Bayar Tagihan BPJS dan Listrik Kini Bisa Lewat Go-Bills

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Go-Jek hari Rabu (22/11) meluncurkan layanan terbaru, Go-Bills, di Jakarta. Hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, CEO Go-Jek Nadiem Makarim, serta Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda (dari kiri ke kanan).

JAKARTA, KOMPAS — Pengguna aplikasi Go-Jek kini dapat membayar berbagai macam tagihan, mulai dari BPJS Kesehatan sampai tagihan listrik prabayar, tagihan listrik pascabayar dan non-tagihan listrik, melalui fitur baru, Go-Bills.

Layanan layanan terbaru Go-Jek tersebut diluncurkan hari Rabu (22/11) yang dilakukan CEO Go-Jek Nadiem Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda.

Bertambahnya fitur Go-Jek tersebut dapat membantu jangkauan pelayanan pemerintah yang sangat vital bagi masyarakat. CEO Go-Jek Nadiem Makarim memperkirakan akan terjadi keuangan inklusif setelah kehadiran Go-Bills karena platform bagi masyarakat untuk membayar tagihan bertambah.

Elsa Emiria Leba

Pengguna aplikasi Go-Jek kini dapat membayar berbagai macam tagihan, mulai dari BPJS Kesehatan sampai tagihan listrik prabayar, tagihan listrik pascabayar dan non-tagihan listrik, melalui fitur baru, Go-Bills. Layanan layanan terbaru Go-Jek tersebut diluncurkan hari Rabu (22/11) yang dilakukan CEO Go-Jek Nadiem Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda.

Keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal.

Go-Jek bermitra  dengan bank-bank demi menjangkau 65 persen penduduk yang belum memiliki akses bank. Ini salah satu cara untuk mendukung komitmen negara dan Bank Indonesia dalam menciptakan masyarakat nontunai.

”Semua orang jadi memiliki akses dan mendapat servis. Pemanfaatan teknologi adalah cara paling cepat untuk menyejahterakan Indonesia,” kata Nadiem. Keuangan inklusif dinilai akan membantu demokratisasi layanan pemerintah dan swasta.

Go-Jek, ujar Nadiem, bermitra  dengan bank-bank demi menjangkau 65 persen penduduk yang belum memiliki akses bank. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mendukung komitmen negara dan Bank Indonesia dalam menciptakan masyarakat nontunai.

ELSA EMIRIA LEBA

CEO dan Founder Go-Jek Nadiem Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda (dari kiri ke kanan) dalam acara peluncuran fitur baru Go-Jek, yaitu Go-Bills, Rabu (22/11).

Menurut Nadiem, Go-Jek ingin memainkan peran penting dalam masa transisi transaksi tunai ke nontunai di Indonesia. Dengan demikian, mimpi agar negara ini menjadi kekuatan digital utama dunia dapat tercapai.

Perusahaan aplikasi transportasi Go-Jek baru-baru ini menempati peringkat ke-17 dari 50 perusahaan yang dinilai mampu mengubah dunia berdasarkan survei majalah Fortune. Saat ini aplikasi Go-Jek diunduh sebanyak 55 juta kali.

Perusahaan aplikasi transportasi Go-Jek baru-baru ini menempati peringkat ke-17 dari 50 perusahaan yang dinilai mampu mengubah dunia berdasarkan survei majalah Fortune. Saat ini aplikasi Go-Jek diunduh sebanyak 55 juta kali. Selain itu, sekitar 50 persen pengguna layanan Go-Jek sudah terhubung dengan pembayaran Go-Pay di 50 kota di Indonesia. Perusahaan juga telah memberi pekerjaan terhadap 600.000 pengemudi dan penyedia jasa.

Nadiem menyatakan, Go-Jek memiliki beberapa pilar misi dampak sosial bagi masyarakat, di antaranya efisiensi transaksi dan logistik. Adapun misi yang lain adalah membuka lapangan kerja baru bagi pengemudi ataupun pekerja jasa lainnya, seperti jasa refleksologi.

Berdasarkan data Euromonitor (2016), sebanyak 25 persen transaksi konsumen di Indonesia saat ini merupakan transaksi nontunai. Sementara Bank Indonesia mencatat jumlah nominal transaksi elektronik di Indonesia pada September 2017 mencapai Rp 817 miliar dengan jumlah transaksi lebih dari 65 juta transaksi.

Pembayaran BPJS Kesehatan dan PLN

Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda mengapresiasi pengembangan aplikasi Go-Jek dengan ditambahnya fitur yang dapat memudahkan pembayaran BPJS Kesehatan.

”Ini memudahkan channel pembayaran. Bisa ditambah link ke aplikasi Mobile JKN dan Hello Doctor,” tutur Wahyuddin. Dia menyatakan, fitur Go-Bills dapat membantu BPJS Kesehatan berkembang dan meningkatkan layanan ke pelanggan.

Go-Bills diharapkan dapat menjadi saluran tambahan pembantu BPJS Kesehatan dalam menerima pembayaran iuran.

Saat ini peserta BPJS Kesehatan berjumlah sekitar 183 juta orang dan lebih kurang 26 juta di antaranya merupakan peserta mandiri yang wajib membayar iuran asuransi kesehatan sosial tersebut. Go-Bills diharapkan dapat menjadi saluran tambahan pembantu BPJS Kesehatan dalam menerima pembayaran iuran.

Kepala Divisi Treasury PLN Iskandar mengatakan, PLN terus berusaha untuk meningkatkan layanan pada pelanggan dengan bekerja sama dengan Go-Jek. Saat ini, PLN memiliki lebih dari 65 juta pelanggan. Transaksional pembayaran PLN sekitar Rp 100 juta per bulan. Ini membuat total omset PLN sekitar Rp 23 triliun per bulan. PLN berharap agar Go-Bills membantu PLN menjangkau ke daerah sehingga tunggakan berkurang.

Elsa Emiria Leba

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara hadir dalam peluncuran fitur terbaru aplikasi Go-Jek yaitu Go-Bills.

Terus beradaptasi

Pemerintah berharap agar perusahaan-perusahaan di Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Tujuannya, agar Indonesia dapat berkompetisi di era globalisasi dan menjadi pemimpin teknologi digital dunia. Salah satu contoh adaptasi perusahaan teknologi dapat terlihat dari Go-Jek, perusahaan aplikasi transportasi daring yang menambah fitur pembayaran digital dalam aplikasi.

Pemerintah berharap agar perusahaan-perusahaan di Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Tujuannya, agar Indonesia dapat berkompetisi di era globalisasi dan menjadi pemimpin teknologi digital dunia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan delapan faktor yang akan mengubah dunia dan salah satunya adalah sistem pembayaran digital. Adapun faktor-faktor tersebut muncul karena pola pikir manusia dalam mencari cara dan proses baru untuk memudahkan kehidupan sehari-hari.

“Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini,” kata Rudiantara. Keberadaaan sistem pembayaran digital akan memengaruhi dunia perbankan dan juga perusahaan teknologi lainnya. Saat ini, pemerintah dan Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (cashless society).  (DD13)