JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara difokuskan pada investasi sumber daya manusia. Hal ini terutama dilakukan melalui alokasi anggaran di bidang kesehatan, pendidikan, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
Anggaran belanja pemerintah tahun 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun. Volume ini lebih dari dua kali lipat pagu belanja satu dekade silam.
”Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bukan karena menjelang pemilu, lalu programnya harus populis. Akan tetapi, karena ini merupakan hak rakyat Indonesia sesuai cita-cita kemerdekaan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidato kunci pada seminar memperingati Hari Uang di Jakarta, Kamis (26/10).
Menurut Sri Mulyani, langkah itu harus dibarengi pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan potensi manusia. Infrastruktur antara lain berupa jalan, bandara, pelabuhan, jaringan telekomunikasi, dan listrik.
”Membangun infrastruktur bukanlah suatu kemewahan dan bukan hobi. Membangun infrastruktur merupakan keharusan agar kita bisa menciptakan Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, di mana masyarakat di seluruh Indonesia bisa terhubung, tidak merasa tertinggal atau terpencil,” katanya.
Pemerintah dan DPR tuntas membahas Rancangan Undang-Undang APBN 2018. Pada rapat paripurna di DPR, Rabu (25/10), delapan partai menyatakan setuju. Partai Keadilan Sejahtera menyatakan setuju dengan catatan. Sementara Partai Gerindra menolak. Sesuai mekanisme, DPR akhirnya mengesahkan RUU APBN 2018 menjadi undang-undang.
Pendapatan ditargetkan Rp 1.894,7 triliun dan belanja negara Rp 2.220,7 triliun sehingga defisit Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap produk domestik bruto.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, yang bisa dijanjikan pemerintah adalah melaksanakan belanja negara Rp 2.220,7 triliun sekredibel mungkin. ”Kalau ini dilakukan, moga-moga kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha meningkat sehingga konsumsi, investasi, dan ekspansi usaha dapat segera dilakukan,” katanya.
Alokasi belanja antara lain untuk pendidikan Rp 444,13 triliun, anggaran infrastruktur Rp 410,7 triliun, dan aparatur negara Rp 365,8 triliun. Anggaran pengurangan kemiskinan dan kesenjangan Rp 283,7 triliun, pertahanan Rp 220,8 triliun, serta anggaran kesehatan dan subsidi masing-masing Rp 111,03 triliun dan Rp 156,22 triliun.
Optimistis
Presiden Joko Widodo meyakini target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2018 dapat dicapai dengan menggenjot ekspor. ”Harus digenjot terus. Sekarang sudah mulai kelihatan adanya pasar-pasar nontradisional,” kata Presiden kepada wartawan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional 2017 Perwakilan Umat Buddha Indonesia di Jakarta International Expo, Kemayoran, kemarin.
Pasar nontradisional itu antara lain negara-negara di luar mitra dagang utama, seperti Jepang dan China.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Suprajarto mengatakan, BRI berupaya mendorong pertumbuhan kredit. Ia berharap, sektor riil tumbuh dan investasi meningkat. ”Saya optimistis tahun depan pertumbuhan ekonomi meningkat,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
PT Bank Central Asia Tbk berupaya meningkatkan pertumbuhan kredit lewat pembiayaan BUMN dan proyek infrastruktur. ”Kami harapkan kontraktor dan industri tertentu berkembang sehingga kebutuhan kredit, terutama kredit infrastruktur, meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,4 persen tahun depan,” ujar Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja.
Kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,491 persen menjadi 5.995. Dalam sesi perdagangan saham kemarin, IHSG sempat memecahkan rekor lagi, yakni 6.042, pada pukul 09.53. (LAS/NDY/DD04)