Taktik Pemerintah Memacu Pertumbuhan Ekonomi
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2F20171108_0945550.jpg){kind=logo}
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Soemantri Brodjonegoro, pada acara Indonesia Infrastruktur Week, Jakarta, Rabu (8/11).
JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang stagnan di kisaran 5 persen sejak 2013 hingga saat ini. Pemerintah menerapkan taktik dan strategi untuk memacu pertumbuhan ekonomi saat ini, yakni dengan pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terakhir kali pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai lebih dari 6 persen adalah pada 2012. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi menurun sehingga hanya berkisar pada angka 5 persen, bahkan sempat merosot di angka 4 persen pada 2015.
Menurunnya harga komoditas di pasar dunia dan melemahnya perekonomian dunia menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di dalam negeri, belum signifikannya perbaikan kondisi dunia usaha masih menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ini stagnan setelah sebelumnya menurun.
”Kenyataannya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ini stagnan setelah sebelumnya menurun,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Soemantri Brodjonegoro, pada acara Indonesia Infrastruktur Week, Jakarta, Rabu (8/11).
Padahal, menurut perhitungan Bappenas, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,4 persen sejak 2016-2045 untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara maju.
Berdasarkan data Bappenas, pendapatan per kapita orang Indonesia pada 2016 adalah 3.377 dollar AS per orang per tahun (Rp 45,58 juta). Artinya, rata-rata pendapatan total orang Indonesia dalam setahun bekerja adalah Rp 45,58 juta.
Dengan pendapatan per kapita di posisi tersebut, Indonesia masih tergolong dalam negara dengan pendapatan menengah (middle income country). Untuk bisa lepas landas dari negara berkembang dan menjadi negara maju, salah satunya adalah mendongkrak pendapatan per kapita Indonesia mencapai 12.000 dollar AS per orang per tahun.
Menurut perhitungan Bappenas, Indonesia akan menembus pendapatan per kapita di atas 12.000 dollar AS pada 2035 dengan tingkat pendapatan per kapita 14.214 dollar AS per orang per tahun. Bahkan, pada 2045, atau saat 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia diperkirakan akan mencatat pendapatan per kapita 28.934 dollar AS per orang per tahun.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roslani mengatakan, perhitungan itu memang menjanjikan sekaligus menantang. Namun, perhitungan itu hanya akan berakhir di atas kertas apabila tidak ada aksi nyata untuk membenahi kondisi itu.
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah punya cara. Taktik ini sudah dilakukan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni pembangunan infrastruktur.
Bambang menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi makro Indonesia.
Pembangunan infrastruktur dilakukan bukan untuk gagah-gagahan, melainkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila ekonomi terus bertumbuh, Indonesia bisa menjadi negara maju.
Adapun secara mikro, pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan akses distribusi barang dan jasa yang diharapkan bisa menurunkan harga barang serta membuka peluang lapangan kerja dengan harapan keluar dari kemiskinan.
Berdasarkan data Bappenas, total investasi pembangunan infrastruktur pada 2017 yang senilai Rp 126,8 triliun dapat memberikan nilai tambah sebesar Rp 146,9 triliun.
Artinya, ada surplus keuntungan yang diperoleh Indonesia, yakni Rp 20,1 triliun. Selain itu, pembangunan infrastruktur itu juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 1,06 persen.
Prediksi Bappenas tahun depan, total investasi pembangunan infrastruktur 2018 yang senilai Rp 157,8 triliun dan memberikan nilai tambah sebesar Rp 186,4 triliun sehingga tercipta surplus Rp 28,6 triliun. Pembangunan infrastruktur itu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 1,28 persen.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2F482909_getattachmentbcc7d75d-5c0a-4dec-9be4-9cf52e9bec7a474294.jpg){kind=logo}
Sejumlah proyek, seperti kereta ringan (light rail transit/LRT), Tol Jakarta Cikampek II (elevated), dan kereta cepat Jakarta-Bandung, berlangsung di ruas Tol Jakarta-Cikampek di kawasan Bekasi Barat, Jawa Barat, Rabu (1/11). Pembangunan infrastruktur tersebut menggunakan sebagian badan jalan sehingga menghambat perjalanan warga. Setiap hari, pada jam sibuk pagi, ada 4.000-5.000 kendaraan pribadi keluar dari Bekasi menuju Jakarta.
Secara mikro, lanjut Bambang, pembangunan infrastruktur berdampak pada peningkatan produktivitas, penurunan beban produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses pemasaran.
”Target utamanya adalah keluar dari kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang.
Rosan mengatakan, pembangunan infrastruktur akan memberikan pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek karena menggulirkan belanja pemerintah dan menyerap tenaga kerja.
Pada jangka menengah dan panjang, rampungnya infrastruktur dapat mempermudah distribusi barang dan jasa, menurunkan ongkos logistik, dan membuka peluang usaha serta pemasaran baru.
”Semuanya ini bermuara pada pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Rosan.
Pembangunan infrastruktur tak semudah yang diucapkan. Salah satu kendala adalah pembangunan yang membutuhkan dana besar.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis Sumadilaga menjelaskan, pihaknya memang terus berupaya terus mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
”Ini merupakan arahan langsung dari presiden kepada kami,” ujar Danis.
Pendanaan
Meski demikian, pembangunan infrastruktur tak semudah yang diucapkan. Salah satu kendala adalah pembangunan yang membutuhkan dana besar. Perhitungan Bappenas, total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur 2015-2019 mencapai 359,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.796 triliun.
Pendanaan itu menurut rencana akan dipenuhi pemerintah sebanyak 148,2 miliar dollar AS (Rp 2.000 triliun) atau 41,3 persen. Selebihnya, kebutuhan dana akan dipenuhi oleh swasta sebesar 131,1 miliar dollar AS (Rp 1.768 triliun) atau 36,5 persen dan sumber pendanaan lainnya sebesar 79,8 miliar dollar AS (Rp 1.077 triliun) atau 22,2 persen.
Bambang mengakui, pemerintah tidak bisa membangun semuanya sendiri. Maka, diperlukan peran swasta untuk bersama membangun infrastruktur. Pemerintah pun menawarkan dua skema pendanaan, yakni kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dan pembiayaan investasi non-anggaran (PINA).
KPBU adalah kerja sama pendanaan proyek infrastruktur antara pemerintah dan badan usaha swasta. Mengutip data Bappenas, pada 2016-2017 nilai konstruksi KPBU mencapai 8 miliar dollar AS dari total 12 proyek yang sudah proses konstruksi.
Fokus pembangunan infrastruktur pemerintah menjadi peluang usaha tersendiri bagi pengusaha. Bukan tidak mungkin pengusaha mau ikut serta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.
Sementara PINA adalah pembiayaan investasi yang dilakukan pihak swasta agar pembangunan tidak menggunakan APBN. Pembiayaan ini bisa berupa konsorsium dan gabungan beberapa investor, baik dari sektor perbankan maupun lembaga pembiayaan, dan bisa dari dalam ataupun luar negeri. Adapun total potensi dana yang dikelola bisa mencapai 100 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.300 triliun.
Rosan mengatakan, fokus pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah menjadi peluang usaha tersendiri bagi pengusaha. Maka, bukan tidak mungkin pengusaha mau ikut serta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.
Bambang mengatakan, infrastruktur merupakan upaya pemerintah untuk hadir berupaya mengentaskan kemiskinan.
