Penyederhanaan Golongan Pelanggan Listrik Untungkan Bangsa
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana menyederhanakan golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi. Melalui penyederhanaan ini, pemerintah meyakini akses listrik bagi seluruh lapisan masyarakat terbuka luas sehingga dapat menguntungkan masyarakat dan negara dari sisi produktivitas.
Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sementara mengkaji penyederhanaan golongan nonsubsidi bagi pelanggan 900 volt ampere (VA), 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA menjadi golongan 4.400 VA. Lalu, pelanggan golongan 4.400 VA-12.600 VA menjadi golongan 13.000 VA. Adapun daya untuk golongan 13.000 VA ke atas tak dibatasi (loss stroom).
Data PLN mengungkapkan, golongan 900 VA sebanyak 19.009.798 pelanggan, 1.300 VA sebanyak 9.796.818 pelanggan, 2.200 VA sebanyak 2.571.343 pelanggan, 3.500 VA-5.500 VA sebanyak 969.417 pelanggan, dan 6.600 VA ke atas sebanyak 208.885 pelanggan.
Penyederhanaan golongan tidak berlaku bagi pelanggan listrik rumah tangga bersubsidi, yaitu 450 VA dan 900 VA. Golongan 450 VA memiliki 23 juta rumah tangga dan golongan 900 VA memiliki 6,5 juta rumah tangga sebagai pelanggan.
Dengan demikian, golongan pelanggan listrik rumah tangga terbagi menjadi tiga, yaitu pelanggan listrik dengan subsidi 450 VA dan 900 VA, pelanggan listrik nonsubsidi 4.400 VA dan 13.000 VA, serta pelanggan listrik nonsubsidi 13.000 VA ke atas (loss stroom).
”Perubahan golongan itu tidak bersifat wajib. Tetapi, ini adalah peluang bagi masyarakat. Saat ini sedang dibahas kebijakan dan aturan serta persiapan menghadapi perubahan,” kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka, di Jakarta, Selasa (14/11).
Perubahan golongan itu tidak bersifat wajib. Tetapi, ini adalah peluang bagi masyarakat. Saat ini sedang dibahas kebijakan dan aturan serta persiapan menghadapi perubahan.
Penambahan daya melalui penggantian meteran atau miniature circuit breakers (MCB) tidak dipungut biaya karena telah ditanggung pemerintah. Pelanggan yang ingin mengganti golongan juga tidak akan dikenai biaya beban. Sementara itu, biaya abonemen pelanggan yang masih menggunakan meteran pascabayar tidak akan berubah.
Menurut Made, masyarakat tidak perlu khawatir akan kenaikan tarif listrik dengan peningkatan golongan. Hal itu tidak akan terjadi selama pelanggan mempertahankan perilaku atau pola penggunaan barang elektronik seperti biasa. Alasannya, biaya daya listrik untuk golongan 1.300 VA-6.600 VA selama ini sama, yaitu Rp 1.467,28 per kWh. Peningkatan golongan ini hanya memperluas kapasitas daya listrik pelanggan.
Lembar penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik Juli-September ini berlaku hingga Desember 2017.
Dengan peningkatan golongan, aksesibilitas pelanggan dalam menggunakan listrik akan bertambah. Warga yang selama ini mengatur penggunaan alat elektronik pada jam-jam tertentu akan memiliki waktu yang lebih fleksibel dan efisien sebab alat elektronik dapat digunakan di waktu yang bersamaan. Warga juga tidak perlu khawatir listrik akan anjlok.
”Ini juga dalam menyambut era kelistrikan, membangun produktivitas usaha, dan memperluas keterjangkauan harga listrik oleh masyarakat,” ujar Made. Visi pemerintah dalam bidang kelistrikkan adalah menaikkan kapasitas listrik, pemerataan layanan listrik dengan target elektrifikasi nasional 97 persen hingga tahun 2019, dan keterjangkauan masyarakat dalam mengakses listrik.
Dengan peningkatan golongan, aksesibilitas pelanggan dalam menggunakan listrik akan bertambah. Warga yang selama ini mengatur penggunaan alat elektronik pada jam-jam tertentu akan memiliki waktu yang lebih fleksibel dan efisien sebab alat elektronik dapat digunakan di waktu yang bersamaan. Warga juga tidak perlu khawatir listrik akan anjlok.
Untungkan masyarakat dan negara
Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada dan mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, menilai, program penyederhanaan ini menguntungkan masyarakat dan negara. ”Ini merupakan mutual benefit bagi pelanggan dan penyedia jasa,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.
Surplus daya listrik yang ada sekarang merupakan hasil dari program pembangkit listrik 35.000 MW milik pemerintah. Program penyederhanaan itu, menurut Fahmy, merupakan cara untuk menciptakan permintaan listrik. Suplai listrik kini telah tersedia sehingga PLN dapat merugi jika tidak ada pelanggan yang menggunakannya.
Suasana kantor PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jakarta, Selasa (14/11). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PLN sedang membahas rencana penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi.
Program ini telah diberlakukan di negara-negara maju sejak lama. Fahmy yang pernah tinggal di Australia menyatakan, ketika menetap di sana, daya listrik di rumahnya tidak terbatas sehingga dirinya mampu membatasi pemakaiannya.
”Demand listrik yang meningkat akan meningkatkan konsumsi listrik per kapita. Ini adalah salah satu indikator dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi negara,” kata Fahmy. Jumlah konsumsi listrik per kapita dari masyarakat dan industri merupakan indikator ekonomi negara. Semakin tinggi jumlah konsumsi, semakin meningkat perekonomian di negara tersebut.
Dia melanjutkan, program ini juga bermanfaat untuk mengantisipasi permintaan listrik ke depan sehingga berguna bagi pelanggan di bidang usaha kecil dan menengah (UKM). Pelanggan UKM yang rata-rata pelanggan pada golongan 1.300 VA-3.300 VA diberi akses listrik yang lebih besar hingga 4.4oo VA. Program dirasa akan berhasil jika pemerintah punya komitmen yang konsisten.
Program penyederhanaan ini muncul karena terjadinya surplus listrik atau peningkatan cadangan data listrik di Indonesia. Dulu, warga sering mengeluh karena proses pemasangan listrik lama. Hal itu terjadi karena belum meratanya jangkauan listrik PLN di seluruh Indonesia. Selain itu, warga cenderung memasang daya yang kecil karena biaya penyambungan listrik berbeda-beda tergantung pada daya dan beban yang dipasang.
Cadangan daya listrik negara sekarang rata-rata 30 persen sehingga dengan kata lain daya telah melebihi beban puncak.
Namun, hal itu telah berubah. Cadangan daya listrik negara sekarang rata-rata 30 persen sehingga dengan kata lain daya telah melebihi beban puncak. Berdasarkan data PLN dalam Hari Listrik Nasional ke-72, ”Kerja Bersama Terangi Indonesia”, kondisi kelistrikan nasional pada 2017 tidak lagi mengalami defisit. Selain itu, rasio elektrifikasi dan daya tersambung telah menjangkau 92 persen wilayah di Indonesia. Sejak awal Januari hingga 14 November 2017, PLN telah membuat sambungan listrik bagi 1.425.478 pelanggan baru.
Butuh jaminan
Fahmy menyatakan, pemerintah perlu memperhatikan tiga faktor ketika mengusulkan program tersebut. Pertama, pemerintah perlu menjamin tidak ada tambahan biaya tarif dasar listrik atau biaya beban saat program dijalankan. Kedua, PLN harus menjamin ketersediaan listrik yang ditawarkan kepada pelanggan. Ketiga, jaminan tingkat pemadaman listrik idealnya mencapai nol persen.
”Ketiga faktor perlu diperhatikan agar tidak mengecewakan pelanggan. Tanpa ketiganya, program penyederhanaan golongan tidak akan ada artinya. Misal, masyarakat yang sudah beralih ke kompor listrik terus mati lampu maka akan merugi,” tutur Fahmy.
Akan tetapi, kata Made, faktor pertama dan kedua tersebut tidak dapat dikaitkan dengan program penyederhanaan golongan. Ini karena masalah kenaikan tarif bergantung pada naik turunnya harga energi primer, harga minyak Indonesia, nilai tukar rupiah, dan inflasi.
Sementara itu, jaminan tingkat pemadaman listrik hingga nol persen masih sulit tercapai. Alasannya karena masih ada penyebab dari luar yang memengaruhi keandalan pasokan listrik PLN. Contohnya adalah bencana, seperti banjir dan kebakaran, serta kesalahan manusia, seperti bermain layangan dan balon udara di dekat kabel transmisi.
Dorong gunakan kompor induksi
Pemerintah juga mendorong rumah tangga Indonesia menggunakan kompor induksi atau kompor listrik. Kompor ini adalah jenis kompor yang memanfaatkan reaksi magnet dari energi listrik untuk menghasilkan panas dengan daya listrik berkisar 300-500 watt. Biaya penggunaan kompor listrik lebih rendah daripada penggunaan kompor gas dengan tabung elpiji ukuran 3 kilogram. Pengurangan penggunaan elpiji diharapkan akan mengurangi angka impor dan subsidi elpiji yang naik dari Rp 7 triliun menjadi Rp 20 triliun.
Program penyederhanaan golongan listrik akan mendorong penggunaan kompor induksi karena biayanya lebih murah. Program penyederhanaan ini mengantisipasi penggunaan listrik masyarakat yang semakin meningkat ke depannya.
Fahmy menambahkan, program penyederhanaan golongan listrik akan mendorong penggunaan kompor induksi karena biayanya lebih murah. Program penyederhanaan ini mengantisipasi penggunaan listrik masyarakat yang semakin meningkat ke depannya. Selain kompor listrik, masyarakat juga dapat didorong untuk menggunakan mobil dan motor listrik yang sedang dikembangkan.
”Pemerintah tidak perlu repot menyediakan tambahan daya listrik lagi karena kini telah tersedia,” ujar Fahmy. Persaingan antara PLN dan perusahaan pembuat tabung gas tidak perlu dikhawatirkan karena keberadaan kompor induksi dan kompos gas akan melengkapi satu sama lain. Ini membuat masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan dan pada akhirnya merekalah yang akan diuntungkan. (DD13)
