JAKARTA, KOMPAS - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik tawaran kerja sama mengelola bandara dan pelabuhan yang ditawarkan Kementerian Perhubungan. Sedikitnya terdapat sekitar 20 pelabuhan dan 10 bandara milik negara yang ditawarkan pengelolaannya ke pihak swasta. Tawaran pemerintah ini dinilai dapat membuka banyak peluang usaha bagi kalangan swasta dan juga peningkatan pelayanan bagi pengguna jasa.
"Ada 20 pelabuhan milik pemerintah yang ditawarkan ke BUMN dan Swasta. Tawaran ini akan memberikan dampak positif terhadap kondisi transportasi nasional di masa mendatang, karena membuka peluang bisnis bagi badan usaha dan juga meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto di Jakarta.
Menurutnya, penawaran kerjasama pelabuhan dan bandara akan mempertegas peran pemerintah sebagai regulator dan swasta sebagai operator. "Pemerintah akan menghemat anggaran negara yang selama ini digunakan untuk pelabuhan dan bandara yang berada di bawah operasional Kemenhub," kata Carmelita.
Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan menawarkan kerja sama operasi 20 pelabuhan dan 10 bandara kepada BUMN dan pihak swasta. Kerja sama operasi ini pun telah mendapat persetujuan Presiden RI Joko Widodo.
Adapun, 20 pelabuhan tersebut di antaranya, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pelabuhan Kalabahi. Sementara bandara yang dikerjasamakan operasinya antara lain, Bandara Komodo dan Bandara Radin Inten.
Carmelita yang juga Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) memberikan catatan dalam kolaborasi pemerintah dan swasta dalam kerja sama operasi pelabuhan dan bandara tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. "Kami berharap, agar pelabuhan dan bandara yang ditawarkan kerja samanya dengan swasta nasional merupakan pelabuhan dan bandara yang memiliki nilai profit."
Dia juga mengatakan, pemrintah perku memberikan insentif bagi swasta nasional agar tertarik terlibat pada pengelolaan pelabuhan dan bandara. Insentif itu seperti permodalan dari perbankan nasional terhadap swasta nasional yang akan berkerja sama operasi pelabuhan dan bandara.
Sementara itu Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini membuat industri pelayaran nasional optimis memandang prospek bisnis tahun depan. Pelayaran dinilai stabil, kendati beberapa sektor pelayaran dinilai masih belum menunjukkan tren menggembirakan pada tahun depan.
Salah satu sektor yang dinilai belum menunjukkan tanda-tanda menggeliat pada tahun depan adalah sektor pelayaran lepas pantai atau offshore. "Kondisi minyak dunia juga belum pulih, sehingga berdampak pada pelayaran lepas pantai," kata Budhi.
Di sektor pelayaran muatan cair, prospeknya masih lebih pada angkutan ekspor ketimbang angkutan domestik. Terutama pada muatan crude palm oil (CPO) yang disebabkan produsen lebih memilih ekspor ketimbang domestik. "Harga global CPO naik, sehingga produsen lebih memilih ekspor ketimbang pemasaran domestik. Kenaikan harga CPO tidak berdampak pada pelayaran domestik," kata Budhi.
Namun Budhi Halim mengatakan secara umum bisnis pelayaran nasional pada tahun depan cukup stabil. Angkutan batubara curah yang sudah mulai membaik, membuat armada jenis tongkang dan tug boat tidak ada lagi yang idle atau menganggur. Bahkan, cenderung mengalami kekurangan kapal pada saat ini.
"Adanya peningkatan muatan angkut sebagai dampak dari gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, khususnya di wilayah timur Indonesia, membuat kapal jenis ini mendapat permintaan melakukan pengiriman batu, beton, pasir, semen dan lainnya," kata Budhi.
Di sisi lain, angkutan general kargo dan kontainer juga relatif stabil, karena pada sektor pelayaran ini sangat bergantung pada naik dan turunnya demand masyarakat dan kondisi ekonomi nasional, yang tumbuh sebesar 5,01 persen pada triwulan I dan triwulan II 2017.
Jadi, secara umum industri pelayaran nasional cukul stabil dan cenderung membaik terutama dengan adanya kebijakan pemerintah yang Pro-maritim dengan program Tol Laut dan Poros Maritim Dunia.