Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom agama KTP dipandang banyak kalangan advokasi HAM dan kerukunan umat beragama dan berkeyakinan sebagai historis dan landmark. Keputusan MK ini bisa mengakhiri pengalaman buruk penghayat kepercayaan yang sering mendapat perlakuan diskriminatif dan tidak adil terkait pelayanan dari negara. Perlakuan diskriminatif itu menyangkut administrasi kependudukan mencakup […]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses