Jalan Panglima Polim, Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (25/4). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur, di antaranya infrastruktur penunjang event Asian Games 2018, seperti transportasi massal cepat (MRT), kereta ringan (LRT), dan sejumlah fasilitas olahraga.

JAKARTA, KOMPAS — PT MRT Jakarta segera melakukan percepatan pembangunan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi di proyek transportasi massal cepat (MRT). Sebanyak 40 pengusaha properti yang berada di sekitar jalur MRT juga akan diajak duduk bersama mendiskusikan terkiat rencana ke depan.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar seusai pencanangan penugasan PT MRT Jakarta sebagai Operator Utama Kawasan TOD Koridor Utara-Selatan Fase I MRT Jakarta di Balai Kota, Rabu (25/10).

Nantinya, gedung-gedung yang ada di sekitar jalur MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia akan terkoneksi satu sama lain dengan stasiun MRT. Nah, itu semua harus diatur. Jangan sampai gedung berjalan dengan rencana mereka masing-masing.

William mengatakan, setelah peraturan gubernur terkait TOD ditandatangani, MRT dibantu oleh dua konsultan internasional untuk membuat master plan penggunaan lahan dan pembangunan fasilitas. Dengan pergub itu, PT MRT Jakarta diberikan kewenangan untuk membuat rancangan tata kelola gedung, lokasi parkir, dan interkoneksi antargedung.

”Nantinya, gedung-gedung yang ada di sekitar jalur MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia akan terkoneksi satu sama lain dengan stasiun MRT. Nah, itu semua harus diatur. Jangan sampai gedung berjalan dengan rencana mereka masing-masing,” ujar William.

PT MRT Jakarta juga sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan 40 pengembang gedung. Mereka sudah mulai rapat dengan para pemilik gedung. William menjanjikan para pemilik gedung akan untung karena nilai kawasannya akan bertambah. Adapun sisi pemerintah, mereka akan mendapatkan revenue, pajak akan naik, dan masyarakat bisa menikmati kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum. Untuk mengubah aturan penggunaan lahan itu, PT MRT harus berbicara dengan berbagai pihak.

PT MRT Jakarta sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan 40 pengembang gedung. Mereka sudah mulai rapat dengan para pemilik gedung. William menjanjikan para pemilik gedung akan untung karena nilai kawasannya akan bertambah.

”Sekarang ini, kan, yang mendesak Dukuh Atas. Karena begitu kereta bandara beroperasi, semua harus terkoneksi antara KAI, KCJ, Railink, dan sebagainya,” kata William.

Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)

Pengguna jalan melintas di sekitar lokasi pembangunan MRT dan jalan layang bus transjakarta di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (13/7).

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menambahkan, pergub TOD yang sudah diteken memberikan mandat kepada PT MRT untuk melakukan kerja sama dengan pengembang atau para pemilik gedung khususnya yang terkena TOD, baik yang elevated, maupun underground. Kerja sama harus menguntungkan semua pihak, baik MRT, pengembang, maupun pemerintah.

”Kalau ada pajak atau retribusi, kan, kembalinya ke PAD. Nanti digunakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Saefullah.

Saefullah menambahkan, salah satu bentuk kerja sama MRT dengan pengembang adalah meningkatkan jumlah keterangkutan penumpang. Misalnya, di Latuharhari, orang akan lebih banyak aktivitas di bawah tanah karena di situ ada tenant macam-macam.

Pada saat MRT beroperasi nanti, Saefullah juga berharap orang akan berbondong-bondong secara massal untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Oleh karena itu, MRT diharapkan dapat diandalkan dari sisi waktu dan biaya. Nantinya, masyarakat Jakarta akan semakin banyak pilihan transportasi, yaitu MRT, LRT, kereta commuterline, dan transjakarta.