Diversifikasi Pangan Jadi Andalan
JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama lintas sektor diperlukan untuk mengatasi krisis pangan, pertanian, dan lingkungan hidup. Swasembada pangan berbasis diversifikasi dan ramah lingkungan menjadi andalan.Topik tersebut dibahas dalam Forum Pangan Asia Pasifik di Jakarta, Senin (30/10), yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Yayasan EAT, yayasan bidang pangan berbasis di Norwegia. Hadir dalam acara itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Kesehatan Malaysia S Subramaniam.Ketua sekaligus pendiri Yayasan EAT Gunhild Anker Stordalen menjelaskan berbagai paradoks yang terjadi di dunia pangan. "Di satu sisi, sejumlah orang makan berlebihan hingga memicu obesitas. Di sisi lain, banyak orang kekurangan pangan dan kekurangan gizi," ujarnya.Stordalen menyebutkan, sekitar 1 miliar orang bekerja di sektor pangan, mulai dari memproduksi hingga mengolah. Namun, sepertiga pangan yang dikonsumsi terbuang mubazir. Hal ini diperburuk oleh efek industri pangan, termasuk pertanian, yang merupakan penyumbang gas rumah kaca terbesar. Salah satunya karena deforestasi untuk membuka lahan pertanian. "Wabah kelaparan yang menghilang selama 30 tahun terakhir kini muncul kembali akibat konflik dan perubahan iklim. Perubahan iklim, salah satu faktor penyebabnya adalah emisi gas rumah kaca dari sektor industri pangan," ujar Stordalen. Diversifikasi Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, saat ini kebutuhan pangan tidak sekadar demi mengenyangkan populasi dunia, tetapi juga menjamin makanan itu cukup secara porsi dan gizi. Karena itu, kebutuhan pangan harus dihitung secara cermat untuk memastikan tidak ada yang terbuang."Mungkin kita bisa mencontoh negara-negara lain yang mengecilkan ukuran piring makan. Jadi, seseorang mengambil makan secukupnya, sesuai porsi yang ia butuhkan," ujarnya.Nila mengemukakan pentingnya diversifikasi pangan. Selama ini, ketahanan pangan sering diartikan penyeragaman makanan pokok. Contohnya, Indonesia selalu menyerukan swasembada beras. Padahal, Indonesia diberkahi berbagai jenis makanan pokok yang terbukti bisa memenuhi kebutuhan gizi penduduk lokal. "Swasembada pangan berbasis diversifikasi juga lebih ramah lingkungan," kata Nila.Dari segi kesehatan, sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak. Namun, lanjut Nila, hal itu harus disertai kampanye membangkitkan kesadaran memilih makanan sehat.Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam pembukaan forum itu, menyatakan, ketahanan pangan menjadi masalah bersama dunia. Di Indonesia, setiap tahun 1,5 persen lahan pertanian menyusut karena permukiman dan industri akibat pertumbuhan penduduk. "Konsekuensinya, setiap tahun produktivitas lahan pertanian yang tersisa harus dinaikkan 3 persen," ujar Kalla. Wapres juga mendorong penggunaan teknologi sebagai salah satu solusi. (DNE/INA)
